Pastikan Wilayah Kondusif Jelang Pergantian Tahun, Danny Bersama Forkopimda Pantau Posko Pengamanan

Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR, — Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengimbau seluruh masyarakat agar menyambut pergantian tahun di rumah masing-masing bersama keluarga. Mengingat pantauan cuaca dari BMKG menunjukkan akan terjadi hujan deras dan cuaca buruk. Memastikan hal tersebut, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan bersama Kapolda Sulsel, Irjen Pol, Yudhiawan, Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol, Nasri Sulaeman, beserta Forkopimda Sulsel dan Kota Makassar berkeliling ke beberapa posko pengamanan. Dengan mengendarai Bus, tepat pukul 20.00 WITA rombongan menuju posko pengamanan di pelabuhan soekarno-hatta. Lalu lanjut ke simpang lima bandara perbatasan Makassar-Maros. Hasil pantauannya, Danny melihat kondisi kota Makassar yang sangat kondusif. “Alhamdulillah saya melihat warga kota Makassar sangat taat dan tingkat kesadaran yang tinggi. Kami mulai jalan pukul 20.00 ini kondisi jalan lengang dan tidak ada perayaan seperti beberapa tahun lalu, kembang api dan petasan juga sangat kurang. Ini juga karena hujan mulai turun di beberapa titik kota Makassar,” ucap Danny. Danny mengungkapkan monitoring wilayah ini dilakukan untuk memantau serta memastikan masyarakat tidak euforia dalam merayakan malam pergantian tahun baru 2024 ke tahun 2025 di wilayah Kota Makassar karena baru saja sudah diterjang bencana banjir. Ia mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan jaga diri. Apalagi cuaca tidak menentu. Ia juga menegaskan jikalau kekondusifan wilayah Kota Makassar ini juga berkat kerja keras dari aparat TNI dan POLRI yang aktif membantu memantau kota. (*)
Lurah Katimbang Pantau Langsung Pemulihan Pasca Banjir, Warga Kembali ke Rumah

Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR, – Pasca banjir yang melanda Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanayya, Lurah Katimbang, Alfian Mudhary, turun langsung memantau kondisi warganya pada Kamis, (26/12/2024). Banjir yang disebabkan oleh intensitas hujan tinggi selama sepekan ini mengakibatkan seluruh wilayah kelurahan Katimbang terdampak, dengan sebanyak 918 jiwa dan 243 kepala keluarga (KK) harus mengungsi ke 10 posko yang telah disediakan. Dalam kunjungannya, Fian sapaan akrabnya mendatangi berbagai posko pengungsian dan titik terdampak banjir, terutama di wilayah Kodam III yang terdampak cukup parah dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa. Selain menyapa warga yang masih sibuk membersihkan rumahnya, Fian juga memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi dengan baik. “Setelah dilanda banjir kurang lebih sepekan ini, alhamdulillah dalam dua hari terakhir ini banjir sudah benar-benar surut. Sekarang hanya tersisa genangan setinggi mata kaki di beberapa titik,” ujarnya. Fian mengungkapkan seluruh warga yang sebelumnya mengungsi kini telah kembali ke rumah masing-masing. “Alhandulillah warga kini kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan semangat baru, sembari tetap waspada menghadapi potensi cuaca ekstrem mendatang,” ujarnya. Menurut Fian, pemulihan ini tak lepas dari kerjasama dan bantuan berbagai pihak, mulai dari Kemensos RI, Forkopimda Kota Makassar, Pemprov Sulsel, pihak swasta, BUMN, BUMD, relawan, Kelurahan Siaga Bencana (KSB) Katimbang, terutama kolaborasi antar SKPD Pemkot Makassar. “Bantuan dari kolaborasi SKPD Pemkot Makassar mencakup berbagai kebutuhan mendesak, seperti evakuasi dan distribusi family kit serta perlengkapan anak-anak oleh BPBD Kota Makassar,” ujarnya. Selain itu, lanjutnya, Dinas Kesehatan Makassar turut menyediakan layanan kesehatan dan Dinas Sosial Makassar membuka dapur umum yang menyajikan makanan siap saji di posko pengungsian dan menyalurkan bahan makanan ke rumah-rumah terdampak. “Semua bantuan ini sangat membantu proses pemulihan warga Kelurahan Katimbang yang terdampak banjir. Kami benar-benar berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu,”ujarnya. Kendati demikian, Ia berpesan agar semua pihak tetap siaga, mengingat musim hujan masih berlangsung. Untuk itu, Fian mengajak seluruh warga untuk tetap berkomunikasi jika memerlukan bantuan lebih lanjut. “Meskipun kondisi sudah kondusif, kami tetap mendirikan posko ini, mengingat musim hujan akan masih berlangsung. Kami selalu siap membantu dan melayani warga,” tekannya. Untuk diketahui, 10 posko yang disediakan bagi warga Kelurahan Katimbang tersebar di beberapa lokasi, yakni Kantor Lurah Katimbang, Masjid Lailatul Qadar, Kost Green Mutiara, SD Paccerakkang Katimbang, Masjid MBI, Masjid Babul Khaer, Masjid At-Tauhid, Masjid Al-Ikhlas, Posyandu RT 2 Blok F, dan Masjid Grand Rahmani. Di posko-posko ini, warga mendapatkan berbagai layanan, seperti tempat tinggal sementara, makanan, logistik, hingga layanan kesehatan. Kondisi posko dipastikan aman dan nyaman selama masa pengungsian berlangsung.
TP PKK Kota Makassar Gelar Family Gathering di Hari Ibu, Perkuat Kekompakan dan Solidaritas

Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR,- TP PKK kota Makassar menggelar acara Family Gathering, di Hotel Gammara, Minggu (22/10/2024). Acara ini dihadiri oleh seluruh tim penggerak dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan. Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail menyampaikan acara ini merupakan bagian dari upaya TP PKK Kota Makassar untuk memperkuat kekompakan dan membangun kebersamaan di antara anggota. “Semoga dengan kegiatan ini, kita semua dapat terus kompak dalam melakukan kebaikan untuk Kota Makassar,” kata Indira. Indira menambahkan, Family Gathering TP PKK Kota Makassar tahun ini digelar dalam momentum Hari Ibu Nasional yang jatuh di tanggal 22 Desember. Hal itu untuk merayakan sekaligus menegaskan peran perempuan sebagai ibu dalam lingkungan keluarga. “Saya juga ingin mengucapkan selamat hari ibu untuk kita semua. Kita semua adalah pengurus TP PKK dan juga seorang Ibu,” pungkasnya. Indira mengurakan, para pengurus TP PKK berperan sebagai corong dan teladan dalam mempromosikan nilai-nilai keluarga yang kuat dan harmonis. Disisi lain, peran para perempuan sebagai ibu dalam lingkungan keluarga sangat penting sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, pendidik dan teladan bagi anak-anak serta pengelola keuangan keluarga. Untuk diketahui, Acara Family Gathering diisi dengan berbagai kegiatan dan games indoor yang menarik, seperti permainan tim dan kerja sama, sesi inspiratif dan motivasi serta pembagian penghargaan kepada pengurus.(*)
Pj Sekda Makassar Buka Peringatan Hari Ibu ke-96, Teken Komitmen Pencegahan Kekerasan Anak di Ranah Daring

Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperingati Hari Ibu ke-96 dengan mengangkat tema “Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas” yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Hotel The Rinra, Kamis, 19 Desember 2024. Pj Sekda Makassar Irwan Adnan membuka secara resmi acara tersebut, yang turut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail. Dalam sambutannya, Irwan Adnan menyoroti peran strategis perempuan dalam pembangunan Kota Makassar dan bangsa Indonesia. “Peringatan Hari Ibu ini menjadi momen penting untuk mengingatkan bahwa visi besar Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud tanpa partisipasi perempuan. Perempuan adalah elemen penting dalam kemajuan bangsa, termasuk dalam mewujudkan Kota Makassar yang sejahtera dan maju,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan dan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk di ranah daring. “Partisipasi perempuan dalam politik dan posisi kepemimpinan sangat penting. Keterwakilan perempuan di posisi strategis harus didukung. Inilah bagian dari komitmen kami untuk memastikan perempuan menjadi subjek pembangunan, bukan objek,” tegas Irwan. Makassar sendiri telah meraih penghargaan Best Woman Power dalam kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, sebuah capaian yang menurut Irwan perlu dijaga dan ditingkatkan melalui sinergitas semua pihak. Sebagai bagian dari peringatan ini, dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama di ranah daring. Komitmen ini menandai langkah penting Pemkot Makassar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan dan anak. “Perempuan berdaya adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Dengan perempuan yang kuat dan terlindungi, kita bisa memastikan Makassar menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. ***
Makassar Raih Penghargaan Healthy City Level 1 dari WHO Asia Tenggara

