BADKO HMI Sulsel: Gubernur Gagal Memahami Substansi Kritik Masyarakat, Aspirasi Tidak Boleh Direspons dengan Sinisme
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menilai Gubernur Sulawesi Selatan tidak memahami substansi kritik publik terkait maraknya aksi simbolik penanaman pohon pisang di ruas-ruas jalan rusak yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Ketua Bidang Pendidikan dan Pendampingan Beasiswa BADKO HMI Sulsel, Abd. Razak Usman, menegaskan bahwa aksi tanam pohon pisang bukanlah bentuk penghambatan pembangunan, melainkan simbol kekecewaan masyarakat atas lambannya penanganan infrastruktur serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kondisi jalan yang membahayakan keselamatan publik. “Jika kritik masyarakat justru dibalas dengan pernyataan yang terkesan menyalahkan warga, maka Gubernur telah gagal membaca substansi persoalan. Tanam pohon pisang bukan tindakan menghalangi pembangunan, tetapi bahasa protes rakyat ketika aspirasi mereka tidak lagi didengar,” tegas Razak. Menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya menunjukkan kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik, bukan membangun narasi yang berpotensi mengesankan bahwa masyarakat adalah pihak yang keliru. “Ucapan seorang gubernur bukan sekadar candaan. Setiap pernyataan pejabat publik memiliki konsekuensi politik, moral, dan psikologis bagi masyarakat. Karena itu, kritik tidak boleh diposisikan sebagai gangguan terhadap pemerintah. Kritik adalah instrumen demokrasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya. BADKO HMI Sulsel menilai polemik tersebut mencerminkan pentingnya membangun komunikasi publik yang lebih empatik. Pemerintah seharusnya menangkap pesan utama dari aksi simbolik masyarakat, yakni tuntutan atas percepatan pembangunan infrastruktur yang aman, merata, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. “Jangan sampai pemerintah lebih sibuk merespons simbol kritik daripada menyelesaikan akar persoalan yang melahirkan kritik itu sendiri. Rakyat tidak sedang mencari sensasi. Mereka sedang menyuarakan keresahan atas kondisi jalan yang setiap hari mengancam keselamatan pengguna,” lanjutnya. BADKO HMI Sulsel juga mengingatkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya diukur dari pidato dan narasi di ruang publik, tetapi dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat. “Kami menegaskan bahwa pemimpin tidak patut menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan celetukan yang mengaburkan substansi persoalan. Kepemimpinan menuntut kedewasaan dalam menerima kritik, bukan mempertentangkannya dengan kepentingan pembangunan,” kata Razak. Sebagai organisasi kader dan gerakan intelektual, BADKO HMI Sulsel menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh proses pembangunan di Sulawesi Selatan secara kritis, objektif, dan konstitusional. “Kami akan terus mengawasi pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan. Apabila narasi pemerintah tidak berbanding lurus dengan realisasi pembangunan dan penyelesaian persoalan masyarakat, maka kritik publik akan terus menguat sebagai bentuk kontrol demokratis. Pemerintah harus menjadikan hal itu sebagai alarm untuk berbenah, bukan sebagai ancaman yang harus dihindari,” tutup Abd. Razak Usman.
