Kembangkan Sektor Pariwisata,Dispar Makassar Dukung ASITA Buisness and Travel Fair 2024
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Mewakili Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Irma Awalia, selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Makassar menghadiri ASITA Buisness and Travel Fair yang diadakan hari Senin, 24 September 2024 di Atrium Trans Studio Mall Makassar. Pada kesempatan itu, Irma Awalia berharap selain menjadi ajang pelaku industri pariwisata, event ini juga membuka peluang kerja sama dan promosi destinasi wisata unggulan Kota Makassar. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha diharapkan pariwisata Kota Makassar semakin berkembang dan mampu lebih banyak wisatawan,baik lokal maupun mancanegara.(*)
Dorong Ekonomi Lokal, Dispar Makassar Kembali Buka Pelatihan Kuliner Tradisional Dan Racik Minuman
Suaraindonesiaku.com, Makassar –Sebagai Upaya Mendorong ekonomi lokal, Pemerintah Kota Makassar melalui Dispar Makassar menyelenggarakan pelatihan Kuliner Tradisional dan Racik Minuman. Kegiatan ini merupakan bagian dari program 10.000 training gratis yang bertujuan untuk memperkuat keterampilan masyarakat diberbagai sektor. Sekretaris Dispar Makassar,Irma Awalia, mewakili Kadis pariwisata Makassar, membuka acara yang dilaksanakan di hotel Almadra, Selasa,( 2024/09/24). Kegiatan ini melibatkan sebayak 50 peserta dari Kecamatan Tallo, Makassar dan Ujung Tanah. Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta mempu mendukung pertumbuhan ekonomi Makassar secara berkelanjutan.(Ig)
DPRD Makassar Akan Libatkan Seluruh Fraksi Soal Pemecatan RT/RW Jelang Pilkada
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Pemberhentian dan penonaktifan sejumlah Ketua RT/RW di Kota Makassar menjelang Pilkada serentak 2024, terus menuai tanda tanya publik. Tak sedikit para RT/RW pun mengaku pemberhentian dari jabatannya tanpa alasan mendasar dari pemerintah di era kepemimpinan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. Atas dasar itulah, sejumlah RT/RW dari berbagai kelurahan mendatangi Kantor DPRD Kota Makassar, Kamis (26/9/2024). Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Aspirasi yang disampaikan terkait pemecatan RT/RW secara mendadak jelang Pilkada. Salah satu Ketua RT di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Rusly mengatakan pencopotan Ketua RT/RW harus berdasarkan musyawarah. Selain itu, masyarakat juga bisa mengusulkan pemberhentian disertai dengan bukti-bukti jika Ketua RT dan RW melakukan pelanggaran. “Makanya kami bersama-sama para Ketua RT RW dari lintas kelurahan datang ke Kantor DPRD untuk mengadu kasus tersebut,” ujar Rusly. Para Ketua RT/RW ini pun diterima langsung oleh Ketua sementara DPRD Makassar, Supratman bersama para anggota DPRD lainnya di Ruang Banggar. Usai menerima aspirasi, Supratman menyampaikan laporan yang diterima dari sejumlah RT/RW patut dipertanyakan dan harus diklarifikasi oleh pemerintah kota. Dia khawatir pemecatan oleh Wali Kota Makassar, Danny Pomanto itu memuat kepentingan politik, utamanya jelang Pemilihan Wali Kota Makassar. “Mereka mempertanyakan terkait pemecatan atau penonaktifan RT RW menjelang Pilkada. Kita sangat membutuhkan klarifikasi dari pemerintah kota, ada hal apa? Baik itu dari Lurah, Camat, mengapa ini dilakukan menjelang Pilkada,” ujarnya. Meski demikian, pihaknya akan mengagendakan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang perwakilan RT/RW, Lurah dan Camat untuk mengetahui duduk perkaranya. “Karena sampai saat ini AKD belum terbentuk secara keseluruhan, pasti kita akan melibatkan total seluruh Fraksi di DPRD Makassar hadir bersama-sama,” pungkasnya.
