Di Era Kepemimpinan Ratnawati -Mahyanto, BPJS Kesehatan Gratis Tanggungan APBD Pemkab Sinjai Terus Berlanjut dan Dinikmati Masyarakat
Suaraindonesiaku.com, Sinjai – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai terus menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat kecil. Program BPJS Kesehatan gratis di era kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Hj. Ratnawati–Andi Mahyanto (RAMAH), kini tetap berlanjut dan dinikmati oleh warga, terutama mereka yang menjalani perawatan di kelas tiga. Lewat program ini, masyarakat tak perlu merogoh kocek untuk membayar iuran premi. Seluruh biaya ditanggung penuh oleh APBD, yang setiap bulannya mengalokasikan sekitar Rp3 miliar untuk menutupi pembayaran ke BPJS Kesehatan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Sinjai. “Program ini tetap berjalan untuk pasien kelas tiga,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sinjai, dr. Emmy Kartahara Malik, Senin (30/6/2025). Tak hanya berkelanjutan, program ini juga inklusif. Tidak ada batasan kuota peserta. Warga cukup datang ke Dinas Sosial (Dinsos) atau Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk didaftarkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Bupati Ratnawati, menegaskan bahwa program BPJS gratis ini adalah bentuk konkret dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan dasar yang adil dan merata. “Tak boleh ada warga yang sakit tapi takut berobat karena tak punya biaya. Ini adalah tanggung jawab pemerintah,” tegasnya. Bupati juga menekankan bahwa langkah tersebut bukan hanya bagian dari janji politik, tapi juga sejalan dengan visi misi daerah dan target nasional dalam memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Kesehatan bukan sekadar pelayanan, ia adalah hak dasar. Dan pemerintah wajib menjamin bahwa hak itu benar-benar sampai ke tangan rakyat,” pungkas Bupati. (Humas Kominfo)
Dinas DP3A-P2KB Sinjai Gelar Kegiatan Peningkatan SDM Bertujuan Memberikan Pelayanan Maksimal
Suaraindonesiaku.com, Sinjai – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai menggelar kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Hotel Rofina, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sinjai Utara, pada Senin (30/06/2025). Kepala DP3AP2KB Sinjai, Janwar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program perlindungan anak sekaligus pemenuhan hak-hak anak, khususnya mereka yang berada dalam situasi rentan dan membutuhkan perlakuan khusus. “Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas para penyedia layanan serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak yang membutuhkan,” ungkap Janwar. Sebanyak 30 peserta dari berbagai instansi mengikuti pelatihan ini, termasuk dari Polres Sinjai, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Dinas Sosial, serta lembaga terkait lainnya. Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif yang hadir membuka kegiatan tersebut, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak di Kabupaten Sinjai. “Perlindungan anak secara khusus harus kita hadirkan. Anak-anak adalah generasi penerus yang wajib kita jaga. Ini adalah kewajiban pemerintah untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi,” tegasnya. Menurut Ratnawati, kolaborasi seluruh stakeholder sangat penting untuk membangun sistem perlindungan anak yang kuat dan responsif. Ia pun mengapresiasi kehadiran berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Kejaksaan, Polres, serta DP3AP2KB Provinsi Sulawesi Selatan yang turut mendukung kegiatan ini. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerjasama lintas sektor dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Kabupaten Sinjai.(*)
Memperingati Harganas Ke-32, Bupati Sinjai: Kita Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Keterampilan, Kesehatan, dan Ekonomi
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Bupati Sinjai Dra. Hj. Ratnawati Arif memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tingkat Kabupaten Sinjai yang digelar Pemkab Sinjai, di Halaman Kantor Bupati Tanassang, Senin (30/6/2025). Dalam sambutan seragam Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji yang dibacakan Bupati Sinjai, disampaikan bahwa Harganas adalah momentum penting untuk merefleksikan peran keluarga dalam pembangunan bangsa. Menurutnya pembangunan keluarga sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas sebagaimana tema yang diusung “Dari keluarga untuk Indonesia Maju”. “Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan revolusi teknologi harus kita hadapi dengan