RS Aceh Tamiang dan Posko Pengungsian Menyala! Genset PLN Dukung Layanan Perawatan Korban Pascabencana
Suaraindonesiaku,com.Aceh Tamiang, 5 Desember 2025 – Prioritas penyalaan listrik terus dikebut PLN dalam penanganan kondisi bencana di Aceh Tamiang. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia, Aceh Tamiang yang menjadi pusat layanan kesehatan korban bencana berhasil menyala pada Kamis (4/12) dengan mesin genset PLN yang didatangkan dari kota Langsa untuk kebutuhan prioritas layanan rumah sakit. Petugas PLN di lapangan membawa genset berkapasitas 66.000 Watt dan lampu-lampu _emergency_ sambil menembus jalur darat berlumpur, tanah amblas, hingga ruas jalan yang terputus untuk menjangkau fasilitas kesehatan dan posko pengungsian. Direktur Utama RSUD Muda Sedia, Aceh Tamiang, Andika Putra menyampaikan apresiasi mendalam atas respons PLN dalam situasi darurat tersebut. “Di tengah kondisi yang serba sulit, kehadiran listrik dari PLN adalah penyelamat. Tanpa itu, banyak tindakan medis yang tidak bisa kami lakukan. Kami sangat berterima kasih karena respons cepat ini benar-benar menjaga keselamatan pasien,” ujar Andika. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa dalam situasi darurat, kehadiran listrik menjadi penopang utama bagi layanan publik yang tidak boleh berhenti. “Atas arahan langung dari Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, kami prioritaskan rumah sakit harus menyala lebih dulu, karena di sana ada nyawa yang dipertaruhkan. Tim PLN bergerak _all out_ tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal batas, menembus medan apa pun agar layanan kritis tetap berjalan,” ujar Darmawan. Tidak hanya rumah sakit, posko pengungsian di Tamiang Sport Center juga berhasil menyala menggunakan jaringan PLN pada Kamis (4/12), sehingga proses evakuasi, distribusi logistik, hingga pendataan warga dapat berjalan. Untuk mendukung pasokan air bersih, PLN juga telah mengoperasikan genset 33.000 watt yang dikirim dari Binjai untuk PDAM Aceh Tamiang sehingga kebutuhan air bersih masyarakat telah berhasil dinormalkan pada Kamis (4/12). Selain itu, untuk mendukung layanan publik dan pemerintahan, PLN juga menyediakan genset 100.000 watt yang saat ini masih dalam proses pengiriman dari Banda Aceh menggunakan KP Wisanggeni milik POLRI. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Aceh, Eddi Saputra, menegaskan bahwa pemulihan kelistrikan diprioritaskan pada layanan publik. “Jalan putus, banyak titik terisolir, tapi kami tidak boleh berhenti. Fasilitas vital seperti rumah sakit, posko pengungsian, dan titik pelayanan masyarakat harus mendapatkan listrik terlebih dahulu. Kami berterima kasih kepada TNI dan POLRI yang telah membantu mobilisasi peralatan dan berbagai kebutuhan di lapangan,” ujarnya. Dengan pemulihan jaringan yang terus berlangsung dan dukungan suplai darurat di lapangan, PLN memastikan masyarakat Aceh Tamiang mendapatkan akses listrik dan lampu penerangan untuk melewati masa tanggap darurat ini. Sekilas Tentang PLN PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emissions (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia.