Dinas Pariwisata Kota Makassar Menerima Kunjungan Peserta Visitas Kepemimpinan dari Bali
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR – Kota Makassar terpilih menjadi salah satu kota yang menjadi kota kunjungan peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Mewakili Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Safaruddin, SS menerima Peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dari Provinsi Bali. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat keberlanjutan dan kemanfaatan Produk Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il berupa rekomendasi dalam bentuk Policy Brief. (*)
Rakor Bersama TAPD Pemkot Makassar, Andi Arwin Azis Tekankan Optimalisasi Serapan Anggaran dan Gaji-TPP ASN
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR, – Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis optimalisasi pelayanan publik melalui evaluasi serapan anggaran tiap OPD dan percepat pencairan gaji dan TPP ASN. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar di ruang Wali Kota di Balai Kota Makassar pada Rabu, (25/9/2024). Dalam kesempatan tersebut, Arwin menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait serapan anggaran. Ia menegaskan dirinya berkomitmen untuk mengoptimalkan serapan anggaran dalam dua bulan masa jabatannya. “Saya ingin selama dua bulan ini, serapan anggaran bisa maksimal, karena keberhasilan perangkat daerah salah satunya dinilai dari tingginya serapan anggaran yang mencerminkan banyaknya program yang dijalankan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya. Menurutnya, APBD merupakan instrumen penting yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, jika APBD tidak terserap dengan baik, hal itu menandakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal. Untum itu, Arwin menegaskan pekan depan dirinya berencana melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD. Evaluasi ini akan meliputi presentasi tentang persentase serapan anggaran yang telah dicapai hingga akhit triwulan ketiga. “Saya ingin melihat, di akhir triwulan ketiga, jika serapan anggaran di bawah 50%, saya akan menanyakan kendalanya. Karena tidak masuk akal jika sudah memasuki triwulan ketiga tapi serapan masih di bawah 50%. Minimal harus mencapai 65-70%,” tegasnya. Dalam rapat tersebut, Arwin menekankan kepala OPD harus aktif mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan lambatnya serapan anggaran. “Saya berharap, melalui evaluasi dan percepatan ini, program-program yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik di sisa tahun anggaran 2024,” jelasnya. Selain serapan anggaran, Arwin juga membahas masalah gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menekankan pentingnya percepatan pembayaran TPP agar kinerja ASN dapat lebih optimal. “Saya ingin agar gaji dan TPP ASN dibayarkan tepat waktu. Setiap tanggal 1, meskipun hari libur, TPP harus sudah diterima pada tanggal 5, sebelumnya itu dibayarkan tanggal 15,” ujarnya. Menurut Arwin, percepatan ini diperlukan untuk memacu kinerja aparatur, meningkatkan inovasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Ia juga mengingatkan bahwa kualitas kinerja ASN tidak dapat diharapkan optimal jika hak mereka, termasuk gaji dan TPP, tidak diberikan dengan cepat dan tepat. “Jangan harap ada kinerja yang baik jika hak-hak mereka tidak terpenuhi tepat waktu,” tambahnya.
Respons Kekeringan di Kecamatan Tallo, Pjs Wali Kota Makassar Pantau Langsung Distribusi Air Bersih
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR, – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, turun langsung meninjau penyaluran air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Jalan Teuku Umar 15, Kecamatan Tallo, pada Rabu (25/9/2024). Arwin mengatkan langkah ini sebagai respons atas laporan masyarakat terkait antrean yang terjadi dalam mendapatkan air bersih akibat kekeringan di musim kemarau. “Ternyata selama ini PDAM sudah menjalankan tugasnya dengan baik, namun kebutuhan masyarakat meningkat, baik dari pelanggan maupun non-pelanggan. Jadi mohon masyarakat untuk bersabar,” jelasnya. Arwin mengatakan kendati adanya keterbatasan dari PDAM dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Namun, Ia berkomitmen akan berusaha untuk memenuhi sesuai kebutuhan. “Insya Allah, kami akan berkolaborasi bersama PDAM, BPBD, Camat, dan Lurah untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Ini komitmen kami,” jelasnya. Di sisi lain, Arwim juga menekankan perlunya pemahaman masyarakat tentang kondisi air baku saat ini, agar masyarakat lebih bijak menggunakan air bersih. “Kami harap masyarakat dapat menggunakan air dengan bijak. Untuk kebutuhan cuci-mencuci atau keperluan lain yang tidak mendesak, mungkin bisa menggunakan air tanah,” tambahnya. Arwin berharap kemarau panjang ini segera berakhir dengan turunnya hujan, sehingga distribusi air bersih bisa kembali normal. Sementara itu, Dirut PDAM Makassar, Beni Iskandar, menjelaskan kondisi kekeringan terjadi akibat musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekurangan air baku yang bersumber dari Bendungan Leko Pancing. Untuk itu, Ia mengatakan pihak PDAM telah menjalankan program bantuan air bersih kepada masyarakat terlebih kepada pelanggan yang terdampak kekeringan selama tiga minggu terakhir. “Setiap hari, PDAM mendistribusikan sekitar 5 juta liter air bersih ke 30 titik di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo,” jelasnya. Beni berkomitmen untuk terus memastikan PDAM Makassar dapat menyediakan air bersih secara optimal kepada masyarakat, meskipun di tengah tantangan kekeringan yang melanda.
