Suaraindonesiaku,com.Makassar – Ketidakjelasan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XVI DPD KNPI Sulawesi Selatan hingga pertengahan tahun 2025 menuai kritik tajam dari berbagai elemen kepemudaan. Salah satunya datang dari Ketua Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII) Sulsel, Aditya Djohar, yang menilai stagnasi Musda sebagai bentuk pembusukan demokrasi dalam tubuh organisasi pemuda terbesar di daerah ini.
Dalam pernyataan kerasnya, Aditya menyebut bahwa penundaan Musda bukan sekadar permasalahan teknis, melainkan mencerminkan ketakutan elit KNPI akan kehilangan kekuasaan.
“Ini bukan soal kesiapan Musda, ini soal keberanian untuk melepas cengkeraman. KNPI Sulsel hari ini dirawat dengan ketidakberdayaan, bukan dengan visi kebangsaan,” tegas Adit saat ditemui di sebuah kafe di Jl. Tupai, Makassar.
Aditya mempertanyakan ketimpangan antara DPD kabupaten/kota yang telah tuntas melaksanakan Musda, sementara DPD Provinsi justru terjebak dalam stagnasi. Ia menyebut kondisi ini sebagai kegagalan moral dan politik pengurus KNPI Sulsel saat ini.
“Jika KNPI Sulsel terus menunda Musda, jangan salahkan kalau pemuda kehilangan kepercayaan. Apa KNPI mau membentuk generasi muda yang patuh membungkuk, bukan kritis berdiri?” sindirnya.
Lebih jauh, Adit menilai kepemimpinan DPD KNPI Sulsel justru sedang membangun dinasti kekuasaan dan menolak mekanisme kaderisasi yang sehat, menjadikan organisasi sebagai ruang eksklusif yang tidak lagi mencerminkan semangat kolektif kaum muda.
“Kalau KNPI tidak segera berbenah, maka ia akan membusuk dari dalam. Jangan jadikan KNPI tempat parkir kepentingan pribadi yang menyaru perjuangan,” tambahnya.
Menyikapi situasi ini, Aditya mengajak seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berhimpun di bawah KNPI untuk bersikap dan tidak lagi menjadi penonton.
“Pemuda itu bukan penonton. Kita harus rebut kembali arah organisasi ini. Sudah cukup drama ini dipentaskan. Segera Musda, atau KNPI Sulsel kehilangan legitimasinya secara moral dan politik,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi bagian dari meningkatnya tekanan terhadap DPD KNPI Sulsel yang dinilai gagal menjunjung prinsip regenerasi, keterbukaan, dan demokrasi dalam tubuh organisasi. Bila Musda terus ditunda tanpa alasan yang jelas, bukan tidak mungkin desakan akan bertransformasi menjadi mosi tidak percaya dari seluruh elemen pemuda di Sulawesi Selatan. (*)