bijak. Sementara itu, pada saat yang sama kita juga memiliki momentum berupa bonus demografi dan kemajuan teknologi yang harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan bangsa,”ungkapnya. Bupati juga menyampaikan beberapa program, kegiatan, dan langkah kebijakan yang pro keluarga untuk membentuk keluarga yang tangguh. “Beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan, meningkatkan kualitas kesehatan, dan kualitas ekonomi,”tambah Bupati. Bupati berharap melalui momentum Harganas ke-32 Tahun 2025 ini, kolaborasi, integrasi program, serta inovasi layanan untuk menjangkau keluarga-keluarga yang paling membutuhkan, dapat menjadi perhatian seluruh elemen. Karena membangun Indonesia Emas 2045 dimulai dari keluarga yang hari ini mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan. “saya ucapkan selamat memperingati Hari Keluarga Nasional ke-32 Tahun 2025. Mari kita jadikan keluarga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, dan tangguh. Dari keluarga, kita wujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” harap Bupati. Sekadar diketahui ada beberapa program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam upaya melaksanakan dan mewujudkan Asta Cita Presiden. Program ini dijalankan hingga ke tingkat Kabupaten seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA) dan SuperApps Keluarga. Dalam kesempatan yang sama ini, Bupati Sinjai juga menyerahkan piagam penghargaan, dan bantuan untuk keluarga berisiko stunting, serta melakukan pemotongan tumpeng. Turut hadir Anggota Forkopimda, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kabag Setdakab, Camat, Penyuluh se-Kabupaten Sinjai, dan beberapa perwakilan OPD sebagai peserta upacara.
Bupati dan DPRD Tandatangani Nota Perubahan KUA-PPAS 2025 dan Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai berlangsung lancar dan khidmat, dipimpin langsung Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman, di Ruang Rapat DPRD Sinjai, Sabtu (28/6/2025) malam. Rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025 ini, dihadiri langsung Bupati Sinjai Dra. Hj. Ratnawati Arif. Agenda ini sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Selain Bupati, tampak hadir sejumlah anggota dewan serta Pejabat Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai, dan beberapa pihak terkait lainnya. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS 2025 disusun dan ditandatangani untuk memastikan kesesuaian pembangunan daerah sejalan dengan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta untuk menyinergikan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi acuan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD 2025. Bupati juga menambahkan bahwa pelaksanaan APBD tahun ini masih berfokus pada pemulihan ekonomi yang diarahkan pada pengelolaan belanja yang proporsional, efesien dan efektif serta tepat sasaran. “Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terutama kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sinjai atas sumbangan pikiran dan waktunya bersama tim anggaran pemda, sehingga segala proses penyusunan perubahan KUA-PPAS dapat diselesaikan lebih awal,” ungkap Bupati Sinjai. Menurut Bupati, penyusunan dan pelaksanaan APBD adalah amanah yang fundamental. Pertanggungjawabannya adalah wujud akuntabilitas dan transparansi Pemda kepada masyarakat atas amanah yang diberikan. Bupati juga menyampaikan bahwa pengakuan atas sistem pengelolaan keuangan daerah Sinjai dalam bentuk raihan opini WTP 9 kali berturut-turut sejak 2017 lalu, menunjukkan eratnya kerja sama dan hubungan harmonis pihak eksekutif dan legislatif dalam memberikan dukungan dan pengawasan tiada henti. “Karena itu saya berharap jangan mudah berpuas diri. Mari jadikan ini sebagai motivasi agar sistem pengelolaan keuangan daerah kita kedepan dapat terus bergerak ke arah yang lebih baik lagi dan berkelanjutan,” harap Bupati Sinjai. Lebih dari itu, Bupati juga berharap partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sinjai yang sejahtera, adil dan berkelanjutan. Dalam kesempatan ini Bupati dan DPRD Sinjai melakukan penandatanganan nota kesepakatan sekaligus menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dari Bupati ke Ketua DPRD, serta menandatangani berita acara penyerahan. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi DPRD yang dimulai dari partai Nasdem, PKB, disusul fraksi lainnya. Turut hadir Sekda Sinjai, para Asisten Setdakab, para Kepala OPD, para Kabag Sekretariat Daerah, dan beberapa pihak lainnya
Wakili Bupati, Kadispora Sinjai Buka Turnamen Domino Kebangsaan Cup I Sinjai