Kader Muda Gerindra Ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Nasional Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan Wilayah Sulawesi Selatan
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan (PPPK) terus memperkuat konsolidasi organisasi di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya membangun gerakan kepemudaan yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Dalam rangka memperkuat kepengurusan di tingkat wilayah, organisasi resmi menunjuk Firdaus, S.Si., M.M., sebagai Ketua Koordinator Nasional Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan Wilayah Sulawesi Selatan. Firdaus yang dikenal sebagai salah satu kader muda Partai Gerindra dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan, pengalaman organisasi, serta jaringan yang luas untuk mengembangkan Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan di Sulawesi Selatan. Penunjukan tersebut merupakan bagian dari strategi organisasi dalam memperluas konsolidasi dan menghadirkan program-program yang berdampak bagi generasi muda. Ketua Umum Koordinator Nasional Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan, Julianda Al Fitrah, mengatakan bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah strategis dalam pengembangan organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan figur yang mampu membangun organisasi secara profesional, inklusif, dan kolaboratif. “Kami menaruh harapan besar kepada Firdaus untuk membangun Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan di Sulawesi Selatan menjadi organisasi yang aktif, progresif, dan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki integritas, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap bangsa. Organisasi ini harus menjadi rumah besar bagi anak-anak muda yang ingin berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia,” ujar Julianda Al Fitrah. Menurutnya, Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan tidak hanya berorientasi pada penguatan organisasi, tetapi juga menjadi wadah kolaborasi lintas profesi, lintas komunitas, dan lintas generasi dalam mendorong pembangunan daerah maupun nasional. Menanggapi amanah tersebut, Firdaus menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah membangun organisasi yang solid hingga tingkat kabupaten dan kota serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Amanah ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Saya mengajak seluruh generasi muda Sulawesi Selatan untuk bersama-sama membangun Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan sebagai ruang kolaborasi, pengembangan kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, saya yakin kita dapat menghadirkan gerakan kepemudaan yang memberikan dampak nyata bagi daerah dan bangsa,” kata Firdaus. Ke depan, Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan Wilayah Sulawesi Selatan akan memfokuskan berbagai program pada penguatan pendidikan kebangsaan, kaderisasi kepemimpinan, pemberdayaan ekonomi kreatif, kewirausahaan muda, transformasi digital, aksi sosial, serta pengembangan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan. Dengan terbentuknya kepengurusan wilayah yang baru, Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan optimistis dapat memperluas jangkauan organisasi di Sulawesi Selatan dan menjadi wadah lahirnya generasi muda yang berkarakter, inovatif, serta siap berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.
Mantan Sekjen GMNI Ditunjuk sebagai Ketua Harian Koordinator Nasional Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan
Suaraindonesiaku.com, Jakarta – Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan (PPPK) resmi menunjuk Pius Agustinus Bria, mantan Sekretaris Jenderal GMNI, sebagai Ketua Harian Koordinator Nasional Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan. Penunjukan tersebut merupakan bagian dari penguatan struktur kepemimpinan nasional organisasi dalam mempercepat konsolidasi kelembagaan, memperluas jaringan kepengurusan di berbagai daerah, serta mengakselerasi pelaksanaan program-program strategis yang berorientasi pada pengembangan kepemimpinan, penguatan wawasan kebangsaan, pemberdayaan pemuda, dan kolaborasi lintas sektor. Pius Agustinus Bria dikenal sebagai sosok aktivis yang memiliki pengalaman panjang dalam organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di tingkat nasional. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal penting dalam membangun Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan sebagai organisasi yang adaptif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan generasi muda di era transformasi digital. Dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Harian Koordinator Nasional, Pius menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, membangun kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan harus menjadi ruang kolaborasi bagi generasi muda Indonesia untuk bertumbuh, berkarya, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Saatnya anak muda tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi menjadi pelaku utama yang menghadirkan solusi bagi Indonesia,” ujar Pius. Melalui penguatan kepemimpinan nasional ini, Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan optimistis dapat mempercepat pembentukan kepengurusan di berbagai provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus menghadirkan berbagai program unggulan di bidang pendidikan, kepemimpinan, kewirausahaan, literasi digital, serta pengabdian kepada masyarakat. Penunjukan Pius Agustinus Bria sebagai Ketua Harian Koordinator Nasional menjadi momentum baru bagi Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan dalam memperkuat eksistensinya sebagai wadah kolaborasi generasi muda yang berkomitmen membangun Indonesia yang maju, inklusif, dan berdaya saing global.