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, membuka Sosialisasi Kepatuhan Pelayanan Publik
Suaraindonesiaku.com, Sinjai – Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, membuka Sosialisasi Kepatuhan Pelayanan Publik yang dirangkaikan Penandatanganan MoU Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara Pemkab Sinjai dan Ombudsman RI Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Kamis (4/12/2025). Agenda tersebut sekaligus menjadi ruang sosialisasi Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang menjadi instrumen penting dalam memetakan potensi maladministrasi serta meningkatkan standar pelayanan publik di daerah. Dalam sambutannya, Bupati Sinjai, Ratnawati Arif menyampaikan bahwa Kabupaten Sinjai pada 2024 berhasil meraih nilai 92,13 dengan zonasi hijau dan kategori “A”, kategori kepatuhan tertinggi dari Ombudsman RI. Prestasi itu, katanya, harus dijaga dan ditingkatkan melalui komitmen bersama seluruh perangkat daerah. “Harapan kami, nilai kepatuhan pelayanan publik di tahun-tahun berikutnya dapat lebih meningkat. Karena itu, kita harus bekerja bersama untuk mencegah maladministrasi, sekaligus memastikan bahwa setiap proses layanan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya. Momentum penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan MoU Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara Bupati Sinjai dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar. Kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Selain MoU, turut dilakukan Penandatanganan Komitmen Anti Maladministrasi oleh Sekda Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, para staf ahli Bupati, para asisten, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala Puskesmas, direktur RSUD, direktur Perumda Air Minum, serta para kepala desa se-Kabupaten Sinjai. Komitmen ini mempertegas bahwa setiap unsur pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik yang bebas dari praktik maladministrasi. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Ismu Iskandar, menyampaikan apresiasinya atas langkah cepat Pemkab Sinjai. Ia menyebut Sinjai sebagai kabupaten kedua di Sulawesi Selatan yang melakukan penandatanganan MoU tersebut. “Saya selalu menekankan bahwa kerja sama seperti ini tidak boleh berhenti pada seremonial. Masyarakat menunggu dampak nyata dari komitmen bersama antara Ombudsman dan pemerintah daerah,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa setiap laporan dan pengaduan masyarakat adalah bentuk kepedulian serta partisipasi publik dalam mendorong perbaikan pelayanan agar semakin berkualitas, responsif, dan akuntabel.
DPMPTSP Kabupaten Sinjai menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 dan Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Terintegrasi melalui OSS RBA. Sosialisasi ini dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai A. Jefrianto Asapa, di Aula Wisma Sanjaya, Kecamatan Sinjai Utara, Kamis (4/12/2025) Pagi. Kepala DPMPTSP Lukman Dahlan mengatakan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini penting mengingat bukan hanya dasar hukum perizinan berusaha berbasis risiko yang berubah, namun juga skema perizinan yang kini dibedakan berdasarkan tingkat risiko: usaha dengan risiko rendah, menengah, atau tinggi. “Selain untuk meningkatkan pengetahuan, sosialisasi ini juga untuk meningkatkan keterampilan dalam implementasi PP 28/2025, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan berusaha,”ungkap Lukman dalam laporannya. Sementara itu, Sekda menyampaikan perubahan mekanisme OSS-RBA perizinan berusaha ini merupakan upaya konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, memperjelas peran dan tanggung jawab setiap tingkatan Pemerintahan, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. “Transformasi layanan perizinan OSS-RBA adalah langkah strategis negera dalam menciptakan kemudahan berusaha, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi inklusif,”ungkap A. Jefri saat membuka sosialisasi. Sekda berharap seluruh peserta dapat memahami isi bimtek ini, sehingga penerapannya kedepan bukan hanya memastikan pelayanan perizinan cepat namun memiliki kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin memulai dan mengembangkan usaha. “Pelajari semua mekanisme OSS-RBA, pahami peran dan tanggung jawab masing-masing dan jadikan gerai perizinan sebagai pusat pelayanan yang benar-benar membantu masyarakat,”harap Sekda. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra A. Irwansyahrani Yusuf, Perwakilan DPMPTSP Prov. Sulsel, serta Tim Teknis Perangkat Daerah, Penanggung Jawab dan Operator Gerai Panrita di Desa serta Pelaku Usaha sebagai peserta bimtek. (Humas Mominfo)
