Indira Yusuf Ismail Sambut Hangat Kunjungan SMEP TP PKK Sulsel
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menerima kunjungan Pj Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ninuk Triyanti Zudan, beserta rombongan di Kantor PKK Kota Makassar, Rabu (7/8/2024). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) yang dilakukan oleh TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Indira Yusuf Ismail menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan ini. Ia mengungkapkan rasa bahagianya karena bisa menjamu rombongan TP PKK Provinsi Sulsel di kantor TP PKK Kota Makassar yang baru. “Saya ingin mengucapkan selamat datang di kantor kita, kantor PKK kita, yang pada kesempatan ini dalam rangka kunjungan SMEP di PKK Kota Makassar. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di sini,” ujar Indira. Ia berharap dengan adanya kunjungan SMEP ini, TP PKK Kota Makassar dapat menerima arahan dan bimbingan yang berguna untuk menjalankan program-program mereka dengan lebih baik. “Tentu dari kunjungan Ibu Pj Ketua ini, kami mohon arahan, mohon bimbingan, sehingga semuanya tentunya bisa berjalan dengan baik,” tambah Indira. Sementara itu, Pj Ketua TP PKK Provinsi Sulsel Ninuk Triyanti Zudan dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya sinergi antara TP PKK Provinsi dan TP PKK Kota Makassar. Ia menekankan beberapa program kerja yang telah disepakati pada Rakernas PKK dan pentingnya pelaksanaannya di setiap daerah. “Selain silaturahmi, kita ingin selalu melakukan sinergi. Bahwasanya ada program-program kerja yang harus dilaksanakan oleh seluruh TP PKK di Indonesia. Itu sudah ada di dalam hasil Rakernas yang Ibu Bapak juga ikuti di Jakarta, karena ini organisasi yang bukan abal-abal, ini adalah organisasi yang juga bergerak sebagai mitra strategis bagi pemerintah,” ungkap Ninuk. Ninuk juga menjelaskan bahwa program-program kerja yang disepakati di Rakernas telah dirancang untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk stunting, pernikahan dini, anak tidak sekolah, dan kemiskinan. Dirinya pun mengapresiasi program Lorong PKK yang dicetuskan oleh TP PKK Kota Makassar, yang mampu menjalankan 10 program pokok PKK di dalam satu lorong. “Kami sebetulnya juga melihat dan mencermati dari apa-apa sudah dilaksanakan di TP PKK Kabupaten Kota, termasuk lorong PKK, ini menjadi inspirasi bagi kami di PKK Sulawesi Selatan untuk bisa mendesain sebuah program kegiatan yang indikatornya jelas,” sebutnya. “Kalau ada indikator yang jelas, kita akan tahu apa yang ingin kita capai, sasarannya siapa, tujuannya apa, atau apa dampaknya sehingga akan mudah kalau kita gambarkan. Insya Allah hasilnya akan berdampak langsung pada masyarakat karena indikator-indikator itu tampak,” pungkas Ninuk. Dalam kunjungan ini, TP PKK Kota Makassar memaparkan sejumlah program kerja yang telah dilakukan dalam kurun dua tahun terakhir. Indira juga menyempatkan diri mendampingi tim penilai yang memeriksa kelengkapan administrasi, sarana dan prasarana serta keuangan TP PKK Kota Makassar.