Pemerintah Kota Makassar Buka dan Dukung Acara Maudu Lompoa Ri Paropo dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2024
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar secara resmi membuka acara Maudu Lompoa Ri Paropo, sebuah pergelaran seni dan budaya tradisional Kampung Paropo, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H. Acara ini digelar mulai 24-29 September 2024 di Paropo III. Pembukaan acara ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Muhammad Rheza, bersama Camat Panakukkang dan Lurah Paropo. “Dengan adanya acara ini, kita tidak hanya merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mempromosikan potensi seni, budaya, dan ekonomi lokal di Kampung Paropo. Kami berharap acara ini dapat menjadi penggerak roda ekonomi UMKM di kawasan ini,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Muhammad Rezha dalam sambutannya. Sementara itu, Lurah Paropo, Achiruddin Achmad, dalam menyampaikan acara Maudu Lompoa Ri Paropo adalah salah satu upaya untuk merawat eksistensi Kampung Paropo sebagai kampung budaya di tengah arus modernisasi kota. “Kampung Paropo memiliki sejarah dan tradisi yang panjang. Melalui acara ini, kami ingin menunjukkan bahwa di tengah perkembangan zaman, kami tetap berkomitmen menjaga tradisi dan identitas budaya yang telah diwariskan turun-temurun,” tegasnya. Tambahnya, acara ini juga menjadi ajang penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Paropo. “Pemkot Makassar berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan serupa agar tradisi dan budaya lokal tetap lestari di tengah perkembangan zaman,” jelasnya. Ketua Pantia Maudu Lompoa Ri Paropo 2024, Muammar tauhid mengatakan acara ini telah menjadi acara tahunan yang dinantikan oleh masyarakat Kampung Paropo, sebuah kampung yang dikenal sebagai kampung budaya di Kota Makassar. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Makassar yang selalu memberikan dukungan dalam acara-acara Kampung Paropo tiap tahunnya. “Saya mewakili warga Kampung Paropo mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pemkot Makassar karna memberikan kita support seperti tenda UMKM dan lainnya. Ini bukti sinergitas masyarakat dan pemerintah yang baik,” jelasnya. Acara ini menampilkan pameran benda pusaka, shalawatan, pertunjukan seni dan budaya lokal, yang mencerminkan kekayaan tradisi dan kearifan lokal Kampung Paropo dan lainnya. Tak ketinggalan pula bazar kuliner dari UMKM dan acara akan ditutup dengan pawai dan ceremony hikmah Maulid di hari terakhir.