Pemkab Sinjai Resmi Kerjasama dan Teken MoU dengan Kejari bidang perdata
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Penyelesaian Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Penandatanganan yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Sinjai pada Rabu, 3 Desember 2025, ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Kesepakatan bersama ini ditandatangani langsung oleh Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Mohammad R. Bugis. Acara penandatanganan ini turut disaksikan oleh Wakil Bupati Sinjai, A. Mahyanto Mazda, jajaran jaksa, serta seluruh Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan Kepala Bagian Setdakab Sinjai. Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati Arif menegaskan bahwa MoU ini adalah bentuk komitmen untuk menciptakan kepastian hukum dan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Kesepakatan ini sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah melalui perlindungan hukum di bidang perdata dan TUN,” ujar Bupati. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya mempererat sinergi, tetapi juga menyediakan payung hukum yang kuat, bertindak sebagai upaya preventif dan kuratif untuk meminimalisir risiko hukum dalam kebijakan publik dan pelaksanaan program pembangunan. Melalui kesepakatan ini, Pemerintah Daerah berhak mendapatkan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya dari Kejaksaan, menjadikannya upaya preventif dan kuratif dalam meminimalisir risiko hukum dalam pengambilan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan. Secara garis besar, Kesepakatan Bersama ini mencakup tiga bentuk layanan utama dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Pemerintah Daerah. Pertama, Pemberian Bantuan Hukum, di mana JPN akan bertindak mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara, yang dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi. Kedua, Pemberian Pertimbangan Hukum, yang melibatkan JPN dalam memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) dan/atau pendampingan (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas permintaan resmi dari Pemda Sinjai. Terakhir, terdapat Tindakan Hukum Lain, di mana JPN dapat bertindak sebagai Mediator atau Fasilitator untuk melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, atau aset milik Pemerintah Daerah, serta menangani permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Bupati Ratnawati Arif secara tegas menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. “Gunakanlah fasilitas ini secara optimal. Libatkan Kejaksaan Negeri Sinjai sedini mungkin dalam setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Jangan pernah berjalan sendiri ketika ada Jaksa Pengacara Negara yang siap mendampingi kita,” tegasnya. Bupati optimis bahwa dengan sinergi yang kuat, seluruh program pembangunan di Kabupaten Sinjai dapat berjalan lancar, terhindar dari jerat hukum, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Mohammad R. Bugis, menyambut baik MoU ini dan menilai kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk mendukung pembangunan daerah melalui instrumen hukum. “Kami siap bersinergi dengan Pemkab Sinjai untuk menghadirkan solusi hukum yang efektif dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun masyarakat,” terang Mohammad R. Bugis.
Mengakar Bersama untuk Energi Bersih, PLN Group Sulawesi Selatan Tanam 10.150 Pohon di Jeneponto