Suaraindonesiaku.com, Makassar – Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Regional Asia Tenggara memberikan penghargaan Healthy City Level 1 Accreditation kepada Kota Makassar sebagai pengakuan atas komitmen dalam mewujudkan kota sehat yang berkelanjutan. Penghargaan ini diumumkan melalui surat resmi WHO tertanggal 9 September 2024, yang ditujukan kepada Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto. Dalam surat tersebut, WHO mengapresiasi langkah konkret Pemerintah Kota Makassar dalam mengembangkan rencana pembangunan lokal jangka pendek maupun panjang sesuai dengan pedoman organisasi kesehatan dunia tersebut. “Kami mengapresiasi upaya serius Kota Makassar dalam mengatasi determinan kesehatan dan kesejahteraan di kawasan perkotaan serta memperkuat tata kelola kesehatan,” tulis Regional Director WHO Asia Tenggara, Saima Wazed. Proses akreditasi ini dilakukan melalui analisis ketat oleh WHO dan Laboratorium Regional Tata Kelola Perkotaan untuk Kesehatan dan Kesejahteraan. Hasil evaluasi menunjukkan Makassar layak menjadi salah satu kota pertama di Asia Tenggara yang menerima akreditasi Level 1 ini. WHO menekankan pentingnya keberlanjutan upaya yang telah dilakukan dan mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju tingkat akreditasi yang lebih tinggi dalam dua tahun mendatang. Sebagai bentuk apresiasi, WHO akan mengirimkan plakat penghargaan yang diukir dengan nama Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyambut baik penghargaan ini dan menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat. “Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras kita bersama dalam menciptakan kota sehat membuahkan hasil. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Makassar,” ujar Ramdhan Pomanto. WHO juga mengundang Pemerintah Kota Makassar untuk berbagi pengalaman sukses mereka melalui publikasi tertulis maupun audio-visual di situs web dan media sosial WHO. Hal ini bertujuan untuk menginspirasi kota-kota lain di Asia Tenggara agar mengikuti jejak Makassar dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih sehat. Dengan diraihnya penghargaan Healthy City Level 1 Accreditation ini, Makassar semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kota percontohan di Asia Tenggara dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan.
Dinas Kominfo Makassar Gelar Finalisasi Pengelolaan Pengaduan SP4N LAPOR! Tahun 2024

Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR, – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar finalisasi penyelesaian pengaduan masyarakat melalui platform Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR!. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sipakalabbi, Balaikota Makassar, Selasa (17/12/2024). Admin utama SP4N LAPOR! Kota Makassar, Husaiva Arisandi, dalam melaporkan bahwa selama tahun 2024, sebanyak 171 laporan diterima dari masyarakat melalui SP4N LAPOR!. Menurutnya, meski angka ini menunjukkan adanya partisipasi, namun jumlah tersebut masih tergolong minim. “Rendahnya jumlah laporan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan SP4N LAPOR! serta telah menyampaikan keluhan melalui media sosial atau saluran aspirasi lain seperti layanan 112,” jelasnya. Lebih lanjut, Husaiva menyampaikan mayoritas laporan yang masuk berhubungan dengan isu infrastruktur dan pengelolaan kebersihan. “Dari total laporan yang diterima, sekitar 75% telah selesai ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian, dan kami akan terus berkoordinasi untuk menyelesaikan aduan yang masuk,” tambahnya. Husaiva menegaskan pentingnya proaktif admin SP4N LAPOR! di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat. “Kami mendorong semua admin untuk lebih proaktif dalam berkoordinasi pada pimpimannya untuk menangani laporan yang masuk, untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” imbuhnya. Selain itu, sebagai bahan evaluasi, Husaiva mengatakan Dinas Kominfo berencana mengintensifkan edukasi kepada masyarakat, salah satunya melalui papan bicara pada fasilitas umum. “Banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dan mekanisme sistem ini. Kami akan menggelar sosialisasi intensif dan mengadakan papan bicara di rumah sakit dan fasilitas umum lainnya agar partisipasi publik semakin meningkat,” jelasnya. Pada kegiatan ini, narasumber dari Lembaga Pattiro Jeka, Suryani Hajar, turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai semakin banyak pengaduan yang masuk, maka semakin baik pula kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan. “SP4N LAPOR! adalah media strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semakin banyak pengaduan masyarakat yang masuk, semakin besar peluang kita untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik,” jelas ujar Suryani, yang juga fasilitator USAID ERAT Kota Makassar periode 2023/2024. Untuk itu, Suryani mendorong para admin SP4N LAPOR! untuk proaktif dalam memberikan edukasi terkait manfaat aplikasi ini, yang dimulai dari lingkungan sekitarnya. “Rendahnya jumlah pengaduan disebabkan oleh beberapa tantangan, termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat. Jadi mari mulai dari kita dan lingkungan untuk memberikan edukasi dari manfaat aplikasi ini,” ujarnya. Selain itu, Ia mendorong peningkatan edukasi dan kolaborasi antar lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan SP4N LAPOR!. Pada forum ini juga, para admin SP4N LAPOR! tiap OPD diajak untuk membahas kendala dan mengevaluasi capaian pengelolaan pengaduan selama tahun 2024. Diharapkan melalui kegiatan finalisasi ini mampu menyelesaikan aduan yang masuk untuk mengoptimalkan penggunaan SP4N LAPOR!.
Pemkot dan DPRD Makassar Setujui 15 Usulan Pembentukan Perda Tahun 2025

Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar telah menyetujui 15 usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Perda Kota Makassar 2025. Paripurna tersebut berlangsung di Kantor DPRD Makassar pada Senin, 16 Desember 2024. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan, yang membacakan sambutan Wali Kota Makassar, menyampaikan bahwa program pembentukan perda merupakan amanah undang-undang yang harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis. “Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan yang disusun untuk jangka waktu satu tahun ke depan. Oleh karena itu, perda harus disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat,” ujar Irwan. Ia menekankan pentingnya proses seleksi dalam penyusunan perda, agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki kejelasan manfaat tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan yang berbasis keadilan bagi masyarakat. “Dengan kewenangan pemerintah daerah, regulasi yang dibentuk harus benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat Makassar,” lanjutnya. Dari 15 usulan ranperda yang diajukan, 8 merupakan prakarsa dari Pemkot Makassar, sementara sisanya diinisiasi oleh DPRD Makassar. Irwan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot dan DPRD dalam proses penyusunan program ini. “Kolaborasi dan sinergitas sangat diperlukan untuk mewujudkan perda yang mendukung jalannya roda pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan Kota Makassar yang kita cintai,” tutupnya. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong Kota Makassar menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera. Diketahui 15 usulan itu di antaranya; 1. Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Pemerintah Kota Makassar – BPKAD) 2. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Pemerintah Kota Makassar – BPKAD) 3. Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Pemerintah Kota Makassar – BPKAD) 4. Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Pemerintah Kota Makassar – Dinas Pariwisata) 5. Rancangan Perda tentang Pembentukan Perumda RPH Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar – BRIDA dan Bagian Perekonomian) 6. Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Pemerintah Kota Makassar – BAPPEDA) 7. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda No.7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar – Bagian Perekonomian) 8. Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pemerintah Kota Makassar – Dinas Lingkungan Hidup) 9. Rancangan Perda tentang Kearsipan (Komisi A DPRD Kota Makassar) 10. Rancangan Perda tentang Pengelolaan Parkir di Kota Makassar (Komisi B DPRD Kota Makassar) 11. Rancangan Perda tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (Komisi C DPRD Kota Makassar) 12. Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Komisi C DPRD Kota Makassar) 13. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya (Komisi D DPRD Kota Makassar) 14. Hak Keuangan Perubahan Perda No.1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Bapemperda DPRD Kota Makassar) 15. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Bapemperda DPRD Kota Makassar). ***
Pj Sekda Irwan Adnan Mengpresiasi dan Mengatensi Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Kota Makassar

Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan, menyampaikan apresiasi dan atensi terhadap hasil kegiatan reses pertama masa persidangan pertama tahun 2024/2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Makassar pada Senin, 16 Desember 2024. Irwan menegaskan bahwa reses merupakan momen penting untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. “Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan tidak dapat terwujud tanpa sinergi yang baik antara Pemkot Makassar, DPRD Makassar, dan masyarakat,” ungkapnya. Ia berharap hasil reses ini dapat menjadi panduan yang baik untuk meningkatkan pelayanan di berbagai sektor seperti kesehatan, layanan publik, pendidikan, dan sektor lainnya demi kesejahteraan masyarakat. “Momentum ini mengingatkan kita tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Dengan semangat kolaborasi, harapan masyarakat dapat diwujudkan bersama,” tambah Irwan. Penyerahan hasil reses dilakukan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Makassar kepada Pj Sekda Makassar. Adapun hasil tersebut memuat berbagai masukan dari masyarakat di lima daerah pemilihan (dapil) di Kota Makassar, termasuk persoalan sarana kesehatan, penyediaan air bersih, masalah drainase, penyediaan fasilitas umum dan sosial, akses jalan lingkungan, hingga perbaikan infrastruktur lorong. Dia mengajak seluruh pihak untuk bahu-membahu dalam membangun Kota Makassar agar menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera. “Kerja sama ini adalah kunci untuk mewujudkan Makassar yang lebih baik,” tutupnya. ***
Mantan Komisioner KIPD Sulsel dan Akademisi Apresiasi Dinas Kominfo Makassar Gelar Uji Konsekuensi Informasi Publik

Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR – Tim Penguji Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan, Mantan Komisioner Komisi Informasi Pusat Daerah (KIPD) Sulawesi Selatan, Dr. Khaerul Mannan dan Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Hasanuddin, Dr. Muliadi Mau, mengapersiasi kegiatan tersebut yang digelar Diskominfo Makassar pada lingkup Pemkot. Khaerul menilai bahwa kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemkot Makassar dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. “Kegiatan ini patut diapresiasi karena membuktikan bahwa Pemkot Makassar serius menjalankan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya dalam acara yang berlangsung di Gedung Makassar Government Center and Services (MGCS) pada Kamis, 12 Desember 2024. Khaerul yang juga Pemerhati Keterbukaan Informasi Publik ini menjelaskan bahwa uji konsekuensi merupakan salah satu kewajiban badan publik untuk merumuskan kategori informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang dikecualikan. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah badan publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik yang bersifat individu maupun badan hukum. “Dengan adanya hasil uji konsekuensi, petugas layanan informasi dapat dengan mudah menentukan apakah permohonan informasi dapat diterima atau harus ditolak berdasarkan aturan yang berlaku,” tambah dosen Institute Andi Sapada (IAS) Parepare itu. Sebagai tindak lanjut, hasil dari uji konsekuensi ini akan dirumuskan dalam sebuah dokumen resmi yang menjadi acuan bagi seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Pemkot Makassar. Dokumen tersebut diharapkan mampu mendukung tata kelola informasi publik yang lebih sistematis dan efisien. Sementara itu, Dr. Muliadi Mau menyoroti pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia berharap langkah ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kegiatan uji konsekuensi ini telah memasuki hari ketiga, melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Satpol PP, BPKAD, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Kegiatan ini juga dirancang untuk memastikan bahwa setiap elemen pemerintahan mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan regulasi. Dengan langkah strategis ini, Pemerintah Kota Makassar semakin memperlihatkan komitmen untuk menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, inklusif, dan berbasis hukum, demi kepentingan masyarakat luas. *********
Buka FGD, Irwan Rusfiady Adnan Tekankan Kolaborasi untuk Atasi Distribusi Pangan

Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR, – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kolaborasi dalam Distribusi Pangan untuk Mengendalikan Inflasi dan Mendukung Petani Lokal” yang diadakan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Makassar di Hotel Royal Bay, Selasa (10/12/2024). Dalam sambutannya, Irwan menjelaskan inflasi seringkali dipicu oleh masalah dalam sistem distribusi, terutama pada sektor pangan. Menurutnya, hambatan distribusi dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasaran, yang akhirnya mendorong kenaikan harga. “Oleh karena itu, pentingnya bersama-sama mencari solusi yang mampu mengatasi permasalahan ini, khususnya di Kota Makassar, yang sering menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan,” jelasnya. Untuk itu, Irwan menyebut FGD ini sebagai langkah awal dalam memperkuat kolaboratif dan mencari solusi bersama untuk masalah distribusi pangan. “Dengan hasil kolaboratif kita dapat menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien, sehingga inflasi dapat ditekan dan masyarakat tidak lagi terbebani oleh lonjakan harga,” tambahnya. Selain itu, Irwan menekankan pentingnya sikap proaktif dalam mendukung petani lokal agar mereka dapat terus berkembang dan menghasilkan produk berkualitas. “Pemberdayaan petani lokal juga harus menjadi perhatian kita bersama, karena dapat berkontribusi pada kestabilan harga pangan. Dengan menyediakan akses yang lebih baik ke pasar dan teknologi, petani dapat lebih efisien dalam mengelola hasil pertaniannya,” jelasnya. Irwan berharap hasil FGD ini dapat diimplementasikan segera untuk menciptakan perubahan nyata dalam distribusi pangan dan pemberdayaan petani lokal. “Ini adalah awal dari langkah besar. Dengan kolaborasi, kita bisa menjadikan Makassar lebih tangguh dalam menghadapi tantangan inflasi dan ketahanan pangan dengan mendukung distribusi para petani lokal,” tutupnya.