Fokus Pilwalkot, Indira Yusuf Ismail Pamit Sementara dari TP PKK Makassar
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR,- Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, secara resmi menyampaikan permohonan pamit untuk izin cuti sementara kepada seluruh jajaran pengurus TP PKK Kota Makassar. Pengumuman ini disampaikan Indira usai mengukuhkan Ketua Pembina Posyandu Kecamatan se-Kota Makassar yang berlangsung di Auditorium Kantor TP PKK Kota Makassar, Selasa (24/9/2024). Indira menyatakan keperluan cutinya adalah dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilihan wali kota Makassar yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Dalam suasana yang haru, Indira terlihat emosional saat menyampaikan pesan perpisahan sementara kepada rekan-rekannya. Indira mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kerja keras seluruh jajaran TP PKK yang telah berkontribusi besar dalam mendukung program-program Pemerintah Kota Makassar, terutama yang berkaitan dengan PKK, Dekranasda, dan PAUD. “Saya berdiri di sini dalam suasana berbeda. Saya mau nangis rasanya padahal cuti cuma dua bulan,” ucap Indira sambil menahan tangis di hadapan para hadirin. Dia kemudian menambahkan bahwa masa cutinya akan berlangsung selama dua bulan, terhitung 25 September hingga 25 November 2024. Indira merasa terharu namun tetap optimis bahwa tugas-tugas organisasi akan tetap berjalan dengan baik selama dirinya tidak aktif. “Pagi ini saya akan pamit untuk sementara, selama dua bulan. Saya sedih dan terharu, tapi ini harus saya lakukan,” tambah. Lebih lanjut, Indira juga memuji prestasi TP PKK, Dekranasda hingga Pokja PAUD selama ini. Dia merasa bangga atas pencapaian organisasi yang dia pimpin dan berharap semangat itu terus terjaga meskipun diriny harus absen sementara. “PKK, Dekranasda, Pokja PAUD sudah melakukan yang terbaik dan itu sangat membahagiakan bagi saya,” katanya. Lebih lanjut, Indira menyampaikan harapannya agar semua program yang telah direncanakan tetap dilaksanakan dengan baik, mengingat tahun ini sudah mendekati akhir. Dia juga menitipkan pesan khusus terkait Kelurahan Manggala yang sedang berjuang untuk meraih juara 1 dalam lomba kelurahan tingkat nasional. Dia menegaskan bahwa semua pihak, termasuk Pemerintah Kota, PKK, dan masyarakat, harus terus bekerja sama dan bersemangat untuk meraih hasil terbaik. Indira juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran TP PKK untuk selalu mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan ikhlas. “Saya titip Kelurahan Manggala, mudah-mudahan kita bisa raih juara 1 lomba kelurahan tingkat nasional,” katanya. Selalu kerjakan yang terbaik dan ikhlas jalankan semuanya,” pungkas Indira.
Ketua TP PKK Makassar Kukuhkan Ketua Pembina Posyandu Kecamatan, Tekankan Sinergi dalam Program Kesehatan
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR,- Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Ketua Pembina Posyandu Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak di Kota Makassar. Salah satu langkah penting dalam memperkuat layanan tersebut adalah pengukuhan 14 Ketua Pembina Posyandu Kecamatan yang berlangsung di Auditorium Kantor TP PKK Kota Makassar, pada Selasa (24/9/2024). Kegiatan ini disaksikan oleh para pengurus TP PKK Kota Makassar, sejumlah perwakilan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar, serta para camat. Prosesi pengukuhan dimulai dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris II TP PKK Kota Makassar Bonta Latief, dilanjutkan pemasangan selempang oleh Indira Yusuf Ismail. Dalam sambutannya, Indira menekankan pentingnya peran posyandu sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Dia juga mengapresiasi dedikasi dari seluruh pengurus posyandu di tingkat kecamatan yang telah bekerja keras selama ini. Pengukuhan ini merupakan bagian dari upaya untuk lebih mengintegrasikan program-program kesehatan dengan dukungan yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan di setiap kecamatan. Setelah prosesi pengukuhan, Indira menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Ketua Pembina Posyandu Kecamatan yang baru saja dilantik. Dia berharap para Ketua Pembina Posyandu Kecamatan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta sejalan dengan arahan dari pusat. “Saya mengucapkan selamat kepada 14 ketua pembina posyandu kecamatan yang baru saja dikukuhkan. Semoga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Indira. Lebih lanjut, Indira mengingatkan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh para ketua pembina ini tidaklah ringan. Mereka diharapkan mampu bergerak cepat dalam melaksanakan program-program yang telah dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Dia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pembina posyandu di tingkat kecamatan dengan berbagai pihak terkait. “Tugas dan tanggung jawab kita bisa lebih cepat dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan rakernas, dan semua poin yang ada dalam hasil rakernas, yang bisa dilakukan di kecamatan, bisa terlaksana dengan baik,” tambahnya. Adapun ke-14 ketua pembina posyandu kecamatan yang dikukuhkan yakni Asmawaty Thalib sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Biringkanaya, A. Faradillah sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Panakkukang, Isna Azikin sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Rappocini, Chandra Nilawati Pertiwi Husni M sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Makassar, dan Yuspin Lince sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Wajo Kemudian Andi Fadilah Rizki Rifai sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Ujung Tanah, Andi Nina Lerang sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Tamalate, Sugiarti Slamet sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Mariso, dan Darmawati sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Sangkarrang. Lalu A. Syarti Irdan sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Mamajang, Salmiah Ramli sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Tallo, Anita Karmila Sari sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Tamalanrea, Iin Nurfadhilah Basri sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Bontoala, serta Andi Chaerunnisah Tumabicara Butta sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Manggala. Adapun Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Ujung Pandang belum dapat dikukuhkan. Hal ini disebabkan oleh Surat Keputusan (SK) yang belum terbit. Dengan pengukuhan ini, diharapkan posyandu di setiap kecamatan dapat semakin aktif dan efektif dalam memberikan layanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Indira juga berpesan agar para ketua pembina dapat bekerja dengan penuh integritas dan semangat demi kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.