Makassar Masuk Daftar Calon Kab/Kota Antikorupsi, PJ Sekda Paparkan Program Antikorupsi Kota Makassar
Suaraindonesiaku.com, Makassar – KPK RI terus menggenjot pembentukan percontohan kab/kota antikorupsi di Indonesia. Tak ketinggalan Provinsi Sulawesi Selatan. Ada tiga kab/kota yang bakal menjadi percontohan kab/kota Kota Antikorupsi. Salah satunya Kota Makassar yang masuk menjadi deretan calon kota anti korupsi yang ditunjuk langsung oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menyandang gelar kab/kota antikorupsi itu, dihadapan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiyanto, PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra memaparkan langsung program antikorupsi yang dimiliki Kota Makassar, di Ruang Sipakatau, Rabu (7/08/2024). Dalam paparannya Firman menyebutkan pencapaian kota Makassar yakni skor MCP-KPK yang angkanya meningkat dari tahun 2022 82 persen naik menjadi 82,31 persen pada tahun 2023. Begitu pula skor SPI-KPK tahun 2022 hanya 66,38 persen di tahun 2023 naik menjadi 73,15. Hasil Verifikasi APH Kepala Daerah tidak dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya. Selain itu, Pemkot Makassar juga melakukan penguatan unit pengendalian gratifikasi melalui publikasi WBS kepada masyarakat yang dapat diakses pada website jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Sosialisasi kebijakan pengendalian gratifikasi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Pada sektor digitalisasi, dukungan Pemkot Makassar untuk mencegah korupsi dengan menghadirkan aplikasi layanan online kota Makassar sebanyak 28 aplikasi. “Beberapa aplikasi ini sudah mengikuti lomba dan mendapat penghargaan seperti IGA Award dari kemenpan RB,” ucapnya. Makassar juga jadi kota terbaik pertama dalam penerapan SPM TA 2023. Kita juga punya layanan call centre 112 yang memiliki beragam manfaat. Sebagai pusat informasi juga sebagai wadah dalam menampung aduan masyarakat,” ungkapnya. “Pak Wali dan seluruh OPD berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tiga pemenuhan yakni perwali tentang pengendalian gratifikasi, LHKPN, dan keputusan Wali kota tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi kota Makassar,” sambungnya. Firman juga menambahkan dukungan pemkot Makassar untuk pencegahan korupsi ini dengan hadirnya peningkatan budaya kerja antikorupsi yang meliputi penerapan reward dan punishment, internalisasi nilai-nilai antikorupsi, media publikasi pencegahan anti korupsi serta ikut dan memfasilitasi masyarakat untuk ikut serta mencegah korupsi. “Jadi ada beberapa indikator penilaian untuk penetapan kab/kota antikorupsi ini. Dan yang kami paparkan ini semua masuk dalam indikator penilaian pihak KPK. Semoga memuaskan dan membuahkan hasil yang maksimal,” tandasnya. Sementara, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiyanto, menyampaikan asal muasal terbentuknya program ini dimulai dari adanya agenda Desa Antikorupsi yang telah terpilih di beberapa desa di Provinsi di Indonesia. “Untuk penetapan kab/kota tahun 2025 kita percepat. Dan Sulsel masuk dalam daftar. Ada tiga daerah yakni Maros, Bantaeng dan Kota Makassar,” ujarnya. Pihaknya pun akan melakukan observasi sebelum nantinya dilakukan bimtek, dan penilaian. Kab/Kota yang terpilih nantinya akan menjadi pusat percontohan untuk seluruh Kab/kota yang berada di Provinsinya. “Tidak menutup kemungkinan juga jika Makassar terpilih bisa menjadi pusat percontohan untuk seluruh provinsi di Indonesia. Jadi semua belajar di Kota Makassar,” pungkasnya. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto sekaligus membuka secara resmi agenda observasi percontohan Kab/kota Antikorupsi. (*)
Dispar Makassar Mampu Ubah Kesan Negatif Pantai Layar Putih Makassar
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Dinas Pariwisata Kota Makassar mulai melakukan pembenahan pantai layar putih Makassar. Pembangunan toilet akan dilakukan ditempat tersebut. Pantai yang dulunya identik dengan gelap gulita dan kumuh ini jarang di datangi pengunjung. Bahkan pantai ini kerap hanya di manfaatkan oleh orang untuk berbuat mesum. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Safaruddin mengatakan pihaknya sementara melakukan pembenahan di kawasan tersebut. Pantai ini bahkan telah ramai di kunjungi wisatawan. “Sudah ramai sekarang itu pantai layar putih, karena kita fokus di tahun ini pembenahan. Kita ubah stigma negatif di sana,” kata Safaruddin dalam keterangannya, Jumat 12 Juli 2024. Safar sapaan akrabnya menjelaskan Pihaknya bahkan telah membangun 2 toilet untuk kebutuhan masyarakat yang berkunjung ke tempat tersebut “Jadi wisatawan tak usah kuatir lagi untuk ke pantai layar putih, itu karena kita membangun 2 toilet untuk kebutuhan masyarakat,” paparnya. Untuk fasilitas lainya seperti penerangan dan jalan merupakan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan dan PU Makassar. Namun koordinasi tetap dilakukan. “Itu dalam perencanaan di Bappeda, SKPD terkait kita tetap lakukan koordinasi. Tapi untuk papan himbauan, papan bicara dan lainya kita tetap berikan itu,” sebutnya. Olehnya itu, Safar mengajak masyarakat untuk berkunjung ke pantai layar putih Makassar. Untuk mendukung destinasi pariwisata yang ada di kota ini. “Ayo kita dukung penuh pariwisata Makassar. Mari eksplore Makassar Sesuai arahan pak kadis , pak roem,” ucapnya.
