Suaraindonesiaku,Com.Makassar — Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda (GMP) Elang Timur Indonesia, Pahlevi, bersama Ketua Dewan Komando Elang Timur, Tasbih, mendesak Polda Sulsel memberikan kejelasan terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Lamataesso, Kabupaten Soppeng, yang menelan anggaran Rp 23 miliar. Hingga kini, mereka menilai proses hukum kasus tersebut terkesan senyap tanpa informasi resmi kepada publik.
Pahlevi mengatakan bahwa pihaknya mengikuti persoalan ini sejak awal pemberitaan, mengingat nilai proyeknya sangat besar dan bersumber dari anggaran negara. Namun, menurutnya, tidak ada perkembangan yang disampaikan secara terbuka oleh kepolisian.
“Publik sudah lama menunggu kejelasan, tetapi perkembangan kasus ini seperti hilang dari radar. Kami mempertanyakan transparansi penanganannya,” ujarnya, Minggu (16/11/2025).
Ia menegaskan bahwa GMP Elang Timur Indonesia melakukan Aksi di Polda Sulsel untuk meminta penjelasan resmi terkait progres penyidikan dan audit ahli.
“Ini bukan bentuk intervensi, tetapi kewajiban moral kami sebagai pemuda untuk mengawal penggunaan keuangan negara. Dugaan korupsi sebesar ini tidak boleh dibiarkan mengendap begitu saja,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komando Elang Timur, Tasbih, turut menegaskan bahwa Dewan Komando mendukung penuh langkah GMP Elang Timur Indonesia dalam mengawal kasus tersebut. Ia menyebut bahwa diamnya publik justru dapat memberikan ruang bagi kasus besar untuk terhenti tanpa kepastian.
“Kami dari Dewan Komando meminta Polda Sulsel bersikap transparan. Masyarakat punya hak untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum berjalan. Jangan biarkan kasus bernilai puluhan miliar ini menghilang tanpa kejelasan,” ungkap Tasbih.
Tasbih juga menambahkan bahwa Dewan Komando Elang Timur tengah memantau beberapa dugaan penyimpangan anggaran lainnya yang beredar di Sulawesi Selatan.
“Lamataesso bukan satu-satunya. Ada sejumlah kasus lain yang mulai kami kaji dan akan kami tindak lanjuti. Komitmen kami adalah memastikan bahwa setiap dugaan korupsi mendapatkan kepastian hukum,” jelasnya.
Baik Pahlevi maupun Tasbih sepakat bahwa langkah mereka merupakan bagian dari gerakan moral, bukan gerakan politik atau agenda kelompok tertentu.
“Kami bergerak independen. Jika ke depan tidak ada respons yang jelas dari Polda Sulsel, kami siap melakukan aksi terbuka sebagai bentuk kontrol sosial,” tutup Pahlevi.
