Mantan Komisioner KIPD Sulsel dan Akademisi Apresiasi Dinas Kominfo Makassar Gelar Uji Konsekuensi Informasi Publik
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR – Tim Penguji Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan, Mantan Komisioner Komisi Informasi Pusat Daerah (KIPD) Sulawesi Selatan, Dr. Khaerul Mannan dan Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Hasanuddin, Dr. Muliadi Mau, mengapersiasi kegiatan tersebut yang digelar Diskominfo Makassar pada lingkup Pemkot. Khaerul menilai bahwa kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemkot Makassar dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. “Kegiatan ini patut diapresiasi karena membuktikan bahwa Pemkot Makassar serius menjalankan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya dalam acara yang berlangsung di Gedung Makassar Government Center and Services (MGCS) pada Kamis, 12 Desember 2024. Khaerul yang juga Pemerhati Keterbukaan Informasi Publik ini menjelaskan bahwa uji konsekuensi merupakan salah satu kewajiban badan publik untuk merumuskan kategori informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang dikecualikan. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah badan publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik yang bersifat individu maupun badan hukum. “Dengan adanya hasil uji konsekuensi, petugas layanan informasi dapat dengan mudah menentukan apakah permohonan informasi dapat diterima atau harus ditolak berdasarkan aturan yang berlaku,” tambah dosen Institute Andi Sapada (IAS) Parepare itu. Sebagai tindak lanjut, hasil dari uji konsekuensi ini akan dirumuskan dalam sebuah dokumen resmi yang menjadi acuan bagi seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Pemkot Makassar. Dokumen tersebut diharapkan mampu mendukung tata kelola informasi publik yang lebih sistematis dan efisien. Sementara itu, Dr. Muliadi Mau menyoroti pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia berharap langkah ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kegiatan uji konsekuensi ini telah memasuki hari ketiga, melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Satpol PP, BPKAD, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Kegiatan ini juga dirancang untuk memastikan bahwa setiap elemen pemerintahan mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan regulasi. Dengan langkah strategis ini, Pemerintah Kota Makassar semakin memperlihatkan komitmen untuk menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, inklusif, dan berbasis hukum, demi kepentingan masyarakat luas. *********
Kepala Bapenda Kota Makassar Firman Pagarra Hadiri Peringatan Hakordia Tahun 2024
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Firman Pagarra, turut menghadiri peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 yang digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Walikota Makassar, Selasa (10/12/2024). Acara ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen melawan korupsi di lingkungan pemerintahan. Dalam acara tersebut, Firman didampingi oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, serta Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Peringatan Hakordia tahun ini mengusung tema nasional “Bergerak Bersama Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi.” Firman menyampaikan bahwa semangat anti-korupsi harus menjadi budaya yang melekat di seluruh jajaran pemerintahan.
Buka FGD, Irwan Rusfiady Adnan Tekankan Kolaborasi untuk Atasi Distribusi Pangan
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR, – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kolaborasi dalam Distribusi Pangan untuk Mengendalikan Inflasi dan Mendukung Petani Lokal” yang diadakan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Makassar di Hotel Royal Bay, Selasa (10/12/2024). Dalam sambutannya, Irwan menjelaskan inflasi seringkali dipicu oleh masalah dalam sistem distribusi, terutama pada sektor pangan. Menurutnya, hambatan distribusi dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasaran, yang akhirnya mendorong kenaikan harga. “Oleh karena itu, pentingnya bersama-sama mencari solusi yang mampu mengatasi permasalahan ini, khususnya di Kota Makassar, yang sering menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan,” jelasnya. Untuk itu, Irwan menyebut FGD ini sebagai langkah awal dalam memperkuat kolaboratif dan mencari solusi bersama untuk masalah distribusi pangan. “Dengan hasil kolaboratif kita dapat menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien, sehingga inflasi dapat ditekan dan masyarakat tidak lagi terbebani oleh lonjakan harga,” tambahnya. Selain itu, Irwan menekankan pentingnya sikap proaktif dalam mendukung petani lokal agar mereka dapat terus berkembang dan menghasilkan produk berkualitas. “Pemberdayaan petani lokal juga harus menjadi perhatian kita bersama, karena dapat berkontribusi pada kestabilan harga pangan. Dengan menyediakan akses yang lebih baik ke pasar dan teknologi, petani dapat lebih efisien dalam mengelola hasil pertaniannya,” jelasnya. Irwan berharap hasil FGD ini dapat diimplementasikan segera untuk menciptakan perubahan nyata dalam distribusi pangan dan pemberdayaan petani lokal. “Ini adalah awal dari langkah besar. Dengan kolaborasi, kita bisa menjadikan Makassar lebih tangguh dalam menghadapi tantangan inflasi dan ketahanan pangan dengan mendukung distribusi para petani lokal,” tutupnya.