Imam Musakkar Tegaskan Penjualan Minuman Beralkohol di Makassar Harus Dibatasi
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar menegaskan bahwa minum beralkohol atau minol tidak boleh bebas dijual. Dia mempertimbangkan soal dampaknya kedepan. Demikian disampaikan saat Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Rabu (7/8/2024). Legislator dari Fraksi PKB ini menilai saat ini minuman beralkohol mudah dijumpai di sekitar masyarakat. Dia khawatir minol dikonsumsi oleh anak di bawah umur. “Perda ini perlu ditegakkan. Percuma diterbitkan jika penjualannya masih bebas,” kata Imam. Menurut Imam, pemerintah kota tidak asal dalam memberikan izin penjualan minuman beralkohol. Apalagi sudah ada klasifikasi untuk tempat mana saja yang berhak menjual dan tidak. “Kan sudah diatur golongannya mana yang bisa jadi distributor atau sekadar menjual saja. Juga cafe mana yang bisa menjual, ini yang perlu diperhatikan,” tambah Imam. “Kami harapkan semuanya juga bisa paham mengenai perda ini. Kami harapkan semua mengawasi penjualannya juga,” tukasnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Bantuan Hukum Sulsel, Syarif Panji berpendapat minuman beralkohol sah-sah saja dijual. Hanya saja, perlu ada pembatasan. “Karena sudah sejak dulu minuman keras ada, misalkan di zaman Singosari. Tidak ada larangan dari sisi hukum positif namun agama tidak bisa,” ujarnya. Dia meminta pemerintah kota lebih tegas dan massif melakukan pengawasan. “Jadi tidak ada yang berani mau menjualnya secara bebas. Kalau pemerintah lemah, justru ini ada dampak buruknya nanti,” kata Syarif Panji. Begitu juga yang disampaikan praktisi, Ahmad Nunung. Dia melihat masih banyak penjual minol yang serba semaunya beroperasi tanpa melihat perda ini. “Karena memang yang mau ditertibkan adalah penjualnya, kadang juga jam operasional penjualan sampai 22 malam, bahkan ada yang sampai subuh,” ujarnya. Dia juga berharap masyarakat sadar terhadap dampak minuman beralkohol. “Kalau over itu bisa membuat kita mabuk dan berujung menganggu ketertiban masyarakat,” pungkasnya. (*)
Asosiasi Praktisi Pendinginan Jajaki Kolaborasi Pelatihan Tenaga Kerja dengan Pemkot Makassar
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Asosiasi Praktisi Pendinginan dan Tata Udara Indonesia (APITU) menjajaki kolaborasi pelatihan tenaga kerja dengan Pemkot Makassar. “Teman-teman ini semua memiliki usaha pendingin, jasa servis AC. Jadi bagi masyarakat yang mau belajar kita bisa buat pelatihan bekerjasama dengan pemerintah,” kata Waketum DPP APITU Regional Indonesia Timur, Hasanuddin usai menemui Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Selasa, 6 Agustus 2024. Audiensi yang berlangsung di kediaman wali kota pagi tadi, juga membahas perihal rencana Seminar dan Pameran APITU Berbagi pada 22 sampai 24 Agustus mendatang. Hasanuddin mengaku pihaknya antusias bekerjasama dengan Pemkot Makassar. Apalagi bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Daeng ini. Ditambah, masing-masing pengurus memiliki karyawan sehingga peluang membuka lapangan usaha dan kerja begitu besar. “Bagi teman-teman yang mau belajar skill ini dapat diakomodir. Intinya dapat membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran,” jelasnya. Sementara itu, dalam audiensi, pihaknya mengajak Danny Pomanto untuk ikut dalam acara tersebut. Yang mana akan menghadirkan 600 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan dipusatkan di Balai Manunggal, Makassar. Danny mengapresiasi kegiatan tersebut. Dia bilang, peran APITU sejalan dengan Pemkot Makassar dalam menambah skill tenaga kerja. Olehnya, dia berharap, asosiasi ini terus menjalin sinergitas agar memberikan dampak positif di Kota Makassar. ***
Indira Yusuf Ismail Salurkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran di Maccini Gusung
