Dihadiri Bupati, Ahmad Fauzan Guntur Resmi Dilantik Jadi Ketua PMI Sinjai
SINJAI – Ahmad Fauzan Guntur resmi dilantik sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sinjai. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan, di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Jumat (17/10/2025). Pelantikan ini menjadi awal kepemimpinan baru PMI Sinjai dalam memperkuat kiprah kemanusiaan di Bumi Panrita Kitta’. Dalam sambutannya, Fauzan menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmennya untuk mengabdi melalui organisasi kemanusiaan tertua di Indonesia tersebut. “Saya merasa terpanggil untuk memimpin PMI karena orientasinya murni pada kemanusiaan. Ini bukan sekadar amanah, tapi juga panggilan hati,” ujarnya. Ia menegaskan akan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan seluruh pemangku kepentingan agar program PMI ke depan lebih relevan dan berdampak bagi masyarakat. “Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemkab dan berbagai pihak agar setiap kegiatan PMI benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya. Fauzan yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Sulsel ini juga mengajak seluruh pengurus dan relawan untuk berperan aktif dalam merancang program yang berbasis kebutuhan warga. “PMI adalah rumah kita bersama. Keberhasilannya adalah hasil kerja kolektif,” tegasnya. Sementara itu, Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus baru PMI Sinjai. Ia berharap organisasi ini menjadikan tujuh prinsip dasar PMI sebagai ruh dalam setiap langkah pengabdian. Ratnawati juga menekankan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta peningkatan kualitas layanan transfusi darah. “Pemkab Sinjai siap mendukung program PMI. Setetes darah sangat berarti bagi keselamatan sesama,” ungkapnya. Ketua PMI Sulsel, Adnan Purichta Ichsan, turut memberikan pesan agar pengurus baru mampu menyusun program yang nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Menjadi bagian dari PMI adalah bentuk pengabdian kemanusiaan. Siapa pun yang terlibat harus siap hadir kapan pun dibutuhkan, baik dalam kondisi bencana maupun nonbencana,” jelasnya. Pada kesempatan tersebut, turut dikukuhkan Dewan Kehormatan PMI Sinjai yang diketuai Andi Jefrianto Asapa. Acara pelantikan dihadiri Forkopimda, pejabat lingkup Pemkab Sinjai, pengurus PMI kecamatan, Korps Sukarela (KSR), serta Palang Merah Remaja (PMR).
Pemkab Sinjai Gelar Persiapan Evaluasi SAKIP 2025 dan Sosialisasikan Aplikasi e-AKIP Berbasis AI
SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai secara serius menggelar persiapan jelang evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2025, dirangkaikan dengan sosialisasi mendalam mengenai implementasi aplikasi inovatif e-AKIP Sinjai berbasis Artificial Intelligence (AI). Acara yang berlangsung di Gedung Command Center ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, pada hari Jumat (17/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran penting di lingkungan Pemkab Sinjai, meliputi Para Asisten Bupati, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim evaluasi SAKIP, tim kerja peningkatan kualitas layanan aplikasi e-AKIP, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab dalam bidang program dan pelaporan di masing-masing unit kerja. Sosialisasi berfokus pada Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (e-AKIP) Sinjai yang kini telah diintegrasikan dengan teknologi AI. Inovasi ini dirancang khusus untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja seluruh ASN serta OPD di lingkungan Pemkab Sinjai. Kepala Bagian Organisasi, Andi Sompa, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut diselenggarakan dalam rangka persiapan evaluasi SAKIP 2025 sekaligus sosialisasi mendalam mengenai implementasi e-AKIP Sinjai. ”Pengembangan Aplikasi e-AKIP Sinjai ini merupakan tindak lanjut dari tiga rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Kabupaten Sinjai tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” ujar Andi Sompa. Andi Sompa menegaskan, dengan pemanfaatan teknologi AI, Pemkab Sinjai menargetkan peningkatan signifikan nilai SAKIP Kabupaten Sinjai pada tahun 2025. Nilai SAKIP Kabupaten Sinjai tahun sebelumnya tercatat di angka 68,52. Pemanfaatan e-AKIP berbasis AI ini diharapkan membawa dampak positif pada beberapa indikator penilaian Kemenpan RB lainnya, antara lain, Nilai Tema Digitalisasi Reformasi Birokrasi (RB), Nilai Indeks RB Kabupaten Sinjai dan Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Dampak positif dari reformasi birokrasi melalui digitalisasi sudah mulai terlihat. Kabupaten Sinjai pada tahun ini telah berhasil meraih Indeks RB tertinggi untuk wilayah Sulawesi, Papua, dan Maluku, dengan nilai A (80,17). Selain itu, nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik juga telah mencapai angka 92,12,” ungkap Andi Sompa. Andi Sompa juga menginformasikan bahwa pelaksanaan Evaluasi SAKIP 2025 untuk Kabupaten Sinjai akan digelar secara daring (via zoom) pada tanggal 21 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Sekda Andi Jefrianto Asapa menekankan pentingnya komitmen dari seluruh OPD dalam menerapkan e-AKIP demi tercapainya predikat SAKIP yang optimal. ”Evaluasi SAKIP adalah cerminan dari keberhasilan kita dalam menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan e-AKIP, kita memastikan data kinerja valid dan proses pelaporan terstruktur,” tegas Sekda. Andi Jefrianto Asapa juga menegaskan bahwa pengembangan e-AKIP berbasis AI ini merupakan komitmen serius Pemkab Sinjai dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada hasil nyata. ”Aplikasi e-AKIP Sinjai berbasis AI ini bukan sekadar digitalisasi formulir. Ini adalah terobosan yang akan mengubah cara kita bekerja, dari manual menjadi otomatis dan cerdas,” tutupnya.