Ketua Kornas PPPK Sinjai Didapuk Jadi Sekretaris Caretaker KNPI Sinjai
Suaraindonesiaku.com, Sinjai – Ketua Koordinator Nasional Perhimpunan Putra Putri Kebangsaan (PPPK) Kabupaten Sinjai, Mahyuddin, resmi didapuk sebagai Sekretaris Caretaker DPD KNPI Kabupaten Sinjai. Penunjukan tersebut merupakan bagian dari pembentukan kepengurusan caretaker yang juga menempatkan Haris sebagai Ketua dan Muchlis sebagai Bendahara. Informasi mengenai penunjukan caretaker ini beredar seiring dinamika pelaksanaan Musda KNPI Sinjai. Mahyuddin menyampaikan bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk menjaga soliditas organisasi serta memastikan proses konsolidasi KNPI berjalan sesuai aturan organisasi. “Insya Allah, saya siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Caretaker harus menjadi perekat seluruh elemen kepemudaan, menjaga independensi organisasi, dan mengawal proses organisasi agar berlangsung secara demokratis, transparan, serta menjunjung tinggi persatuan pemuda,” ujar Mahyuddin. Ia juga mengajak seluruh organisasi kepemudaan (OKP) di Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama mengedepankan dialog dan semangat kebersamaan demi menjaga marwah KNPI sebagai rumah besar pemuda. Sebelumnya, Mahyuddin dikenal aktif menyuarakan agar pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sinjai berlangsung secara demokratis, terbuka, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Dengan terbentuknya kepengurusan caretaker, diharapkan proses konsolidasi organisasi dapat berjalan baik serta mampu menghadirkan kepemimpinan KNPI Sinjai yang kuat, inklusif, dan berpihak pada kepentingan seluruh pemuda di Kabupaten Sinjai.
Ketua Kornas Perhimpunan Putra Putri Kebangsaan Kabupaten Gowa Nilai Pansus DPRD Cacat Secara Moral
Suaraindonesiaku.com, Gowa – Ketua Koordinator Nasional Perhimpunan Putra Putri Kebangsaan Kabupaten Gowa, Leo Ardi, menyampaikan kritik tajam terhadap Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa. Menurutnya, Pansus tersebut tidak hanya menuai polemik dari sisi politik, tetapi juga dinilai memiliki persoalan moral. “Secara moral, Pansus DPRD Gowa telah kehilangan legitimasi. Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya menjadi teladan dalam pengawasan justru dipertanyakan integritas dan independensinya,” ujar Leo Ardi dalam keterangannya. Leo menilai proses kerja Pansus harus dijalankan secara objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Ia mengingatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, apabila terdapat indikasi keberpihakan atau konflik kepentingan, maka kepercayaan publik terhadap hasil kerja Pansus akan semakin menurun. Ia meminta seluruh anggota Pansus menjaga etika, moral, dan integritas selama menjalankan tugasnya. “Pansus harus mampu membuktikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berdasarkan fakta, data, dan ketentuan hukum, bukan karena tekanan ataupun kepentingan politik tertentu,” tegasnya. Pernyataan Leo Ardi muncul di tengah bergulirnya proses kerja Pansus Hak Angket DPRD Gowa yang dibentuk melalui persetujuan mayoritas anggota DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap sejumlah persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
Mahyuddin Siap Pimpin KNPI Sinjai, Jawab Tantangan Pemuda Masa Depan dengan Kolaborasi dan Inovasi
Suaraindonesiaku.com, Sinjai – Tokoh pemuda Sinjai, Mahyuddin, menyatakan kesiapannya untuk memimpin Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Sinjai periode 2026–2029. Dengan mengusung semangat kolaborasi dan inovasi, Mahyuddin berkomitmen menjadikan KNPI sebagai rumah besar pemuda yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman dan kebutuhan generasi muda Sinjai. Menurut Mahyuddin, Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sinjai harus menjadi momentum lahirnya kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh elemen pemuda tanpa sekat organisasi maupun kepentingan kelompok tertentu. Hal tersebut sejalan dengan harapan berbagai kalangan agar Musda melahirkan figur yang mampu menjawab tantangan generasi muda dan memperkuat peran KNPI sebagai wadah kaderisasi pemuda. “Pemuda Sinjai hari ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari lapangan kerja, transformasi digital, pengembangan kewirausahaan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Karena itu, KNPI harus hadir dengan gagasan yang inovatif dan program yang nyata,” ujar Mahyuddin. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan KNPI ke depan tidak cukup hanya menjalankan kegiatan seremonial, tetapi harus mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan seluruh organisasi kepemudaan untuk menciptakan ruang pengembangan bagi generasi muda. “Kolaborasi adalah kunci. Tidak ada organisasi yang bisa berjalan sendiri. KNPI harus menjadi jembatan yang mempertemukan ide, potensi, dan semangat pemuda untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sinjai,” lanjutnya. Mahyuddin juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan organisasi kepemudaan. Menurutnya, KNPI harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan pemuda masa kini, termasuk penguatan literasi digital, ekonomi kreatif, serta pemberdayaan pemuda desa. Menjelang pelaksanaan Musda KNPI Sinjai yang akan menentukan arah organisasi untuk tiga tahun ke depan, Mahyuddin mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk menjaga persatuan dan menjadikan forum tersebut sebagai ajang adu gagasan demi kemajuan pemuda Sinjai. Musda KNPI Sinjai sendiri dipandang sebagai momentum penting dalam menentukan kepemimpinan dan arah pembinaan generasi muda di daerah. “Siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu merangkul semua pihak. Namun jika diberikan amanah, saya siap mengabdikan diri untuk membawa KNPI Sinjai menjadi organisasi yang progresif, inklusif, dan mampu melahirkan generasi muda yang berdaya saing,” tutup Mahyuddin.