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menunjukkan kepedulian dan empatinya terhadap warga yang menjadi korban kebakaran Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar. Indira berkunjung memberikan bantuan berupa sembako dan perlengkapan bayi. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Indira Yusuf Ismail kepada para korban di lokasi, Selasa (6/08/2024). Dalam kesempatan tersebut, Indira Yusuf Ismail menyampaikan rasa duka dan keprihatinannya atas musibah kebakaran yang menimpa tujuh rumah warga. “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban. Semoga kebutuhan mendesak para korban dapat segera terpenuhi,” kata Indira. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako berupa, minyak goreng, gula, susu, teh dan berbagai kebutuhan pokok lainnya serta perlengkapan bayi seperti biskuit, dan popok. Selain itu, para Korban juga menerima jaminan kesehatan yaitu bantuan BPJS. Aksi sosial ini merupakan bagian dari komitmen Indira baik sebagai, Ketua TP PKK, tokoh Masyarakat, maupun sebagai sesama warga Makassar, dalam mendukung dan membantu masyarakat yang terkena musibah. Indira pun berpesan agar warga sekitar saling tolong menolong membantu korban kebakaran. Ia berharap masyarakat Makassar selalu saling membantu dan bergotong-royong dalam menghadapi setiap tantangan. Selain memberikan bantuan materil, Indira juga memberikan dukungan moral dan semangat kepada para korban. “Sabar ki nah, semoga semakin banyak bantuan yang berdatangan. Pak lurah, bantuan ini tolong dibagikan nanti, pastikan semua mendapatkan rata,” ujar Indira. Dengan adanya bantuan ini, Indira berharap para korban kebakaran dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.(*)
Indira Yusuf Ismail Tekankan Pentingnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kota
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan, di Travellers Hotel Phinisi, Senin (5/8/2024) Kegiatan ini diselenggarakan oleh Anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PAN, Hasanuddin Leo, dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang antusias menyambut informasi terbaru mengenai implementasi PUG. Dalam sosialisasi tersebut, Indira Yusuf Ismail menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Menurutnya, kemajuan dalam bidang kesetaraan gender telah membuka banyak peluang bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi secara setara dengan laki-laki. “Pada saat sekarang ini, kaum perempuan patut bersyukur karena sekarang ada kesetaraan. Sudah banyak kesempatan bagi perempuan untuk setara dengan laki-laki,” ujar Indira. Dia juga menggarisbawahi bahwa dalam situasi apa pun, perempuan memiliki potensi untuk berkembang lebih baik dan maju bersama dengan laki-laki. “Dengan segala situasi yang ada, perempuan bisa berkembang lebih baik. Perempuan dan laki-laki harus mau belajar bersama dan mau maju bersama,” tambahnya. Indira juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam keluarga, khususnya dalam menciptakan ketahanan keluarga untuk mencegah kekerasan dan meningkatkan kesejahteraan. “Hal paling kecilnya misal sama-sama membuat ketahanan dalam keluarga. Supaya tidak ada kekerasan di keluarga, membawa keluarga kita sejahtera. Anak dididik dengan baik, sekolah dengan baik agar mereka resilient dengan keadaan,” jelasnya. Lebih lanjut, Indira mengajak semua pihak untuk menyikapi kesetaraan gender dengan bijaksana. Ia menekankan perlunya melihat potensi dan peluang yang bisa dikerjakan dengan cerdas untuk mencapai kemajuan bersama. Indira berharap, sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya PUG dalam pembangunan Kota Makassar yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. “Kita harapkan dengan adanya sosialisasi ini, implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2019 inj dapat berjalan lebih efektif, mendorong partisipasi aktif semua elemen masyarakat untuk mendukung kesetaraan gender di segala bidang kehidupan,” pungkasnya.
