Pemkab Sinjai Hadiri Rakor Percepatan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia se-Sulsel
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai turut berpartisipasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia di Hotel Claro, Makassar, Kamis (07/08/2025). Rakor ini dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi kebijakan percepatan transformasi digital dan implementasi program Satu Data Indonesia (SDI) di wilayah Sulawesi Selatan. Pemkab Sinjai diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dr. Mansyur, didampingi Kabid Statistik dan Persandian, Usman. Turut hadir Kepala BPS Sinjai H. Syamsuddin, serta Kabid Infrastruktur dan Ekonomi Bappeda Sinjai, Munawir. Kegiatan resmi dibuka oleh Sekretaris Provinsi Sulsel, Dr. Jufri Rahman, yang menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Polhukam atas pelaksanaan kegiatan ini di Sulsel. Ia menekankan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal yang strategis untuk memastikan digitalisasi dan tata kelola data berjalan optimal hingga ke daerah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenko Polhukam RI yang telah memilih Sulsel sebagai tuan rumah kegiatan ini. Ini menandakan bahwa Sulsel dianggap siap dan serius dalam mendukung transformasi digital dan Satu Data Indonesia. Tentunya kami berharap, Rakor ini tidak berhenti pada hari ini saja, tetapi dilanjutkan dengan aksi nyata yang terencana dan terukur,” ujar Sekprov Sulsel. Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel telah menunjukkan komitmen dalam mendukung percepatan transformasi digital, antara lain melalui pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia dan penguatan sistem digitalisasi informasi lintas sektor. Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam RI, Syaiful Garyadi, dalam pemaparannya menekankan pentingnya akurasi dan keandalan data dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat maupun daerah. “Satu Data Indonesia bukan hanya program, tetapi menjadi fondasi dalam setiap kebijakan pemerintah. Rakor ini menjadi bagian penting untuk memastikan hadirnya pemerintahan yang berbasis data akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Syaiful Garyadi. Ia pun mengajak seluruh peserta Rakor untuk aktif memberikan masukan serta berbagi pengalaman mengenai tantangan dan capaian implementasi SDI di wilayah masing-masing. Dalam Rakor ini, hadir sebagai narasumber perwakilan dari Bappenas, BPS Pusat, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kominfo Digital (Komdigi). Adapun peserta berasal dari seluruh kepala Bappeda, Kepala BPS, dan Kepala Dinas Kominfo provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Partisipasi aktif Pemkab Sinjai dalam Rakor ini menunjukkan keseriusan daerah dalam memperkuat fondasi digitalisasi pemerintahan serta mendukung integrasi data yang transparan dan terstruktur di level nasional dan daerah.
FGD OKP di Makassar: Dari ‘Sipakatau’ hingga Sinergi dengan Polri Demi Indonesia Damai
Suaraindonesiaku.com, Makassar — Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menjaga Stabilitas Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 dengan Mengedepankan Kearifan Lokal” pada Rabu, 06 Agustus 2025 di Warkop Dose, Jalan Toddopuli Raya, Makassar. Acara ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Ketua KAMMI Kota Makassar, Muhammad Imran, dan Wakil Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Makassar, M. Syahril Malik Ibrahim. Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah elemen mahasiswa, aktivis pemuda, dan perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Kota Makassar. Diskusi berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat, membahas bagaimana peran strategis pemuda dapat diarahkan untuk memperkuat fondasi sosial dan politik bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Salah satu pokok penting yang mengemuka dalam diskusi adalah urgensi keterlibatan aktif OKP dalam meredam bentrokan antar pemuda yang belakangan kerap terjadi di sejumlah wilayah di Makassar. Muhammad Imran menyampaikan bahwa stabilitas nasional tidak bisa dilepaskan dari stabilitas di tingkat lokal, termasuk situasi keamanan antar kelompok pemuda. Menurutnya, bentrokan yang terjadi kerap dipicu oleh hal-hal sepele, namun berdampak besar terhadap citra pemuda dan ketenteraman sosial. “Kita perlu menyadari bahwa bentrokan-bentrokan antar pemuda maupun ketegangan politik di daerah bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. OKP harus hadir sebagai agen perdamaian, bukan bagian dari masalah,” ungkap Imran. Senada dengan itu, Syahril menekankan bahwa peran pemuda harus diarahkan untuk meredam