Kejari Tetapkan Ketua dan Sekretaris KONI Makassar Ahmad Susanto dan Muh. Taufiq Tersangka Korupsi Dana Hibah
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto sebagai tersangka kasus dugaan penyelewangan dana hibah Koni Makassar tahun anggaran 2022-2023. Ahmad Susanto keluar dari ruang penyidikan Kejari Makassar menggunakan rompi merah dan tangan terborgol dengan dikawal tim penyidik Kejari Makassar, Senin (9/12/2024) sekitar pukul 16.30 Wita. “Hasil ekspose perkara atas nama tersangka Ahmad Susanto selaku Ketua umum KONI Kota Makassar dan akan selanjutnya akan dilakukan penahanan terhadap tersangka,” kata Kajari Makassar, Nauli Rahim Siregar di Lobi Kantor Kejari Makassar. Selain Ahmad Susanto, dua tersangka lainnya yaitu Kepala Sekretariat KONI Makassar Ratno dan Sekretaris Umum KONI Makassar Muh Taufiq. Usai ditetapkan tersangka, Ahmad Susanto langsung digiring ke mobil tahanan Kejari Makassar dan langsung dibawa ke Lapas Klas 1 MakassarDiketahui, dana hibah yang digelontorkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk dikelola oleh KONI Makassar periode 2022-2023 sekitar Rp60 miliar. Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, menggeledah Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar yang terletak di Jl. Kerung-Kerung, Kelurahan Mardekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Senin (14/10/2024) siang. Penggeladahan yang dilakukan Kejari Makassar berkaitan dengan kegiatan penyidikan terkait penyimpangan dana Hibah KONI Makassar tahun anggaran 2022-2023. Pantauan di Kejari Makassar, penyidik membawa satu buah map berisi kertas dokumen, tiga buah layar komputer merek Apple dan dua kotak besar warna putih oranye dan hitam yang bertuliskan “Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah KONI Kota. Kasi Intel Kejari Makassar, Andi Alamsyah mengatakan proses penggeledahan dimulai pukul 10.30 Wita hingga tinggalkan kantor KONI pada pukul 12. 30 Wita.”Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan pro justitia yang kami laksanakan di kantor KONI Makassar,” kata Andi Alamsyah kepada awak media di Kantor Kejari Makassar, Senin.Alamsyah menuturkan, saat penggeledahan pihaknya menyita beberapa dokumen yang dianggap berhubungan atau dapat membuat terang perkara penyimpangan dana hibah KONI Makassar.”Selain dokumen, teman-teman penyidik juga membawa 3 buah PC dari Kantor KONI Makassar,” ujarnya.
