Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR, – Pernyataan Calon Wali Kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin, dalam debat kandidat kedua Pilkada Kota Makassar, Selasa (13/11/2024), yang terkesan menilai Kota Makassar belum ramah bagi difabel, menuai sorotan dari aktivis difabel yang juga mantan Direktur Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan (Perdik), Abd Rahman.
Aktivis difabel yang akrab disapa Gusdur itu, menilai Munafri Arifuddin atau Appi kurang mengikuti perkembangan pembangunan di Kota Makassar.
“Sepertinya Pak Appi kurang mengikuti atau kurang update tentang perkembangan kebijakan dan pembangunan di Kota Makassar,” kata Gusdur.
Sebab menurut dia, dalam 10 tahun terakhir, Pemkot Makassar sudah banyak menghadirkan fasilitas yang aksesibel untuk difabel.
Bahkan, kata dia, Pemkot Makassar mendapatkan reward dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia.
“HUT Kota Makassar di tahun lalu, Makassar dengan beberapa regulasi kebijakan dam sudah diaplikasikan oleh Pemkot Makassar itu mendapatkan reward sebagai Kota Inklusi yang diserahkan langsung Ketua Komisi Disabilitas Republik Indonesia,” terang Gusdur.
Khusus untuk infrastruktur seperti trotoar jalan, Gusdur juga menilai dalam 10 tahun terakhir Pemkot Makassar sangat terbuka dan aspiratif dalam pemenuhan kebutuhan difabel.
“Terkait infrastruktur trotoar, dalam hal ini marka-marka jalan yang akses terhadap difabel, saya melihat selama 10 tahun terakhir ini Kota Makassar sudah sangat banyak perubahan positif. Trotoarnya sudah sebagian besar akses terhadap difabel,” tuturnya.
Gusdur juga menyarankan agar Appi bisa lebih memahami lagi soal pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi terkait fasilitas umum atau fasilitas publik.
“Jadi sebelum berbicara, sebaiknya kita juga perlu tahu dan pahami, kemudian petakan. Karena makassar sebagai kota besar, trotoarnya itu sudah akses, termasuk ruas-ruas jalan yang memang wilayah Pemkot Makassar. Kecuali yang di bawah naungan pemprov atau pemerintah pusat,” imbuhnya.
“Kita bisa lihat sepanjang Jalan Haji Bau, Jalan Penghibur, termasuk Anjungan Pantai Losari yang menjadi kewenangan pemkot, itu sudah akses trotoarnya. Beda dengan ruas jalan provinsi atau nasional seperti Perintis Kemerdekaan, AP Pettarani dan Sultan Alauddin, itu belum akses karena itu wilayah kewenangan pemprov atau pemerintah pusat,” tambahnya.
Tak hanya itu, Gusdur juga membantah pernyataan Appi yang menyebut peserta ASEAN High Level Forum (AHLF) on Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond yang digelar di Makassar pada tanggal 10 – 12 Oktober 2023 lalu mengeluhkan fasilitas umum yang ada di Makassar.
Menurut Gusdur yang terlibat langsung dalam mendampingi delegasi dari Komite Nasional Disabilitas RI itu, tak ada keluhan soal akses fasilitas di Kota Makassar dari peserta kegiatan tersebut.
“Itu kegiatan Kementerian Sosial, dan saya sempat mendampingi tim dari Komisi Nasional Disabilitas RI dalam beberapa kegiatan di Kota Makassar sewaktu pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan, dan tidak ada kami dengar keluhan,” ungkapnya.
Sekadar diketahui, dalam debat kedua yang digelar di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Calon Wali Kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifiddin atau Appi, mengatakan bahwa saat pertemuan disabiltas se-Asia yang digelar di Makassar beberapa waktu lalu, para peserta yang hadir mengeluhkan faslitas di Kota Makassar.
“Di Makassar ini pernah ada pertemuan disabilitas se-Asia, dan mereka mengeluhkan wilayah ini. Carikan saya di Makassar ini yang panjangnya 2 Km saja, carikan saya yang bisa dilewati saudara-saudara kita yang disabilitas tanpa adanya hambatan di atasnya, ini yang harus kita perbaiki,” kata Appi.
“Ases terhadap kendaraan umum, akses fasilitas umum, ini yang tidak memberikan keyakinan kepada kita bahwa kota ini adalah kota yang ramah terhadap disabilitas,” tambahnya. (*)