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Sinjai, H. Hasir Achmad, secara resmi membuka Turnamen Domino Kebangsaan Cup I Kabupaten Sinjai, Sabtu (28/06/2025). Kegiatan yang dipusatkan di SMP Negeri 7 Sinjai ini, diikuti kurang lebih 400 pasang peserta dari berbagai daerah. Ketua Panitia Pelaksana, Andi Ridwan dalam laporannya mengatakan turnamen domino ini akan berlangsung selama dua hari hingga 29 Juni 2025. “Jadi pesertanya bukan hanya masyarakat sinjai saja, namun bahkan ada dari Kalimantan timur, Riau dan berbagai daerah lainnya” ujarnya. Dikatakan turnamen seperti ini bukan hanya sekedar wadah kompetisi, namun juga dapat menjadi media membangun kebersamaan, silaturahmi dan kekompakan. “Saya juga menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana, terutama kepada Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Kabupaten Sinjai dan komunitas domino lainnya,” ungkapnya. Sementara itu Kadispora Sinjai, H. Hasir Achmad dalam sambutannya menyambut baik turnamen domino ini. Ia berharap dengan turnamen ini dapat menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran dan kebersamaan. “Kami pemerintah daerah tentu sangat mendukung kegiatan seperti ini, tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan nilai-nilai edukasi dan mempererat hubungan silaturahmi antar warga, Semoga turnamen ini berlangsung lancar dan sukses,” harapnya. Pembukaan terunamen domino kebangsaan Cup 1 Sinjai ini turut dihadiri Sekretaris PORDi Sulsel dan Kepala UPTD SMP Negeri 7 Sinjai, H. Nawir
Tanggapi laporan ke APH ,UNM Beberkan Predikat WTP Hasil Audit Keuangan 2024
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Universitas Negeri Makassar berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dalam pengelolaan keuangan tahun 2024. Opini WTP ini diperoleh dari Kantor Akuntan Publik Luthfi Muhammad, Auditor Luthfi Muhammad mengatakan predikat dan penilaian WTP ini diperoleh setelah timnya melakukan audit selama lebih dua bulan terkait pengelolaan keuangan UNM tahun 2024. “Setelah dilakukan audit secara mendalam, tim audit memberi penilaian pengelolaan keuangan UNM Makassar sangat baik atau diberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” katanya, Sertifikat Wajar Tanpa Pengecualiaan ini diterima Rektor UNM Makassar, Prof Dr Karta Jayadi, M.Sn beberapa hari lalu Prof Karta Jayadi mengatakan capaian ini diperoleh karena kerja keras dan disiplin ketat yang dilakukan segenap pejabat dan karyawan UNM mulai dari kantor pusat, fakultas, hingga jurusan dan program studi. “Alhamdulillah semoga predikat WTP ini menjadi penyemangat bagi pejabat di lingkup UNM untuk bekerja lebih giat dan disiplin serta akuntable terutama dalam pengelolaan keuangan,” katanya. Hasil audit ini sekaligus menjawab polemik pengelolaan keuangan di kampus bekas IKIP Makassar ini terutama penggunaan dana proyek fisik. Soalnya, KAP sudah melakukan audit secara menyeluruh termasuk anggaran pembangunan beberapa bangunan dan pengadaan fasilitas perkuliahan di kampus ini. Selain Kantor Akuntan Publik, laporan keuangan UNM Makassar 2024 juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit dilakukan berdasarkan surat tugas Irjen Kemdikti Nomor 13/ST/VII/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Tim audit dipimpin Bayu Anggoro. Audit serupa juga dilakukan Inspektorat Jenderal Kemdikbud pada Juni 2024 dengan surat tugas nomor 4684/G.G5/WS.01.05/2024 tanggal 13 Juni 2024. Tim ini dipimpin Danang Syahrul. Baik audit yang dilakukan BPK maupun Inspektorat Jenderal Kemdikbud tidak ditemukan ada penyimpangan pengelolaan anggaran di UNM tahun 2024. Justru hasil audit ini menggambarkan pengelolaan keuangan Universitas Negeri Makassar dilakukan dengan sangat baik. Terpisah Kepala Satuan Pengawas Internal UNM, Jamaluddin mengatakan seluruh kegiatan di UNM diawasi dan dikontrol secara ketat oleh tim satuan pengawas internal sebelum diaudit BPK dan lembaga independen. “Tidak ada temuan penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan keuangan di UNM. Semua sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” tegasnya Sebelumnya, diduga sebuah lembaga swadaya masyarakat melaporkan indikasi penyimpangan di UNM Makassar yang mencapai puluhan miliar rupiah. Hanya saja laporan ini tidak didasari fakta dan data yang akurat termasuk hasil audit. Meski begitu Rektor UNM, Prof Dr Karta Jayadi tetap menghargai proses yang dijalankan aparat penegak hukum. Bahkan beberapa staf UNM sudah memberikan klarifikasi di lembaga penegak hukum terkait laporan ini.