konflik, bukan terjebak dalam polarisasi. Ia mengajak seluruh OKP untuk memperkuat komunikasi, membangun jejaring lintas organisasi, serta menjadikan ruang-ruang diskusi sebagai sarana membangun kesadaran bersama. “Perpecahan antar pemuda adalah kemunduran. Kalau kita tidak bersatu di tingkat lokal, bagaimana bisa kita bicara soal masa depan Indonesia yang besar? Kearifan lokal harus dijadikan landasan dalam menyelesaikan konflik. Bicaralah, bukan bertikai,” ujarnya tegas. Para peserta FGD juga menyoroti pentingnya pendidikan politik yang sehat bagi kalangan pemuda. Dinamika politik lokal yang kerap menyeret pemuda dalam konflik, terutama menjelang momentum elektoral, dinilai berbahaya jika tidak diimbangi dengan kedewasaan dan literasi politik yang baik. Dalam sesi tanya jawab, beberapa perwakilan organisasi pemuda menegaskan komitmennya untuk bersinergi menciptakan ruang damai dan memperkuat solidaritas antar kelompok. Mereka juga mengusulkan agar ke depan FGD seperti ini dapat diperluas cakupannya hingga ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Salah satu poin penting yang juga disepakati dalam diskusi ini adalah dukungan penuh terhadap aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya Polda Sulawesi Selatan, dalam menjaga stabilitas dan keamanan di tengah masyarakat. Para peserta menilai bahwa Polri memainkan peran sentral dalam menciptakan situasi kondusif yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. “Kami mengapresiasi langkah-langkah kepolisian dalam merespons konflik pemuda serta menjaga ketertiban umum. Kolaborasi antara pemuda dan aparat keamanan harus diperkuat agar stabilitas tidak hanya menjadi slogan, tetapi nyata dirasakan masyarakat,” ujar salah satu peserta FGD. Diskusi ditutup dengan pernyataan bersama bahwa seluruh elemen OKP harus memainkan peran sebagai jembatan rekonsiliasi, bukan pemicu konflik. Dengan mengedepankan kearifan lokal, seperti budaya sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi, generasi muda di Makassar diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan iklim sosial dan politik yang damai, produktif, dan konstruktif. “Tidak ada masa depan tanpa stabilitas. Tidak ada stabilitas tanpa keterlibatan semua pihak, khususnya pemuda. Mari kita sudahi konflik, kita mulai gerakan bersama menuju Indonesia yang lebih bermartabat,” pungkas Muhammad Imran menutup kegiatan. FGD ini menjadi salah satu langkah konkret KAMMI Kota Makassar dalam membangun ruang dialog produktif antar elemen pemuda. Dengan semangat kolaborasi dan dukungan terhadap institusi-institusi negara seperti Polri, mereka berkomitmen menjadi bagian dari solusi atas persoalan-persoalan kebangsaan menuju 100 tahun Indonesia merdeka. (*)
Meriahkan Bulan Kemerdekaan, Pemkab Akan Launching CFD di Area Lapangan Nasional
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai duduk bersama dalam rapat koordinasi membahas persiapan launching Car Free Day (CFD) yang rencananya akan dilaksanakan pada 10 Agustus mendatang. Hadir memimpin rapat ini Sekretaris Daerah Andi Jefrianto Asapa didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Andi Ilham Abubakar, dan Kepala DLHK H. Sofwan Sabirin, di Ruang Kerja Kepala DLHK, Rabu (6/8/2025). Rapat ini juga diikuti beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Sinjai Utara, Lurah Biringere, perwakilan Polres dan pihak terkait lainnya. Sekda dalam arahannya menyampaikan CFD adalah salah satu upaya Pemkab menciptakan ruang publik yang sehat dan produktif bagi masyarakat, sekaligus sarana hiburan di akhir pekan. “Saya ucapkan terima atas kehadiran seluruh perangkat daerah yang hadir. Terkait dengan CFD saya berharap partisipasi aktif perangkat daerah untuk mengajak masyarakat, bukan hanya pada saat pembukaan, namun juga pekan-pekan berikutnya,” ungkapnya. Andi Jefrianto juga menekankan agar pelaksanaan CFD tidak hanya membangkitkan semangat olah raga masyarakat ataupun jiwa kreativitas pemuda-pemudi Sinjai, namun juga mampu menggeliatkan perekonomian pelaku UMKM lokal. Sementara itu, Kepala DLHK H. Sofwan Sabirin menyampaikan CFD di Area Lapangan Nasional Sinjai tepatnya di Jalan Persatuan Raya ini merupakan area kedua, setelah di Jl. Stadion Mini atau Area Stadion H. A. Bintang. “Untuk menambahkan area Car Free Day, kita tetapkan di Jalan Persatuan Raya. Adapun titiknya kami rencanakan mulai dari Tugu Bambu hingga Depan Kantor Kesbangpol,” ungkapnya. Sekadar diketahui, launching CFD ini merupakan satu dari banyaknya rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI. Agenda ini juga untuk menambah semarak dan menumbuhkan jiwa kebersamaan seluruh elemen masyarakat Sinjai. (