Suaraindonesiaku,com.Jeneponto, 2 Desember 2025 – Dalam semangat menjaga keberlanjutan energi dan lingkungan, 320 pegawai PLN Group di Sulawesi Selatan beserta 180 orang TNI-POLRI beserta masyarakat menggelar aksi penanaman 10.150 pohon di Kabupaten Jeneponto. Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia dan gerakan nasional PLN bertajuk Roots of Energy, sebuah inisiatif yang menegaskan komitmen perusahaan untuk menghijaukan bumi dan memperkuat ketahanan energi melalui rehabilitasi lingkungan. Acara penanaman pohon yang dipusatkan di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto ini dihadiri oleh Bupati Jeneponto, Paris Yasir, jajaran manajemen PLN Group di Sulawesi Selatan, TNI-POLRI, komunitas lingkungan, serta masyarakat setempat. Ribuan bibit pohon tersebut ditanam di lahan-lahan kritis sebagai upaya menekan laju erosi, meningkatkan kualitas udara, dan memperkuat ekosistem lokal yang rentan kekeringan. Bupati Jeneponto, Paris Yasir menyambut baik aksi kolaboratif ini. Ia, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam kegiatan menanam pohon di Kabupaten Jeneponto. “Program penanaman pohon ini sangat dibutuhkan, terutama bagi daerah kami yang memiliki banyak wilayah rawan kekeringan. Kehadiran PLN tidak hanya menghadirkan energi bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan harapan bagi keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya. “Kami bangga PLN senantiasa hadir bagi masyarakat di Jeneponto. Terima kasih atas kegiatan yang sangat kami nantikan ini. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang nantinya akan sangat berdampak positif bagi lingkungan kami,” tutur Paris Yasir. Pada kesempatan yang sama, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah menjelaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan PLN dalam menyediakan energi bersih bagi masyarakat. “Hari Menanam Pohon Indonesia menjadi momentum penting bagi kita untuk kembali menguatkan akar-akar energi yang bukan hanya bersumber dari pembangkit listrik, tetapi juga dari alam yang harus kita jaga bersama. Dengan menanam 10.150 pohon di Jeneponto, kami optimis ekosistem daerah ini semakin kuat, hijau, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga,” ujarnya. Edyansyah menegaskan, selain sebagai bentuk kepedulian lingkungan, program menanam pohon juga menjadi pengingat bahwa ketahanan energi masa depan bergantung pada keberlanjutan ekosistem hari ini. Penanaman pohon merupakan langkah konkret PLN untuk menekan jejak karbon dan mendukung visi menuju transisi energi hijau. “Listrik adalah denyut nadi pembangunan. Namun kita semua menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika pertumbuhan energi berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. Pohon yang kita tanam hari ini akan menjadi penopang ekosistem, penjaga air, penyerap karbon, serta pelindung kehidupan di masa depan,” kata Edyansyah. Melalui kegiatan Roots of Energy, PLN Group di Sulawesi Selatan mempertegas komitmennya terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta terus berkontribusi dalam menjaga bumi, menjaga masyarakat, dan membangun masa depan yang hijau serta lebih baik bagi generasi berikutnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai hadiri pada Peringatan Hari AIDS Sedunia
Suaraindonesiaku.com, Sinjai – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, dr. Emmy Kartahara Malik, tampak hadir pada Peringatan Hari AIDS Sedunia yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Senin (1/12/2025). Kehadiran dr. Emmy ini, menjadi bukti bahwa Pemkab Sinjai mengambil bagian dalam kampanye AIDS nasional untuk memperkuat kesadaran publik, mendorong skrining HIV, serta menghilangkan stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Kegiatan ini juga menjadi momentum evaluasi perkembangan kasus HIV/AIDS yang masih menunjukkan tren mengkhawatirkan di Sulawesi Selatan. Acara tersebut dibuka oleh Bupati Maros Chaidir Syamdan dihadiri berbagai unsur, termasuk Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Abdul Malik Faisal, organisasi perangkat daerah, mahasiswa serta pelajar dari berbagai sekolah. Kadinkes Sinjai, dr. Emmy Kartahara Malik membeberkan situasi kasus di Kabupaten Sinjai pada periode Januari hingga Oktober tercatat 17 kasus baru dengan kategori seksual sesama jenis (LSL) 9 kasus (52,94%), Populasi umum 7 kasus (41,18%), Anak dari ODHA 1 kasus (5,88%). Sementara pada tahun 2024, total kasus baru di Sinjai mencapai 31 kasus, dengan kelompok terbesar berasal dari LSL sebanyak 16 kasus (51,61%), disusul penderita yang juga terdiagnosis TBC sebanyak 8 orang (25,81%). dr. Emmy menyampaikan bahwa meski terjadi penurunan jumlah kasus, sinyal kewaspadaan tetap perlu dijaga. “Kita tidak boleh lengah. Penanganan HIV membutuhkan deteksi dini, akses layanan kesehatan yang mudah, serta dukungan masyarakat tanpa stigma,”tutupnya.