Mahyuddin Minta Musda KNPI Sinjai Berjalan Demokratis Tanpa Intervensi
Berandaindonesia.com, SINJAI – Ketua Koordinator Nasional Perhimpunan Putra Putri Kebangsaan (PPPK) Sinjai, Mahyuddin, meminta agar Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Sinjai dilaksanakan secara demokratis, terbuka, dan bebas dari segala bentuk intervensi maupun tekanan pihak mana pun, termasuk dari pemerintah. Menurut Mahyuddin, KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan harus mampu menjadi contoh dalam menjalankan proses demokrasi yang sehat dan bermartabat. Karena itu, seluruh tahapan Musda harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon yang ingin berkompetisi. “Musda KNPI harus dilaksanakan secara demokratis tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, termasuk pemerintah. Biarkan para pemuda menentukan pilihannya secara bebas sesuai mekanisme organisasi,” ujar Mahyuddin. Ia menegaskan bahwa independensi KNPI perlu dijaga agar organisasi kepemudaan tersebut tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen pemuda. Menurutnya, campur tangan pihak luar berpotensi menimbulkan konflik dan mengurangi legitimasi hasil Musda. Mahyuddin juga mengajak seluruh peserta Musda, organisasi kepemudaan (OKP), dan para kandidat untuk mengedepankan persatuan serta menjaga kondusivitas organisasi. Siapa pun yang terpilih nantinya diharapkan benar-benar merupakan pilihan mayoritas peserta Musda melalui proses yang jujur dan demokratis. “Yang terpenting adalah menjaga marwah organisasi. KNPI harus menjadi milik bersama, bukan alat kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, proses pemilihan harus berlangsung secara fair dan demokratis,” tegasnya. Ia berharap pelaksanaan Musda KNPI Sinjai dapat menjadi momentum konsolidasi pemuda untuk memperkuat peran kepemudaan dalam pembangunan daerah, sekaligus melahirkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen pemuda di Kabupaten Sinjai.