Sidak Pasar Sentral Sinjai, Pemkab Bersama Forkopimda Pantau Harga Komoditi
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Sentral Sinjai bagian atas guna memantau langsung kondisi harga bahan pokok, Rabu (06/08/2025). Sidak tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Andi Tenri Rawe Baso yang mewakili Bupati Sinjai. Turut hadir Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman, Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar Hasry, Dandim 1424 Sinjai Letkol Arm. Arif Hartanto, Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Anthonie Spilkam Mona, dan Kepala Gudang Bulog Sinjai Adriansyah. Dalam pemantauan tersebut, Staf Ahli Bupati, Andi Tenri Rawe menyampaikan adanya fluktuasi harga pada beberapa komoditas pangan, seperti cabai besar, bawang merah, dan ayam potong. “Hari ini kita melakukan pemantauan harga komoditi di Pasar Sentral. Memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, seperti cabai besar yang naik sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp35.000, kini di tingkat produsen Rp40.000 dan di pengecer mencapai Rp45.000,” ungkap Andi Tenri Rawe. Ia juga menyebutkan bahwa untuk komoditas bawang merah, pasokan masih bergantung dari daerah luar karena produksi lokal belum mencukupi. “Bawang merah kita masih datangkan dari Bantaeng dan Jeneponto,” tambahnya. Sementara itu, harga ayam potong juga tercatat mengalami kenaikan dalam dua hari terakhir. “Harga ayam naik sekitar Rp5.000 per kilogram, dari biasanya Rp23.000-Rp25.000, kini menjadi Rp28.000,” jelasnya. Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman yang ikut serta dalam sidak menyampaikan bahwa secara umum harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral masih dalam kategori stabil. “Kami melihat harga di pasar masih relatif normal, belum ada lonjakan signifikan. Kenaikan beberapa komoditas bisa jadi disebabkan oleh faktor musim. Kami bersama Forkopimda dan Pemkab akan terus berupaya menstabilkan harga kebutuhan pokok di Sinjai,” ujarnya. Pemantauan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok menjelang momentum-momentum penting, sekaligus sebagai langkah antisipasi inflasi daerah.
Pemkab Sinjai Apresiasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Lewat Forum Evaluasi Pengawasan Pemilu
Suaraindonesiaku.com, SINJAI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sinjai yang digelar di Aula pertemuan Wisma Sanjaya, Selasa (5/8/2025). Hal demikian diungkapkan Staf Ahli Bupati Sinjai bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Andi Hariyani Rasyid saat membuka kegiatan tersebut “Atas nama pemerintah Kabupaten Sinjai kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Memang sangat penting untuk dilaksanakan,” pungkasnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan Pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara teknis, tetapi juga pada sistem pengawasan yang profesional, transparan, dan berintegritas. “Pemilu 2024 menjadi pelajaran berharga dalam sejarah demokrasi kita. Kita perlu mengevaluasi apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki ke depan,” ujar Andi Hariyani. Olehnya itu, Mantan Kadis PMD Sinjai ini, menegaskan komitmen Pemkab Sinjai untuk bersinergi dengan Bawaslu, TNI, Polri, serta masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat dan kondusif serta menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan solusif. “Saya berharap agar momentum ini sediaannya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya mari kita berdiskusi bertukar pikiran dan menghasilkan rekomendasi rekomendasi yang menyebabkan konstruktif demi perbaikan peralatan pemilu dan pemilihan di masa yang akan datang,” harapnya. Ketua Bawaslu Sinjai Muh. Arsal Arifin mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan mendengar masukan untuk penguatan kelembagaan Bawaslu. Ia mengakui masih banyak keterbatasan yang dihadapi lembaganya. Forum ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu melalui rekomendasi dan saran konkret dari para peserta. “Melalui forum ini kita harapkan ada masukan sehingga kedepan Bawaslu semakin dikuatkan,” jelasnya. Penguatan Kelembagaan Bawaslu mengusung tema “Evolusi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Lingkup Bawaslu Kabupaten Sinjai”. Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Forkompinda Sinjai, Ketua Komisi 1 DPRD Sinjai Sutomo, Kepala Kesbangpol Muh. Akbar Juhamran, Perwakilan Bawaslu Sulsel Saiful Jihad, Komisioner KPU Sinjai, Ketua Bawaslu Sinjai Muh. Arsal Arifin. Sementara pesertanya terdiri dari perwakilan partai politik, lembaga, dan organisasi masyarakat se-Kabupaten Sinjai, acara ini menjadi refleksi kolektif lintas sektor.