Perkuatan Keimanan Ummat, Danny Pomanto Lepas 20 Jemaah Umroh Utusan Terbaik Masjid
MAKASSAR, — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto melepas 20 utusan terbaik masjid untuk diberangkatkan ibadah umroh. Pelepasan tersebut dilakukan langsung di kediaman pribadinya, Amirullah, Senin (9/12/2024). Danny mengatakan pemberangkatan umroh ini sudah menjadi agenda rutin tiap tahun sejak dirinya menjadi Wali Kota Makassar yang ditujukan bagi pengurus masjid. Program ini masuk dalam inovasi strategis yang diinisiasi langsung oleh dirinya yakni “Perkuatan Keimanan Ummat”. Karena pada dasarnya Danny Pomanto memiliki visi besar untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang harmonis, bermoral, dan bersatu berlandaskan nilai-nilai keagamaan. “Jadi ini merupakan perwujudan program strategis kami yakni perkuatan keimanan ummat yang dikelola langsung lewat bagian kesra,” ucapnya. “Tahun ini menurun. Dulu 100 orang satu kali kita berangkatkan. Tapi sekarang ini hanya 20 orang. Karena kami seleksi betul ada proses penyaringan,” sambung Danny. Menurutnya, pemberangkatan ibadah umroh ini sebagai bentuk apresiasi dan terimakasih Pemerintah Kota Makassar kepada para pengurus masjid karena telah mengelola, merawat dan menjaga masjid sebagai tempat ummat berkumpul. “Ummati, ummati, ummati. Masjid tempat berkumpulnya ummat. Kalau kita menjaga masjid maka sama halnya kita menjaga keharmonisan ummat. Maka kota pun ikut terjaga,” ungkapnya. Sementara, Kabag Kesra, Muh. Syarief menambahkan ada dua tahap proses seleksi yang dilakukan pihaknya. Pertama, pelatihan remaja masjid. Kedua, pelatihan manajemen masjid. “Jadi prosesnya ini dari bulan juli tahun lalu. Kota laksanakan pelatihan dan diklat. setelah itu kita lihat bagaiamana penerapan di masjid masing-masing,” paparnya. Lalu, kata Syarief, untuk penentuan seleksinya, pihaknya menggunakan jasa pihak ketiga yang memang berkompoten untuk menilai dari segala indikator. “Jadi memang benar-benar terseleksi,” tandasnya. (*)
Kepala Bapenda Makassar Rapat Kerjasama Mitra Komisi B DPRD Makassar Terkait Monev Triwulan III
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Kepala Bapenda Makassar beserta jajarannya diundang untuk menghadiri Rapat Kerja bersama Mitra Komisi B DPRD Kota Makassar, Senin (09/12/2024) Komisi B DPRD Kota Makassar rapat monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan IIl Tahun 2024 bersama sejumlah mitra kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rapat yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja triwulan III ini dilaksanakan di Ruang Komisi B DPRD Kota Makassar. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi B ini dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Makassar, H.Ismail (F-Golkar), dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisi B serta perwakilan dari masing-masing mitra kerja. Dalam rapat tersebut, setiap instansi menyampaikan laporan progres, kendala operasional, dan target yang telah dicapai hingga akhir triwulan III. Sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Bapenda Makassar hadir dalam rapat tersebut.
Gelar Tax Award 2024, Bapenda Optimis Raih PAD 2 Triliun di Akhir Tahun 2025
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR- Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menggelar Anugerah Penghargaan Pajak Tax Award 2024 bertempat di Phinisi Ballroom Claro pada Jumat 6 Desember 2024. Wali Kota Makassar bersama Ketua TP PKK Kota Makassar dan Para Forkopimda turut menghadiri Tax Award 2024. Kepala Bapenda Kota Makassar menyampaikan bahwa penghargaan bagi pengelola dan wajib pajak berprestasi adalah wujud apresiasi pemerintah kota atas kontribusinya terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak. “Kegiatan ini sebagai bentuk motivasi dan kampanye, ajakan kepada wajib pajak untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan pajaknya untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” tutupnya. Mantan Kabag Humas ini juga melaporkan bahwa dengan turunnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota akan mengelola pajak kendaraan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. “Tentu saja insyaallah di akhir tahun 2025 dengan potensi yang ada di pajak kendaraan bermotor di angka Rp300 miliar sampai Rp400 miliar. Jadi apabila tahun ini kita capai Rp1,6 triliun, Insyaallah akhir 2025 sudah tercapai Rp2 triliun,” ucap Firman. Wali Kota Makassar turut menyampaikan dalam Sambutannya bahwa memberikan apresiasi kepada Bapenda yang mampu menjaga tradisi memberi penghargaan kepada seluruh para wajib pajak yang senantiasa taat dan patuh dalam membayar pajaknya demi pembangunan sebuah kota. “Pak Firman bersama Tim telah berhasil memelihara sebuah tradisi menghargai para pembayar pajak. Tanpa ketaatan kita semua, Makassar tidak mungkin menjadi kota kelima terbesar PAD-nya di Indonesia,” tuturnya. Pemberian penghargaan diberikan kepada Ratusan Wajib Pajak dan 19 Wajib Pajak yang naik ke panggung. Serta pemberian motor listrik kepada 15 kecamatan sebagain kendaraan operasional dalam peningkatan pendapatan. Tax Award 2024 ini ditutup dengan penampilan band POTRET yang digawangi oleh Melly Goeslaw dkk dengan membawakan puluhan lagu terbaik mereka.