Bupati Gowa Harap PANSUS Jangan Bikin Gaduh Pemerintahan
Suaraindonesiaku.com, Gowa — Setelah sempat bergulir panas dengan berbagai kesaksian saksi di ruang sidang, Bupati Gowa, Husniah Talenrang, akhirnya resmi membuka suara. Pucuk pimpinan daerah tersebut menegaskan menghormati fungsi pengawasan legislatif melalui Hak Angket DPRD Gowa, namun mengecam keras adanya manuver oknum yang sengaja menyerang ranah privasinya, Rabu (24/6/2026). Husniah menegaskan dirinya menghormati pelaksanaan hak angket yang sedang dijalankan DPRD Gowa sebagai bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. “Saya selaku yang dibahas di Pansus Hak Angket DPRD Gowa tentunya sangat menghargai apa yang dilakukan DPRD Gowa. Kita kalau dengan cara baik dan benar,” kata Husniah saat dimintai tanggapan di Kantornya. Menurutnya, seluruh pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan merupakan bagian dari tugas dan kewenangan DPRD sebagai lembaga pengawas. “Segala bentuk kebijakan yang dibahas mereka di Pansus adalah tugas dari anggota DPRD untuk melaksanakan hak dan kewajibannya,” ujarnya. Namun demikian, Husniah menilai pembahasan yang sudah masuk ke ranah kehidupan pribadinya tidak lagi berkaitan dengan substansi kebijakan pemerintahan. “Namun non kebijakan saya rasa itu sudah melanggar aturan dan tentunya saya merasa terusik dengan apa yang dilakukan DPRD yang terlalu jauh masuk ke ranah pribadi karena itu sifatnya non kebijakan,” tegasnya. Husniah menekankan bahwa setiap orang memiliki hak atas kehidupan pribadinya dan tidak semestinya menjadi objek pembahasan yang tidak berkaitan dengan tugas pemerintahan. “Menurut saya, mari benar-benar memahami tugas dan kewajiban masing-masing karena setiap manusia mempunyai privasi yang sebenarnya siapa pun orangnya itu berhak untuk hak pribadinya tidak diganggu,” katanya. Meski demikian, ia menegaskan siap menghadapi proses klarifikasi apabila memang terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. “Tentunya tidak benar. Saya siap karena ada hal-hal yang mungkin ada bukti, silakan bawa ke saya, buktikan yang memang dia katakan ada bukti,” ujarnya. Husniah juga menyinggung keterlibatan seorang jurnalis sebagai saksi dalam forum hak angket yang menurutnya perlu ditelaah dari aspek regulasi dan etika jurnalistik. “Saya rasa kalau menurut undang-undang seorang jurnalis itu tidak boleh menjadi saksi dalam sidang Pansus atau hak angket. Melanggar kode etik jurnalistik, pasti itu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Tentunya itu kita harus tegakkan,” katanya. Saat ditanya apakah siap diperiksa atau diverifikasi terkait berbagai klaim yang disampaikan para saksi dalam sidang Pansus, Husniah menyatakan tidak keberatan. “Tentu saya selaku kepala daerah yang diviralkan atau sementara dibicarakan siap untuk menerima klarifikasi dari beberapa ataupun anggota dewan jika itu diperlukan. Tentu saya memberikan kesaksian,” ujarnya. Ia menegaskan roda pemerintahan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Tetap jaga sebagai kepala daerah sehingga pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya. Saat ditanya apakah polemik yang berkembang mengganggu jalannya pemerintahan, Husniah mengakui adanya dampak yang dirasakan. “Tentu ada perbedaan karena kegaduhan ini dimunculkan karena isu-isu yang sengaja dilempar ke luar,” katanya. Meski demikian, ia mengaku terus berupaya memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan normal. “Tentu saya sebagai kepala daerah berupaya agar pemerintahan ini berjalan seperti semestinya dan masyarakat melaksanakan tugasnya masing-masing. Bagi mereka petani silakan ke sawah dan bagi ASN silakan ke kantor,” ujarnya. Menurutnya, tanggung jawab seorang kepala daerah adalah menjaga stabilitas daerah agar tidak terganggu oleh polemik yang berkembang. “Yang jelas tugas dan tanggung jawab saya membuat Gowa ini tidak menjadi gaduh yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan,” tegas Husniah. Terkait kemungkinan menempuh jalur hukum terhadap berbagai tuduhan yang berkembang, Husniah memastikan opsi tersebut sedang dipertimbangkan bersama tim hukumnya. “Iya pastinya itu akan kita lakukan dan saya sudah didampingi tim hukum saya untuk menindaklanjuti hal-hal yang sifatnya diselesaikan secara hukum,” ujarnya. Ketika ditanya apakah langkah hukum akan ditempuh setelah hak angket selesai atau saat proses masih berjalan, Husniah hanya menjawab singkat. “Nanti kita lihat,” tutupnya.