Kadisdik Sinjai Apresiasi Program OSIS Care di SMPN 1 Sinjai, 20 Siswa Terima Bantuan Sembako
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Sebanyak 20 siswa dari keluarga kurang mampu di UPTD SMPN 1 Sinjai menerima bantuan paket sembako dalam kegiatan sosial bertajuk OSIS Care, Selasa (05/08/2025). Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Irwan Suaib. Program OSIS Care merupakan inisiatif organisasi siswa intra sekolah (OSIS) yang mengelola dana sedekah Jumat hasil sumbangan sukarela guru dan siswa untuk kemudian disalurkan kepada teman-teman mereka yang membutuhkan. Bantuan diberikan secara bergilir setiap bulan agar menjangkau lebih banyak penerima. Kadisdik Sinjai, Irwan Suaib, mengungkapkan apresiasinya terhadap semangat sosial yang ditunjukkan para siswa melalui program tersebut. “Ini bukan sekadar kegiatan berbagi, tapi bentuk nyata dari pendidikan karakter. Anak-anak belajar tentang kepedulian, empati, dan tanggung jawab sosial sejak dini. Ini contoh baik yang layak ditiru oleh sekolah lain,” ujarnya. Kepala SMPN 1 Sinjai, Syamsul Rijal, menyebutkan bahwa gerakan ini tumbuh dari budaya gotong royong seluruh warga sekolah. Ia berharap sekolah menjadi lingkungan yang tidak hanya fokus pada pembelajaran, tetapi juga menumbuhkan nilai kemanusiaan. “Kami ingin sekolah menjadi ruang tumbuh yang tidak hanya mencerdaskan, tapi juga menguatkan rasa kebersamaan. Orang tua siswa juga bisa merasakan dampak positifnya,” jelasnya. Sementara itu, Pembina OSIS, Verawati menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter bagi peserta didik. “Lewat program ini, siswa dilatih menjadi pribadi yang peka dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Ini adalah pelatihan kepemimpinan berbasis empati,” katanya. Program OSIS Care dijadwalkan berlangsung secara berkelanjutan. Dengan sistem rotasi penerima, pihak sekolah berharap semakin banyak siswa kurang mampu yang bisa terbantu. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa kepedulian sosial dapat ditanamkan dan tumbuh di lingkungan pendidikan
Rapat Bulanan DPAC Bontoala, Perkuat Silaturahmi dan Matangkan Persiapan Anniversary ke-5 Pandawa Pattingalloang
Suaraindonesiaku,com, Makassar — Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Pandawa Pattingalloang Kecamatan Bontoala kembali menggelar rapat bulanan sebagai bentuk konsolidasi internal dan mempererat tali silaturahmi antar pengurus. Rapat yang berlangsung di Sekretariat DPAC Kecamatan Bontoala, Jalan Tinumbu Lorong 132, Kelurahan Bunga Ejaia, Kecamatan Bontoala ini sekaligus menjadi ajang penting untuk membahas secara serius persiapan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (Anniversary) ke-5 Pandawa Pattingalloang Indonesia,pada tanggal 31 Agustus mendatang di lapangan Tribun Karebosi. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ketua DPAC Pandawa Pattingalloang Kecamatan Bontoala, Taufan Pramana, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga kekompakan, semangat pengabdian, serta kesiapan seluruh jajaran pengurus dalam menghadapi berbagai agenda organisasi ke depan, khususnya dalam menyukseskan perayaan anniversary yang telah menjadi agenda strategis Pandawa Pattingalloang. Dalam suasana yang penuh semangat dan kekeluargaan, rapat ini juga dihadiri langsung oleh Ketua DPC Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran, SE, yang memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh pengurus di wilayah Kecamatan Bontoala. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan Pandawa tidak lepas dari kerja kolektif semua tingkatan pengurus, mulai dari pusat hingga ke tingkat kelurahan. Turut hadir dalam kegiatan ini Babinkamtibmas Kelurahan Bunga Ejaia, Bapak Hidayat, yang menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan kontribusi Pandawa dalam menciptakan suasana damai dan aman di lingkungan masyarakat. Ia juga mendorong agar organisasi terus menjalin sinergi positif dengan pihak kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial. Hadir pula Haryanto, Humas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pandawa Pattingalloang, yang turut memberikan informasi dan perkembangan terbaru dari struktur pusat, serta Bapak Mukram, Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Laskar Garuda Indonesia Bersatu, yang menyampaikan dukungan moral dan kebersamaan antar ormas dalam membangun harmoni sosial di tengah masyarakat. Rapat ini diikuti oleh seluruh pengurus DPAC dari 11 kelurahan se-Kecamatan Bontoala. Dalam forum tersebut, masing-masing perwakilan kelurahan menyampaikan progres dan kesiapan mereka dalam mendukung dan menyemarakkan pelaksanaan Anniversary ke-5 Pandawa Pattingalloang Indonesia. Ketua DPAC Bontoala, Taufan Pramana, juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas semangat kolaboratif yang ditunjukkan seluruh pengurus dan tamu undangan. Ia berharap semangat kebersamaan ini terus terjaga dan menjadi kekuatan utama Pandawa Pattingalloang dalam membangun organisasi yang solid, aktif, dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Dengan terselenggaranya rapat bulanan ini, diharapkan konsolidasi dan koordinasi internal dapat semakin diperkuat, dan persiapan Anniversary Pandawa Pattingalloang ke-5 dapat terlaksana secara maksimal. Momentum ini juga menjadi sarana penting dalam memperkuat jaringan komunikasi antar pengurus serta membangun sinergi dengan berbagai pihak eksternal yang menjadi mitra strategis organisasi.
Dinas Perikanan Sinjai Gelar Pelatihan Standar Kelayakan Pengolahan Ikan untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai menggelar pelatihan penerapan Standar Kelayakan Pengolahan (Good Manufacturing Practices/GMP dan Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP) bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro dan kecil. Kegiatan berlangsung di Aula Wisma Nelayan, Kompleks Pelabuhan Perikanan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Senin (04/08/2025). Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari UPT Balai Penerapan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, Syamsul Alam, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kegiatan ini juga mendukung penerapan perizinan berusaha sesuai skala usaha dan risiko sebagaimana tertuang dalam Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2025. “Peserta pelatihan merupakan pelaku usaha dari berbagai Poklahsar yang selama ini aktif mengolah dan memasarkan hasil perikanan. Beberapa di antaranya bahkan telah menerima paket bantuan Bedah Unit Pengolahan Ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ungkapnya. Lima Poklahsar yang telah menerima bantuan tersebut antara lain Poklahsar Tenggiri, Poklahsar Bintang Laut, Poklahsar Rubon’s, Poklahsar Sumber Mitra, dan Poklahsar Rayhana Rezky Food. Namun, dari lima unit tersebut, baru satu Poklahsar yang telah mengantongi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2019. Lebih lanjut, Syamsul Alam menyebutkan bahwa hingga tahun 2025 ini, terdapat 43 Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Poklahsar) yang tercatat di Sinjai. “Melihat potensi dan peluang usaha pengolahan ikan yang besar, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan secara konsisten. Ini dilakukan bersama petugas teknis, pejabat fungsional pembina mutu daerah, serta penyuluh perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tegasnya. Melalui pelatihan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha pengolahan ikan di Sinjai yang mampu memenuhi standar kelayakan dan memperoleh sertifikasi resmi, guna meningkatkan daya saing produk hasil perikanan di pasar yang lebih luas.