Mahasiswa Biologi FMIPA Unhas Gelar Praktik Ecoprint Berbasis Kearifan Lokal di Ballarate Ri Pucak
Suaraindonesiaku.com, Maros — Mahasiswa Program Studi Biologi FMIPA Universitas Hasanuddin melaksanakan kegiatan praktik lapangan pembuatan ecoprint dalam rangkaian pembelajaran Mata Kuliah Etno Ekonomi Tumbuhan di Ballaratea Ri Pucak, Tompobulu, Kabupaten Maros, tanggal 29 November 2025. Ballarate Ri Pucak, Kabupaten Maros, sebuah lokasi yang dikenal memiliki keanekaragaman tumbuhan serta ekosistem yang mendukung kegiatan pembelajaran berbasis alam. Kegiatan ini dipandu secara langsung oleh Dr. Andi Masniawati, M.Si., dosen pengampu mata kuliah yang konsisten mengembangkan pendekatan pembelajaran yang memadukan sains, budaya, serta pelestarian lingkungan. Ecoprint merupakan teknik pewarnaan dan pembatikan kain menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, dan ranting yang ditempelkan pada kain untuk kemudian dipukul atau dikukus agar pigmen warnanya berpindah secara alami. Teknik ini tidak hanya menghasilkan motif yang unik dan autentik, tetapi juga menjadi alternatif ramah lingkungan karena meminimalkan penggunaan bahan kimia. Melalui kegiatan ini, mahasiswa berkesempatan mempraktikkan seluruh tahapan pembuatan ecoprint, mulai dari pengenalan jenis tumbuhan yang berpotensi menghasilkan pigmen, proses pemilihan bahan di area hutan sekitar, penataan motif pada kain, hingga teknik pengukusan untuk memunculkan pola akhir. Selain praktik teknis, mahasiswa juga mendapatkan penjelasan mengenai konsep etnobotani dan nilai ekonomi tumbuhan yang memiliki potensi dikembangkan menjadi produk kreatif. Dr. Andi Masniawati menekankan pentingnya ecoprint sebagai bentuk inovasi berkelanjutan yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tinggi tanpa merusak lingkungan. Menurut beliau, kemampuan memahami potensi tumbuhan lokal akan menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam melihat hubungan antara ilmu pengetahuan, budaya, dan peluang ekonomi kreatif. Antusiasme mahasiswa terlihat sejak kegiatan dimulai. Lingkungan Ballarate Ri Pucak yang kaya vegetasi memberikan pengalaman belajar yang berbeda karena mahasiswa dapat langsung mengamati, mengeksplorasi, sekaligus memanfaatkan tumbuhan yang tersedia secara alami. Interaksi langsung dengan lingkungan tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai konsep konservasi, keberlanjutan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga semakin menyadari peran penting biodiversitas dalam kehidupan manusia. Praktik ecoprint di Ballarate Ri Pucak menjadi salah satu upaya mengintegrasikan pendidikan, kreativitas, dan pelestarian lingkungan dalam proses pembelajaran, serta memperkaya pengalaman akademik mahasiswa di luar ruang kelas.
Ketua Karang Taruna Kepulauan Sangkarrang Ahmad Rusli Harap Pemilihan Ketua RT/RW Berjalan Tanpa Cawe-Cawe
Suaraindonesiaku,com.Makassar — Ketua Karang Taruna Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Ahmad Rusli, angkat suara terkait dinamika pemilihan Ketua RT dan RW yang tengah berlangsung di Kota Makassar. Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas seluruh pihak, khususnya para pemangku jabatan di tingkat kelurahan, agar proses demokrasi di tingkat dasar berjalan jujur dan tanpa intervensi. Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Rusli pasca mencuatnya pemberitaan di media sosial mengenai beberapa lurah di Makassar yang diduga memberikan dukungan terbuka kepada salah satu calon dalam pemilihan RT/RW. Tindakan tersebut dianggap tidak mencerminkan integritas serta etika seorang pemimpin yang seharusnya berlaku adil dan tidak berpihak. “Pemilihan RT/RW adalah ruang demokrasi masyarakat. Jangan sampai ada cawe-cawe atau keberpihakan dari aparat pemerintah, karena itu bisa menciderai proses demokrasi di tingkat bawah,” ujar Ahmad Rusli. Ia menambahkan, meski kasus tersebut terjadi di beberapa wilayah di Kota Makassar, pihaknya berharap situasi serupa tidak terjadi di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Menurutnya, menjaga netralitas adalah kunci agar masyarakat benar-benar dapat menentukan pemimpinnya secara mandiri tanpa tekanan maupun pengaruh dari pihak mana pun. “Kami berharap seluruh lurah dan perangkatnya di Kepulauan Sangkarrang tetap menjaga profesionalisme, memberikan ruang demokrasi yang sehat, dan tidak terlibat dalam dukung-mendukung calon tertentu,” tegasnya. Ahmad Rusli juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses pemilihan serta melaporkan jika terdapat dugaan intervensi dari pihak yang tidak berwenang.