Ketua TP PKK Kota Makassar Apresiasi Lorong Wisata Frankfurt dan Izurza
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, mengunjungi dua Lorong Wisata (Longwis) di dua kecamatan. Pertama Lorong Wisata Frankfurt yang berada di Kecamatan Mariso, dan Lorong Wisata Izurza yang terletak di Kecamatan Bontoala, Senin (5/8/2024). Kunjungan tersebut Indira lakukan untuk meninjau kondisi terkini dan memberikan arahan terkait penataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Indira mengapresiasi kondisi kedua lorong wisata tersebut. Di Lorong Wisata Frankfurt, Indira bahagia dengan kondisi kebun yang dipenuhi dengan berbagai tanaman yang tumbuh subur. Di antaranya sawi putih, kangkung dan cabai. Sementara di Lorong Wisata Izurza, Indira menyatakan rasa syukur atas kebersihan yang sudah terjaga di kawasan tersebut. “Alhamdulillah, yang saya lihat bersih tetapi perlu penataan lagi lebih baik supaya kalau kita selalu melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik insya Allah itu semua tertrigger ke otak kita, insya Allah kita juga menjadi lebih baik,” ujar Indira. Lebih lanjut, Indira mengungkapkan pentingnya memperbaiki infrastruktur lorong sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita perbaiki dulu lorongnya. Ibarat kalau cangkir retak kita kasih air, airnya tidak tinggal dalam cangkirnya. Jadi kita perbaiki dulu itu sehingga nanti edukasi untuk peningkatan kesejahteraan itu lebih mudah diterima oleh masyarakat,” jelasnya. “Kita bisa menata dulu infrastruktur yang ada di sini. Lorong kita tata dengan baik, sehingga Insyaallah kalau lorongnya bersih, tertata dengan baik, masyarakat tentu bisa hidup lebih baik di sini dan kalau lebih baik kehidupannya, Insyaallah kesehatannya ikut bagus, pendidikannya bisa bagus,” pungkas Indira. Kunjungan ini merupakan salah satu upaya dari TP PKK Kota Makassar untuk terus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penataan lingkungan dan peningkatan infrastruktur. Dengan kondisi lorong yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.