Pj Sekda Kota Makassar Hadiri Rakornas P2DD, Tegaskan Komitmen Majukan Digitalisasi Transaksi Pemda
Suaraindonesiaku.com, JAKARTA, — Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/09/2024). Mengangkat tema ”Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menko Perekonomian RI, Dr. Ir. Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Satgas P2DD, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Gubernur RI, Perry Warjiyo. Melalui Rakornas ini, Firman Pagarra mengatakan ada beberapa hal yang menjadi point penting dalam pembahasan percepatan digitalisasi tersebut. Salah satunya, penyediaan dan perkuatan infrastruktur digital jaringan. “Hari ini kita menghadiri Rakornas P2DD ini dan sepakat untuk berkomitmen untuk mewujudkan percepatan digitalisasi di masing-masing daerah. Ini juga menjadi langkah untuk bersinergi bersama dari pemerintah pusat hingga daerah,” ucap Firman. Pemkot Makassar sendiri, kata Firman terus menggenjot penggunaan digitalisasi transaksi secara merata. Sebagai bentuk dukungan percepatan digitalisasi. Kota Makassar sendiri saat ini memiliki Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi atau dikenal dengan Pakinta. “Tiga tahun terakhir ini Kota Makassar terus mendapat posisi strategis dalam digitalisasi. Apalagi tahun lalu mendapat penghargaan TP2DD 2023 sebagai Kota Terbaik lewat aplikasi PAKINTA. Ini membuktikan Kota Makassar terus berbenah mewujudkan digitalisasi transaksi di masyarakat,” ungkapnya. “Saat ini pakinta melayani pajak daerah. Namun kita terus mengembangkannya, nanti akan juga merambah pembayaran retribusi sampah. Jadi semua rata digitalisasi,” tambahnya. Sementara, Menko Perekonomian RI, Dr. Ir. Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Satgas P2DD, mengatakan Rakornas ini merupakan wadah penting untuk membahas strategi dan upaya percepatan digitalisasi di daerah. Dengan fokus pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berupa penyediaan infrastruktur jaringan TIK di seluruh wilayah Indonesia. Arah kebijakan implementasi P2DD pada pembuatan 3 pilar utama, pertama penguatan regulasi dan koordinasi, kedua penguatan ekosistem transaksi digital Pemda dan ketiga penguatan infrastruktur. “Jadi ada tiga pilar yang harus semua kepala daerah perhatikan. Dan ada empat Indikator yang harus terus dilakukan yakni kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan daerah, infrastruktur digital, daya beli kelas menengah serta membuka pasar ekspor dan satgas P2DD harus mengakomodasi ketentuan umum PDRB sosialisasi dan branding,” imbaunya. Dalam Rakornas P2DD tersebut juga disampaikan komitmen kuat untuk mendorong digitalisasi di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia sebagai langkah penting menuju perkembangan yang berkelanjutan. Ia pun berharap terbangunnya sinergitas antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan visi digitalisasi yang lebih luas dan terkendali. (*)