Arah Baru Kepemudaan Sulsel: Silaturahmi Pemuda di MaxOne Kukuhkan Vonny Ameliani sebagai Figur Terkuat Ketua DPD I KNPI Sulsel
Suaraindoseniaku,com.Makassar, 28 November 2025 — Dinamika politik kepemudaan di Sulawesi Selatan memasuki babak strategis. Momentum silaturahmi besar organisasi kepemudaan yang berlangsung di Hotel MaxOne Makassar menghadirkan puluhan unsur OKP, Cipayung Plus, serta perwakilan DPD II KNPI dari berbagai kabupaten/kota. Agenda tersebut menjadi ruang konsolidasi lintas organisasi sekaligus pembacaan arah dukungan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD I KNPI Sulawesi Selatan. Dalam forum itu, nama Vonny Ameliani muncul sebagai figur yang dinilai paling siap memimpin KNPI Sulsel. Para peserta menilai Vonny menunjukkan pendekatan komunikasi yang intens, gaya kepemimpinan yang inklusif, serta gagasan pembenahan organisasi yang terstruktur dan realistis.Komitmennya untuk mengembalikan marwah KNPI sebagai rumah besar pemuda dianggap sejalan dengan kebutuhan organisasi yang selama ini kerap terseret konflik internal berkepanjangan. Vonny: KNPI Harus Kembali pada Jati Diri Organisasi Pemuda Dalam penyampaiannya, Vonny menegaskan bahwa KNPI tidak boleh lagi terjebak pada pertarungan kepentingan yang memecah belah. Ia menekankan perlunya revitalisasi peran KNPI agar benar-benar kembali pada fungsi dasarnya sebagai wadah berhimpun, berkreasi, dan berkolaborasi bagi seluruh pemuda Sulawesi Selatan. “KNPI harus pulang ke jati dirinya. Ini bukan arena konflik, tetapi ruang besar untuk menyatukan energi pemuda demi kemajuan daerah,” tegas Vonny di hadapan peserta forum. Peserta silaturahmi menyambut baik gagasan tersebut. Beberapa perwakilan OKP dan DPD II menilai Vonny mampu menghadirkan ketenangan, arah kepemimpinan yang jelas, serta komitmen kerja yang konkret dalam memperkuat gerak pemuda di Sulsel. Pertemuan di MaxOne ini menjadi sinyal kuat menguatnya konsolidasi dukungan terhadap Vonny Ameliani jelang Musda KNPI Sulawesi Selatan. Banyak pihak menilai, bila momentum ini terus terjaga, KNPI Sulsel berpotensi memasuki era baru yang lebih solid, produktif, dan berorientasi pada kepentingan pemuda.