Jihadil Ma’ruf Pilih Tidak Bertarung, Nyatakan Boikot Musda KNPI Versi Fadel Taufan Ansar
Suaraindonesia.com, SINJAI – Bakal calon Ketua DPD KNPI Kabupaten Sinjai, Jihadil Ma’ruf, menyatakan tidak akan mengikuti Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sinjai yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh kepengurusan KNPI di bawah kepemimpinan Fadel Taufan Ansar. Jihadil menegaskan bahwa dirinya memilih untuk tidak bertarung dalam forum tersebut dan menyatakan sikap boikot terhadap pelaksanaan Musda yang digelar oleh kubu KNPI versi Fadel Taufan Ansar. Menurut Jihadil, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek organisasi serta dinamika yang berkembang menjelang pelaksanaan Musda. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu agar proses regenerasi kepemimpinan KNPI dapat berjalan secara lebih inklusif dan mendapat legitimasi dari seluruh elemen kepemudaan. “Saya memutuskan untuk tidak ikut bertarung dalam Musda tersebut dan memilih untuk memboikot pelaksanaannya. Bagi saya, masih ada hal-hal mendasar yang perlu diselesaikan demi menjaga marwah organisasi dan persatuan pemuda di Kabupaten Sinjai,” ujar Jihadil dalam keterangannya. Meski mengambil sikap tidak berpartisipasi, Jihadil mengaku tetap menghormati hak setiap pihak dalam menjalankan aktivitas organisasi sesuai dengan mekanisme yang diyakini. Ia berharap dinamika yang terjadi tidak memecah persatuan pemuda dan tetap mengedepankan semangat dialog serta musyawarah. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak panitia pelaksana maupun pengurus KNPI versi Fadel Taufan Ansar belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan boikot yang disampaikan oleh Jihadil Ma’ruf. Pelaksanaan Musda KNPI Sinjai sendiri menjadi perhatian berbagai kalangan pemuda karena akan menentukan arah kepemimpinan organisasi kepemudaan tersebut untuk periode mendatang. Berbagai pihak berharap seluruh proses dapat berlangsung secara demokratis, kondusif, dan tetap mengedepankan kepentingan pemuda Sinjai di atas kepentingan kelompok tertentu.
Asdar Urungkan Niat Maju sebagai Calon Ketua KNPI Sinjai
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Bakal calon Ketua DPD KNPI Kabupaten Sinjai, Asdar, menyatakan mengurungkan niatnya untuk maju dalam kontestasi Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sinjai yang akan digelar dalam waktu dekat. Keputusan tersebut diambil setelah mencermati perkembangan dan dinamika yang terjadi menjelang pelaksanaan Musda. Menurut Asdar, dirinya menilai proses menuju Musda sudah tidak lagi berada dalam kondisi yang ideal untuk menghadirkan kompetisi yang sehat dan demokratis. “Setelah melakukan berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak maju sebagai calon Ketua KNPI Sinjai. Saya menilai dinamika yang berkembang menjelang Musda saat ini sudah mengarah pada kondisi yang tidak memberikan ruang kompetisi yang setara,” ujar Asdar. Ia menambahkan bahwa terdapat indikasi kuat bahwa pelaksanaan Musda telah diarahkan untuk menguntungkan kandidat tertentu. Karena itu, dirinya memilih untuk tidak terlibat dalam proses yang dinilainya tidak mencerminkan semangat demokrasi dan keterbukaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh organisasi kepemudaan. Meski demikian, Asdar mengaku tetap menghormati seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Musda dan berharap KNPI Sinjai tetap menjadi wadah pemersatu pemuda di daerah. “Saya tetap menghormati seluruh proses yang berjalan. Namun saya memilih tidak ikut serta karena ingin menjaga integritas dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip demokrasi organisasi,” katanya. Asdar juga mengajak seluruh elemen pemuda Sinjai untuk terus menjaga persatuan dan menjadikan KNPI sebagai ruang pengabdian bagi kepentingan generasi muda, terlepas dari dinamika politik organisasi yang sedang berlangsung. Keputusan mundurnya Asdar diperkirakan akan memengaruhi peta persaingan dalam Musda KNPI Sinjai. Namun hingga saat ini, panitia pelaksana maupun pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.
