Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sinjai mengikuti evaluasi wawancara penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rabu (20/08/2025).
Proses evaluasi berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom dari Gedung Command Center Rumah Jabatan Bupati Sinjai. Hadir langsung Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, didampingi Sekretaris Daerah Andi Jefrianto Asapa.
Hadir pula Asisten Administrasi Umum Andi Ariany Djalil, Inspektur Inspektorat Andi Adeha Syamsuri, Kadis Kesehatan dr. Emmy Kartahara Malik, Kabag Organisasi Andi Sompa, serta jajaran RSUD Sinjai.
Direktur RSUD Sinjai, dr. Kahar Anies, memaparkan pembangunan ZI di rumah sakit yang dipimpinnya. Pemaparan ia lakukan selama 30 menit di hadapan tim evaluator.
Dalam pemaparannya, Kahar Anies menjelaskan berbagai isu dan kelemahan layanan telah diidentifikasi, kemudian dianalisis risiko dan dampaknya untuk diselesaikan melalui enam area perubahan.
“Area tersebut mencakup manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen aparatur, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkap dr. Kahar Anies dalam pemaparannya yang berlangsung selama 30 menit.
Sementara itu, Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menegaskan bahwa upaya menuju WBK bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang berintegritas.
“Zona integritas bukan hanya program, tetapi usaha membangun nilai kejujuran, transparansi, dan pelayanan sepenuh hati kepada masyarakat. Kami berharap ada masukan dari tim evaluator demi perbaikan, sekaligus dukungan penuh dari seluruh jajaran untuk mewujudkan RSUD Sinjai sebagai Wilayah Bebas Korupsi,” tegas Bupati.
Bupati Ratnawati menambahkan, pemerintah daerah menjadikan RSUD Sinjai sebagai prioritas dalam mewujudkan zona integritas, dengan harapan pelayanan publik semakin baik dan berlandaskan nilai integritas