Bupati Sinjai Buka Lomba Bertutur untuk Lestarikan Budaya dan Bentuk Karakter Anak
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, yang juga Bunda Literasi Kabupaten Sinjai, secara resmi membuka Lomba Bertutur tingkat SD/MI. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Sinjai pada Senin (4/8/2025) di Taman Literasi Dispusip. Kegiatan ini diikuti oleh 44 siswa-siswi dari berbagai SD/MI se-Kabupaten Sinjai. Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati menyampaikan apresiasinya atas inisiatif kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa Lomba Bertutur merupakan strategi penting untuk membangkitkan semangat literasi, melestarikan budaya, dan membentuk karakter anak-anak Sinjai agar menjadi pribadi yang cerdas, percaya diri, dan mencintai budayanya. ”Lomba bertutur ini bukan hanya tentang kompetisi, tapi juga bagian dari pelestarian kekayaan budaya bangsa, pembentukan karakter, serta proses pendidikan yang menyentuh aspek kecerdasan, emosi, dan budi pekerti,” ujarnya. Bupati Ratnawati juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ia mengajak semua pihak untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk memperkuat budaya bertutur. Contohnya, ia mengusulkan agar cerita rakyat dapat didokumentasikan dalam bentuk konten video edukatif, disebarkan melalui platform digital, atau bahkan dibuat menjadi aplikasi cerita anak berbasis lokal. Selain itu, ia menekankan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan komunitas dalam membangun budaya literasi. Dukungan ini diharapkan dapat diwujudkan dengan menyediakan ruang-ruang membaca dan menciptakan atmosfer yang mendorong anak-anak mencintai buku dan pengetahuan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai, Abdul Aziz Amin, dalam laporannya menjelaskan bahwa lomba ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Melalui cerita rakyat yang sarat akan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keberanian, dan gotong royong, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan karakter anak. Acara pembukaan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Asisten Administrasi Umum, Andi Ariany Djalil, Staf Ahli Bupati Sinjai, H. Andi Mandasini Saleh dan Andi Tenri Rawe Baso, serta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sinjai, H. Faried Wajedi beserta tamu undangan lainnya. Kegiatan seperti ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam melestarikan budaya lokal dan mempersiapkan generasi muda yang berkarakter kuat di tengah tantangan zaman.
Makassar Bergerak, Wujudkan Kota Bersih dan Sehat Menuju Adipura
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kini semakin fokus memperkuat kebersihan kota dan tata kelola lingkungan hidup secara menyeluruh mulai dari hulu ke hilir. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis bersama jajaran SKPD dan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul, di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (1/8/2025). Dalam arahannya, Wali Kota Munafri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengelola kebersihan kota secara sistematis dan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak bisa diserahkan pada satu instansi saja, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari SKPD hingga ke tingkat RT dan RW. “Kita tidak bisa lagi berjalan dengan ego sektoral. Adipura bukan lagi sekadar seremoni atau dokumentasi formalitas. Ini soal pembuktian nyata bahwa Kota Makassar benar-benar bersih, sehat, dan tertata,” tegas Wali Kota. Ia menyampaikan bahwa saat ini Makassar telah masuk dalam radar pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai salah satu prasyarat untuk ikut serta dalam kompetisi Adipura. Maka dari itu, dibutuhkan perhatian ekstra dan langkah konkret yang terukur. Wali Kota juga memaparkan berbagai program prioritas lingkungan yang akan digerakkan hingga ke tingkat RT. Salah satunya adalah program Ada 100.000 Biopori untuk Makassar, sebagai upaya meningkatkan resapan air dan mengurangi limbah organik di sumbernya. “Setiap RT wajib membuat biopori. Selain itu, mereka juga harus memiliki Eco Enzyme, unit proses, serta budidaya maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik,” ujarnya. Menurutnya, langkah ini sekaligus menjadi bagian dari ekosistem besar pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Appi juga menargetkan bertumbuhnya lebih banyak bank sampah dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) di