Muskab PMI Sinjai : Fauzan Guntur Terpilih Jadi Ketua PMI Sinjai
Suaraindonesiaku.com, Sinjai – Musyawarah Kabupaten Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sinjai periode 2025-2030 telah selesai. Achmad Fauzan Guntur terpilih sebagai Ketua terpilih menggantikan Andi Nurhilda Daramata Seto. Muskab berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Selasa (24/6/2025). Diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan agenda sidang hingga pemilihan ketua. Oleh karena hanya satu calon yang mendapat rekomendasi dari pengurus kecamatan maka Ahmad Fauzan terpilih secara aklamasi. Ahcmad Fauzan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan peserta memilihnya menjadi ketua untuk periode selanjutnya. Dia pun mengaku bersedia mengabdi di PMI Sinjai karena merupakan organisasi kemanusiaan dan dirinya tergerak untuk berbuat lebih untuk menyentuh nasyarakat. “Organisasi ini adalah organisasi kemanusiaan, bukan mencari keuntungan, sehingga saya berniat untuk berbuat lebih agar bisa menyentuh masyarakat dari kecamatan dan kelurahan,” beber anggota DPRD Sulsel itu. Putra Bupati Sinjai, Ratnawati Arif ini pun berharap agar pengurus ke depan bisa bersinergi dalam menjalankan roda organisasi. “Masukan, arahan, bimbingan kami harapkan dari senior-senior agar PMI bisa menjadi lebih baik ke depan,” tambahnya.
Khitanan Massal Gratis, Kerjasama TIDAR Provinsi Kaltara dengan Klinik Aztrada88 Sebatik
Suaraindonesiaku.com, Nunukan, Kaltara – Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kalimantan Utara bekerjasama dengan Klinik Aztrada88 Sebatik mengadakan Khitanan Massal Minggu, 22 Juni 2025, dengan peserta sebanyak 50 orang anak, bertempat di gedung lantai II Klinik Astrada, Jl Ahmad Yani, RT 01, desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Nunukan, Kalimantan Utara. Asmir, ketua Umum TIDAR Kalimantan Utara berharap dapat menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi anak-anak muda di Indonesia, terkhusus pemuda Kaltara, kegiatan Khitanan Massal menjadi wujud nyata pemuda dalam kontribusi nyata kemasyarakat, terkhusus masyarakat Sebatik, tidak itu saja niat suci pengabdian akan menjawab seberapa besar kepekaan anak muda dalam membantu sesama,” ujarnya. “Kegiatan sosial semacam ini menjadi komitmen organisasi yang dipimpinnya, bukan hanya ceremonial, kami berharap ini menjadi sebuah rutinitas dan partisipasi aktif dengan rasa yang tulus dan kaya dengan makna, selain itu kerjasama dengan Klinik Aztrada88 Sebatik salah satu langkah untuk melibatkan banyak pihak dalam mendukung kegiatan organisasi, “Ujarnya. Penanggung Jawab Klinik Aztrada88, drg. Andi Askandar,Sp.BMM mengatakan pentingnya terlibat aktif dengan kegiatan sosial seperti Khitanan Massal gratis. Klinik Astrada 88 hadir di Sebatik untuk memberikan pelayanan Terintegrasi seperti Poli Umum, Poli Gigi, Laboratorium, pelayanan kefarmasian, UGD dan program Layanan Home Care. Kedepan Klinik Aztrada akan menjalin kerjasama dengan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai bentuk partisipasi pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Jadi kedepan yang punya kartu BPJS akan mendapatkan pelayanan gratis di Klinik Aztrada88 Sebatik,”Ujarnya. Sejalan dengan itu, Azmir menjelaskan, kerjasama dengan Klinik Aztrada88 ada juga dalam bentuk pelayanan, kami akan menggratiskan pasien kurang mampu yang tidak tercover oleh BPJS, insya Allah kedepan semua masyarakat Sebatik harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang humanis,”kata beliau. drg. Kanda, sapaan akrab Penanggung Jawab klinik Aztrada88 Sebatik mengatakan,” Kedepan persoalan kesehatan harus menjadi persoalan yang utama. Banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan, terutama pelayanan rujukan yang jauh menjadi agenda utama dari kerjasama TIDAR dengan Klinik Aztrada88 Sebatik,”Tutupnya.