Imam Musakkar Sebut Perda Kesehatan Perlu Revisi Demi Pelayanan Maksimal
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Anggota DPRD Makassar, Imam Musakkar menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan, di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (6/8/2024). Khusus perda tersebut, Imam Musakkar memandang perlu adanya revisi. Dia mengaku masalah kesehatan yang ada saat ini belum terakomodir dalam aturan yang saat ini. “Memang tidak mengikuti perkembangan. Imbasnya pelayanan kesehatan tidak maksimal nanti dilakukan, jadi harus direvisi,” ujarnya. Kendati demikian, legislator dari PKB ini menekankan pelayanan kesehatan mesti berjalan dan secara merata. Tidak tebang pilih. “Tidak ada pelayanan yang tumpang tindih antara masyarakat a atupun b, kelas menengah ataupun bawah, semua disamaratakan,” tambahnya “Maksimalkan pelayanan kesehatan kita di Makassar baik itu berada RS atau di seluruh puskesmas yang ada,” tambah Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar ini. Sementara itu, akademisi dari Universitas Bosowa, Baharuddin juga senada dengan Imam Musakkar. Dia meyakini pelayanan kesehatan bisa lebih maksimal berjalan ketika perda direvisi. “Memang kalau dirunut dari aturan pusat itu seharusnya ini sudah direvisi karena sudah lama sekali, sudah ada perubahan aturan,” katanya. “Sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini juga. Pak Dewan tolong ini dikawal untuk revisi semoga bisa terealisasi,” tambah Baharuddin. Praktisi, Ahmad Nunung juga melihat ada beberapa poin dalam aturan itu yang perlu direvisi. “Usianya sudah 14 tahun waktu masih pak Ilham Wali Kota, saya tadi malam baca baca sampai tuntas jadi ada fungsi hati itu keliatan sudah tidak sesuai,” ujarnya Dia mengapresiasi atas upaya Imam Musakkar dalam mensosialisasikan perda pelayanan kesehatan ini lantaran dianggap penting. Apalagi nantinya jika ada revisi aturan. “Saya kira apa yang dilakukan pak dewan untuk sosialisasi ini penting sekali karena masalah kesehatan ini menyangkut masyakarat,” tutup Ahmad Nunung. (*)
Nunung Dasniar Minta Pemkot Tuntaskan Masalah Anjal-Gepeng
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung terus mendorong pemerintah kota menuntaskan penanganan anak jalanan gelandangan, pengemis dan pengamen atau Anjal Gepeng. Itu disampaikan Nunung dalam sosialisasi penyebarluasan Perda nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, di Hotel Grand Maleo Makassar, Selasa (6/8/2024). “Dalam aturan perda ini banyak sekali membahas tentang pembinaan, makanya saya terus mendorong pemerintah untuk terus menuntaskan persoalan anjal yang marak,” katanya Saat ini memang, kata Nunung, ada beberapa anak jalanan dan gelandangan yang bertransformasi di jalan raya untuk meminta-minta. “Masalah itu merupakan tanggung jawab semua pihak untuk diberikan pembinaan kepada anak jalanan agar generasi kita kedepan bisa terjaga,” ungkap Legislator Gerindra Makassar ini. Sebagai narasumber sosialisasi, Pejabat Sekretariat DPRD Kota Makassar, Akbar Rasjid menjelaskan persoalan terkait anjal gepeng saat ini sangat meresahkan masyarakat dan penggunaan jalan. “Perda ini terbilang sudah lama, namun belum dibuatkan peraturan walikotanya atau Perwali,” jelasnya. Makanya, kata pria yang akrab disapa Kk Ocha ini, masyarakat diminta untuk menjadikan ini sebagai pekerjaan. Apalagi melibatkan anak-anak sebagai pemicu rasa iba. Sementara itu, Akademisi UNM, Herman menyampaikan, anjal adalah mereka yang beraktivitas di jalanan sekitar delapan jam. Sehingga, memang perlu pengawasan dan kontrol dari pemerintah. “Coba bayangkan kalau kita lihat di daerah Hertasning, itu sepanjang jalan banyak anak jalanan bahkan orang tuanya ikut menunggu sampai larut malam,” ujarnya. Herman juga menegaskan Dinas Sosial sebagai leading sektor untuk terus melakukan pembinaan. Begitu juga dengan penjaringan ke jalan-jalan. “Langkah pencegahan itu ada empat, diantaranya itu pendataan, pemantauan, penanganan dan pembinaan. Jadi harus ada aktor yang terlibat dan turun langsung menangani ini,” pungkasnya. (*)