seluruh kecamatan. Untuk mendukung program ini, jalur-jalur utama kota akan menjadi prioritas dalam pembuatan biopori, di mana petugas penyapu jalan akan dilibatkan langsung dan diberikan tanggung jawab penuh atas pemeliharaannya. Selain soal kebersihan dan sampah, Pemkot Makassar juga tengah menata ulang sejumlah taman kota melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Beberapa taman telah memasuki tahap akhir kesepakatan kerja sama dan akan mulai didesain tahun ini. “Taman kota tidak boleh lagi saling lempar tanggung jawab. Pengelolaannya harus dikerjasamakan agar punya sistem pengawasan yang baik,” ungkap Munafri. Lebih lanjut, ia menegaslan. Pemkot juga akan membenahi kawasan pedestrian. Jika sebelumnya pedestrian mengikuti jalur kendaraan, ke depan justru kendaraan yang harus menyesuaikan dengan hak pejalan kaki. Menutup arahannya, Wali Kota Munafri kembali menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan adalah tanggung jawab kolektif. “Kebersihan bukan cuma urusan DLH atau Wali Kota. Ini tanggung jawab semua, dari SKPD, camat, lurah, RT, RW hingga masyarakat. Kalau kita kompak dan punya komitmen, insya Allah Makassar bisa lebih bersih dan berdaya,” pungkasnya. Rapat koordinasi ini menjadi awal penyusunan langkah strategis menuju kota yang bersih, sehat, dan layak untuk meraih penghargaan Adipura. Dengan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif warga, Pemkot Makassar optimis bisa mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan dukungan dari pusat dan komitmen Pemerintah Kota Makassar, ia optimis bahwa Makassar bisa menjadi model pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada penghargaan Adipura, tapi juga membangun budaya bersih dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul, memaparkan skema penilaian kebersihan dan tata kelola lingkungan dalam rangka pembinaan menuju program Adipura. Dalam paparannya, Dr. Azri menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam pengelolaan sampah yang mencakup tiga sektor utama, bagian hulu (sumber sampah), bagian tengah (pengumpulan), dan bagian hilir (pemrosesan akhir). Dr. Azri menjelaskan bahwa konsep utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah mendorong pengelolaan sampah secara mandiri di titik awal, baik oleh individu, rumah tangga, pelaku usaha, hingga kawasan industri. “Kalau hotel, rumah sakit, sekolah atau kawasan industri bisa mengelola sampahnya sendiri, maka tidak lagi menjadi beban bagi pemerintah daerah. Semua selesai di tempat. Inilah yang menjadi fokus pembinaan kami,” ujar Azri. Ia juga menyoroti bahwa pengelolaan di tingkat sumber harus melibatkan berbagai metode seperti pengolahan organik dan anorganik, pemanfaatan eco enzyme, budidaya maggot, hingga pelibatan bank sampah. Pusdal LH SUMA saat ini telah mendorong pengelolaan mandiri pada beberapa kawasan di Kota Makassar, termasuk kawasan industri yang tengah mengikuti program Proper (Peringkat Kinerja Perusahaan) dari KLHK. Melalui pembinaan ini, kawasan industri diharapkan dapat mengelola sampahnya secara tuntas tanpa mengalirkannya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebagai langkah konkret, Pusdal LH SUMA telah membentuk tim identifikasi yang bekerja sama dengan seluruh kecamatan di Kota Makassar. Tim ini akan melakukan inventarisasi lapangan terhadap praktik pengelolaan sampah di wilayah-wilayah kelurahan. “Kami akan mencatat secara faktual jumlah dan jenis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh warga, pelaku usaha, sekolah, hingga kantor-kantor. Ini penting untuk menentukan seberapa besar sampah bisa diselesaikan di sumber,” jelasnya. Data tersebut akan menjadi bahan perhitungan persentase pengelolaan mandiri, sebagai bagian dari indikator utama dalam penilaian Adipura. Targetnya, minimal 51,2% sampah harus dikelola secara mandiri di hulu, baik melalui bank sampah, TPS3R, kompos rumah tangga, maupun sistem budidaya maggot. Dr. Azri juga menekankan bahwa pencapaian ini tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan aktif semua pihak, masyarakat, pemerintah kelurahan dan kecamatan, serta dinas terkait. Semua harus mengambil peran nyata, bukan hanya administratif. “Bank sampah, pengolahan eco enzyme, maggot farming, hingga sistem e-Proses di kantor atau sekolah harus tercatat dan dikalkulasi secara terukur. Karena ini akan menentukan posisi kita dalam evaluasi nasional,” tutup Azri