Ketua DPC Pandawa Pattingalloang Ucapkan Selamat kepada Sekretaris DPC atas Pelantikan sebagai ASN PPPK
Suaraindonesiaku,com. Makassar – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran, S.E., menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Sekretaris DPC Pandawa Pattingalloang, Faisal Kahar, atas pelantikannya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 1.746 ASN PPPK formasi tahun 2024 tersebut berlangsung khidmat dalam upacara resmi yang digelar di Lapangan Karebosi, Senin, 23 Juni 2025. Dalam keterangan resminya, Ketua DPC menyatakan rasa bangga atas pencapaian salah satu kader terbaik Pandawa Pattingalloang. “Kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Saudara Faisal Kahar sebagai ASN PPPK. Ini adalah bentuk nyata dari dedikasi dan pengabdian beliau kepada masyarakat dan negara. Semoga dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar Imran, S.E. Faisal Kahar, yang juga bertugas di Dinas Perhubungan Kota Makassar, merupakan salah satu dari ratusan tenaga teknis yang dilantik dalam kesempatan tersebut. Adapun rincian PPPK yang dilantik mencakup 1.523 tenaga teknis, 165 tenaga guru, dan 58 tenaga kesehatan. Momentum ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat struktur birokrasi yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.
PT Trinusa Resources Buka Tambang Emas di Sinjai Sekitar 11 Ribu Hektar
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Setelah resmi mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), PT Trinusa Resources kini bersiap untuk melangkah ke tahap produksi tambang emas di wilayah Kabupaten Sinjai. Namun, meski izin produksi telah terbit, proses menuju operasional penuh tambang masih memerlukan serangkaian tahapan penting sesuai regulasi pertambangan nasional. Berdasarkan informasi yang dihimpun, IUP Operasi Produksi PT Trinusa Resources telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sinjai Nomor 575 Tahun 2012, dengan luas wilayah mencapai sekitar 11,326 hektare. Perusahaan kini tengah fokus melengkapi sejumlah izin lanjutan sebagai syarat wajib untuk mulai melakukan aktivitas penambangan secara resmi. Salah satu tahapan paling krusial adalah penyusunan dan pengesahan dokumen lingkungan hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Tanpa dokumen ini, izin lingkungan tidak bisa diterbitkan, dan operasional tambang tidak dapat dijalankan. Selain itu, PT Trinusa Resources juga diwajibkan menyusun dan mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba). RKAB memuat rencana teknis penambangan, rencana produksi, penggunaan tenaga kerja, dan estimasi biaya selama periode operasional. Perusahaan juga harus menyetor jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemulihan lahan dan lingkungan pasca-aktivitas pertambangan. Tahapan ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tak hanya itu, berbagai perizinan teknis tambahan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin pengambilan dan pembuangan air, serta izin pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan tambang dan pabrik pengolahan juga tengah disiapkan. Setelah seluruh dokumen dan izin teknis lengkap, PT Trinusa Resources akan memulai pembangunan infrastruktur tambang, pengadaan alat berat, serta mobilisasi tenaga kerja untuk tahap awal operasi. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat diharapkan turut memantau proses ini agar kegiatan pertambangan dapat berjalan sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Apalagi, beberapa waktu terakhir, aktivitas tambang ilegal di wilayah Sinjai sempat menjadi sorotan karena berdampak pada ekosistem sungai dan lahan pertanian warga.