Tax Award Bapenda 2024, Danny Pomanto Sebut Pendapatan The Real Prestasi Pemerintahan
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri Tax Award 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, di Hotel Claro, Jumat (6/12) malam. Pada malam penganugerahan tersebut, Bapenda memberikan penghargaan kepada kurang lebih 300 wajib pajak di Kota Makassar yang taat dan patuh dalam membayar pajak. Mulai dari pajak hotel, hiburan, restoran, BPHTB, PBB, air bawah tanah, hingga sarang burung walet. Wai Kota Danny Pomanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebuah pemerintahan di nilai dari dua hal. Yaitu belanja daerah yang terserap dengan maksimal sesuai SOP, serta pendapatan daerah.“Banyak orang terjebak, menyangka bahwa pemerintahan yang baik itu bagaimana belanja habis-habisan. Padahal sesungguhnya jauh lebih sulit meningkatkan pendapatan,” kata Danny Pomanto. Dua periode memimpin Kota Makassar, ratusan penghargaan telah diraih. Bahkan baru-baru ini, Makassar dianugerahi IGA Award 2024 sebagai Kota Terinovatif yang menjadi penghargaan ke 419 di bawah kepemimpinannya. “Tapi itu hanya bagian dari belanja yang benar dengan outcome yang bermanfaat. Tapi semua itu tidak akan pernah bisa kita wujudkan tanpa uang yang cukup. Maka sesungguhnya the real prestasi dari sebuah pemerintahan itu justru berada pada pendapatan,” tegasnya. Karenanya itu, Danny Pomanto mengapresiasi kerja-kerja Bapenda di bawah kepemimpinan Kepala Bapenda Firman Hamid Pagarra yang berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah hingga Rp1,3 triliun pada awal Desember 2024. Bahkan ia juga memuji karena Bapenda mampu menjaga tradisi memberibpenghargaan kepada para wajib pajak yang senantiasa taat dan patuh dalam membayar pajaknya demi pembangunan sebuah kota. “Pak Firman telah berhasil memelihara sebuah tradisi menghargai para pembayar pajak. Tanpa ketaatan kita semua, Makassar tidak mungkin menjadi kota kelima terbesar PAD-nya di Indonesia,” tuturnya. Danny Pomanto pun optimistis, target PAD Rp2 triliun sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kota Makassar 2022-2026 bisa diraih lebih awal. Sebab, ada aturan baru yang mengalihkan pajak kendaraan bermotor dikelola langsung oleh pemerintah daerah. “Kami yakin 2025 dengan undang-undang yang mengatur tentang DBH (Dana Bagi Hasil) yang langsung ke kota, Insyaallah menggenapkan Rp2 triliun PAD sesuai dengan yang kami janjikan sebelumnya,” bebernyaSementara itu, Kepala Bapenda Firman Hamid Pagarra melaporkan PAD Kota Makassar dari sektor pajak dan retribusi daerah sudah di angka Rp1,305 triliun sampai awal Desember 2024. Ia juga melaporkan bahwa dengan turunnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota akan mengelola pajak kendaraan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. “Tentu saja insyaallah di akhir tahun 2025 dengan potensi yang ada di pajak kendaraan bermotor di angka Rp300 miliar sampai Rp400 miliar. Jadi apabila tahun ini kita capai Rp1,6 triliun, Insyaallah akhir 2025 sudah tercapai Rp2 triliun,” ucap Firman. Lebih lanjut, Firman Pagarra mengatakan bahwa penghargaan bagi pengelola dan wajib pajak berprestasi adalah wujud apresiasi pemerintah kota atas kontribusinya terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak.“Kegiatan ini juga sebagai bentuk motivasi dan kampanye, ajakan kepada wajib pajak untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan pajaknya untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” tutupnya.