Wagub Sulsel Lepas Secara Resmi Rombongan Ummat Dari Sulsel Mengikuti Indonesia Berdoa Di Lampung
Suaraindonesiaku.com, Penuh haru mewarnai keberangkatan ribuan jemaah asal Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (25/11/2025). Bukan dengan kapal penumpang komersial biasa, rombongan besar ini akan membelah lautan menuju Provinsi Lampung dengan menumpang Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) milik TNI Angkatan Laut. Misi keberangkatan ini bukan untuk perang, melainkan untuk misi perdamaian dan doa bersama dalam perhelatan akbar Ijtima Ulama Dunia 2025 yang bertajuk ‘Tabligh Akbar Indonesia Berdoa’. Acara ini dipusatkan di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada 28-30 November 2025. Fasilitas transportasi laut menggunakan alutsista negara ini merupakan bentuk dukungan nyata dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk mempermudah mobilisasi jemaah dalam menghadiri kegiatan keagamaan berskala internasional tersebut. Keberangkatan rombongan jemaah ini dilepas secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi. Kehadiran orang nomor dua di Pemprov Sulsel ini menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan yang membawa misi perdamaian dan persatuan bangsa tersebut. Dalam sambutannya saat prosesi pelepasan, Wagub Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan dan kekompakan selama perjalanan maupun saat berada di lokasi acara. Ia juga menitipkan harapan agar para jemaah mendoakan kebaikan bagi Sulawesi Selatan dan Indonesia secara umum dalam forum doa bersama di Lampung nanti. Doa yang Terijabah: Sinergi Umara dan Ulama Sebelum bertolak menuju dermaga, sekitar 1.000 orang jemaah berkumpul di Masjid Al Hidayah, yang merupakan Markas Jemaah Tabligh Indonesia Timur, untuk mendengarkan pengarahan khusus (taklim). Suasana khidmat menyelimuti masjid saat para jemaah memanjatkan doa demi kelancaran perjalanan laut yang akan memakan waktu beberapa hari tersebut. Ketua Yayasan Masjid Al Hidayah sekaligus penanggung jawab Markas Jemaah Tabligh Indonesia Timur, Ilham Suang, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas perhatian negara, khususnya TNI AL, kepada para jemaah. Menurutnya, ketersediaan kapal perang ini adalah buah dari munajat panjang para jemaah. “Doa dan upaya kita semua untuk mendapatkan bantuan fasilitas Kapal Perang TNI Angkatan Laut untuk mengangkut jemaah ke Lampung, akhirnya diijabah oleh Allah SWT dan terlaksana hari ini. Semoga menjadi asbab hidayah seluruh alam,” ujar Ilham Suang dengan nada bergetar. Ia juga secara khusus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) yang telah memfasilitasi penggunaan alutsista strategis ini untuk kepentingan umat. Perjalanan Laut Menuju Kota Baru Keberangkatan ini menjadi bukti solidnya hubungan antara elemen masyarakat sipil religius dengan institusi militer. Bantuan KSAL ini dinilai sangat strategis mengingat tingginya antusiasme peserta dari Kawasan Timur Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, yang ingin hadir di Lampung. Perjalanan laut ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari sebelum akhirnya bersandar di pelabuhan Lampung. Setibanya di sana, para jemaah akan bergabung dengan puluhan ribu peserta lain dari berbagai penjuru dunia di Kota Baru, Lampung Selatan. Agenda Tabligh Akbar Indonesia Berdoa sendiri diharapkan menjadi momentum persatuan bangsa, di mana doa-doa langit dipanjatkan untuk keselamatan dan kemajuan Indonesia. “Ini adalah bentuk perhatian luar biasa. Kapal perang yang biasanya menjaga kedaulatan, hari ini menjaga akidah dan ukhuwah dengan mengantar tamu-tamu Allah,” tambah salah seorang koordinator jemaah di lokasi. Sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulsel, TNI AL, dan elemen masyarakat sipil religius ini menjadi bukti nyata persatuan. Kapal perang yang identik dengan kekuatan militer, hari ini beralih fungsi menjadi bahtera ukhuwah yang mengantarkan ribuan harapan untuk Indonesia yang lebih damai dan religius. Setibanya di Lampung nanti, rombongan dari Sulsel ini akan bergabung dengan puluhan ribu peserta lain dari berbagai negara untuk mengikuti rangkaian kegiatan Ijtima yang dipusatkan di Kota Baru, Lampung Selatan.
