Suaraindonesiaku,com.Makassar – Lurah Kodingareng mengungkapkan berbagai persoalan krusial yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik di wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) bersama anggota DPRD Kota Makassar bidang pemerintahan yang digelar pada Rabu (1/4/2026).
Dalam forum tersebut, Lurah Kodingareng menyoroti sejumlah kendala struktural di lingkup pemerintahan kelurahan. Beberapa jabatan dalam struktur organisasi hingga kini masih belum terisi, sementara jumlah staf terus berkurang akibat pelimpahan tugas dari dinas sosial dan dukcapil, serta adanya pegawai yang diangkat sebagai P3K di SKPD lain tanpa adanya pengganti.
Selain persoalan SDM, keterbatasan sarana dan prasarana kantor juga menjadi perhatian serius. Fasilitas penunjang seperti komputer, laptop, serta meubiler berupa meja dan kursi kantor dinilai belum memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
“Kondisi ini tentu berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik di pulau,” ungkap Lurah Kodingareng dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, kondisi fisik aset pemerintah juga memprihatinkan. Rumah jabatan lurah saat ini dalam keadaan terbengkalai dan tidak layak huni. Sementara itu, Baruga Kelurahan yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan masyarakat juga dinilai sudah tidak representatif.
Di sektor infrastruktur, sejumlah persoalan mendesak turut disampaikan, di antaranya kerusakan jalan di beberapa titik, lampu lorong yang tidak berfungsi, serta kebutuhan pemasangan lampu penerangan tambahan di area tertentu.
Tak hanya itu, dermaga sebagai akses utama transportasi masyarakat menuju Kota Makassar juga belum mendapatkan perhatian serius dari SKPD terkait. Padahal, dalam waktu dekat Pemerintah Kota Makassar berencana mengoperasikan transportasi laut pete-pete, yang tentu membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.
Permasalahan lingkungan juga tak luput dari perhatian, khususnya abrasi pantai yang hingga kini belum mendapatkan penanganan yang optimal.
Lurah Kodingareng menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut sejatinya telah berulang kali disampaikan, baik melalui forum Musrenbang kelurahan maupun melalui skema sektoral lainnya. Namun hingga saat ini, belum ada tindak lanjut yang signifikan.
“Kami berharap melalui rapat monev ini, ada perhatian dan langkah konkret dari pemerintah kota serta pihak terkait untuk menjawab kebutuhan dasar pelayanan dan pembangunan di wilayah kepulauan,” tegasnya.
Rapat monev ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kelurahan dan DPRD Kota Makassar dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya bagi wilayah kepulauan seperti Kodingareng.