Dorong Percepatan ILP di Sulsel, USAID MENTARI-PHC Bakal Survei Kesiapan Puskesmas di Takalar, Bantaeng, dan Sinjai
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR – USAID MENTARI-PHC MPKU PP Muhammadiyah bakal menggelar survei pengumpulan data dasar dan persepsi masyarakat terkait penerapan Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) di 3 kabupaten di Sulsel. Survei ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan implementasi ILP di Puskesmas, Pustu dan Posyandu di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Takalar, Bantaeng dan Sinjai. MEL Manager USAID MENTARI-PHC, Yuanita Wulandari mengatakan, data yang dikumpulkan nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat model pendampingan implementasi ILP di 30 Puskesmas, 60 Pustu, dan 60 Posyandu yang menjadi lokus USAID MENTARI-PHC. “Proses pengumpulan data akan kami lakukan di pekan kedua Desember hingga Januari 2025 mendatang. Sekarang kami dalam tahap mempersiapkan enumerator yang akan bertugas di lapangan,” kata Yua, sapaan akrabnya, di sela Pelatihan Enumerator Survei Baseline ILP di Sulsel, Sabtu (7/12/2024). Ia menjelaskan, petugas pengumpul data nantinya akan ditempatkan di masing-masing Puskesmas, Pustu, dan Posyandu. Mereka nantinya bertugas untuk mengumpulkan data sesuai dengan instrument pengumpulan data yang merujuk pada dari indikator global, indikator Kementerian Kesehatan, dan indikator custom USAID MENTARI-PHC. “Kami meminta dukungan dari petugas Puskesmas, Pustu dan Posyandu di tiga kabupaten yang menjadi lokus sasaran untuk membantu petugas mengumpulkan data yang dibutuhkan,” ujar Yua. Adapun Puskesmas yang menjadi lokus pengumpulan data, lanjut Yua, ditentukan berdasarkan 7 kriteria ILP diantaranya memiliki, SDM 9 jenis nakes, memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan yang memadai, memiliki pustu/polindes/poskesdes aktif, memiliki posyandu aktif, memiliki internet yang stabil, memiliki sistem pelaporan yang baik, dan merupakan Puskesmas BLUD Sedangkan pustu dan posyandu yang dipilih adalah pustu dan posyandu yang direkomendasikan oleh Puskesmas. “Kita berharap data yang dikumpulkan nantinya ini bisa mendukung upaya kami dalam pendampingan percepatan penerapan ILP di Takalar, Bantaeng dan Sinjai,” tutup Yua.(*)
Bapenda Kota Makassar Hadiri Undangan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Bahas PKB dan BBNKB
Suaraindonesiaku.com, Makassar, – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menghadiri undangan audiensi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (6/12/2024) Pertemuan yang berlangsung di kantor Bapenda Sulsel, Jl. A.P. Pettarani, membahas isu strategis terkait opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam audiensi ini, kedua pihak berdiskusi mengenai mekanisme pengelolaan opsen PKB dan BBNKB yang menjadi bagian penting dalam optimalisasi pendapatan daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendorong sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis keuangan daerah.