PLN Wujudkan Keadilan Energi: 1.285 Desa Siap Teraliri Listrik Tahun 2025
Suaraindonesiaku,com.Musi Banyuasin, 17 Oktober 2025 – Pemerintah terus memperluas pemerataan akses listrik PT PLN (Persero) di seluruh pelosok negeri. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir tahun 2025. Langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia saat meninjau progres Program Listrik Desa sekaligus penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (16/10) menegaskan, terang listrik merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, Pemerintah bersama PLN berkomitmen memberikan akses listrik merata hingga tahun 2030. “Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030,” ujar Bahlil. Presiden Prabowo menargetkan 5.758 desa dan 4.310 dusun di seluruh Indonesia dapat segera bebas dari kegelapan. Pemerintah memastikan program ini akan terus dikebut agar seluruh rakyat dapat menikmati terang yang sama dan memanfaatkan listrik untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Bahlil, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil memang tidak selalu menguntungkan secara bisnis bagi PLN. Namun, ia menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memberikan akses setara bagi seluruh warga. “Jadi itu (melistriki desa) biayanya cukup tinggi, tapi negara harus hadir untuk memastikan itu (penerangan). Bapak Presiden sangat konsen untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri ESDM, PLN berkomitmen menuntaskan agenda pemerataan listrik hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). “Melalui listrik, perubahan besar dapat terjadi bagi masyarakat, mulai dari peningkatan taraf hidup, pertumbuhan ekonomi desa, hingga pembukaan lapangan kerja baru. PLN siap menjalankan amanat pemerintah untuk menerangi seluruh negeri tanpa terkecuali,” tegas Darmawan. Darmawan menambahkan, untuk melistriki 1.285 desa di tahun ini, pihaknya akan membangun infrastruktur jaringan tegangan menengah sepanjang 4.770 kilometer sirkuit (kms), 3.265 kms jaringan tegangan rendah, dan 94.040 kilovolt ampere (kVA) gardu distribusi. Melalui upaya tersebut, diharapkan lebih dari 77 ribu keluarga bisa menikmati listrik. “Ini bukan sekadar angka, tapi kehidupan yang berubah. Anak-anak bisa belajar malam hari, usaha kecil bisa tumbuh, dan desa jadi lebih sejahtera,” ujarnya. Di Sumatera Selatan sendiri, terdapat 11 desa yang merupakan bagian dari total 1.285 lokasi Program Lisdes Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025. Dari sebelas desa tersebut, 7 desa di antaranya berada di wilayah Musi Banyuasin, yakni Desa Bandar Jaya, Desa Epil Barat, Desa Kepayang, Desa Mangsang, Desa Muara Merang, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Sako Suban. Rosidin, Kepala Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Banyuasin, menyampaikan rasa syukur karena penantian panjangnya kini membuahkan hasil. Dusun 4 Sungai Putih akan segera dilistriki lewat Program Lisdes ABT 2025. “Hampir sekitar 10 tahun warga menunggu. Alhamdulillah, dalam waktu yang dekat ini, jaringan listrik dan sarana penerangan khususnya untuk masyarakat bakal terealisasi. Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo dan Bapak Menteri ESDM atas kerja kerasnya menghadirkan program ini. Listrik ini sangat membantu perekonomian warga dan mendukung anak-anak kami belajar dengan lebih baik,” ucapnya haru. Hal senada diungkapkan Rohiya, warga Dusun 4 Sungai Putih, yang selama ini harus bergantung pada genset untuk penerangan malam hari dengan biaya hingga Rp25 ribu per malam. Dirinya juga berharap agar seluruh proses yang dikerjakan untuk melistriki desanya dapat segera rampung. “Biasanya kami _nyalakan_ genset dari jam enam sampai jam sembilan malam, biaya Rp25 ribu semalam. Kalau sedang tak punya uang, ya gelap-gelapan. Semoga semuanya diberi keselamatan dan kelancaran dalam memasang listrik sampai ke desa kami,” ujarnya. Narahubung Gregorius Adi Trianto Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Tlp. 021 7261122 Facs. 021 7227059 Sekilas Tentang PLN _PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emissions (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia._
Ketua Pandawa Pattingalloang Makassar Laporkan Oknum Debt Collector Moladin Finance ke Polda Sulsel
Suaraindonesiaku,com.Makassar — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pandawa Pattingalloang Kota Makassar, Imran, S.E., secara resmi melaporkan sekelompok oknum Debt Collector dari perusahaan pembiayaan Moladin Finance ke Polda Sulawesi Selatan, dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/1054/X/2025/SPKT/POLDA SULSEL, atas dugaan perampasan kendaraan secara paksa di jalan umum. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jl. Hertasning – Aroepala, Kota Makassar, di mana mobil milik Imran, S.E. yang saat itu tengah digunakan oleh rekannya, dirampas paksa oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Debt Collector dari Moladin Finance. Menurut Imran, tindakan tersebut dilakukan tanpa disertai surat resmi penarikan atau surat perintah eksekusi dari pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. > “Debt Collector tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan kendaraan di jalan umum. Tindakan mereka jelas melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Saya harap aparat kepolisian bertindak tegas,” ujar Imran, S.E., usai membuat laporan di Polda Sulsel. Ia menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, penarikan atau penyitaan kendaraan objek fidusia hanya dapat dilakukan melalui mekanisme eksekusi pengadilan, bukan oleh pihak leasing atau debt collector secara sepihak. Imran juga menyoroti maraknya praktik premanisme yang berkedok Debt Collector di Kota Makassar. Ia berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Imran, S.E. didampingi oleh beberapa pengacara menyatakan akan mengawal kasus ini hingga para oknum Debt Collector tersebut ditetapkan sebagai tersangka, karena tindakan mereka dinilai telah meresahkan masyarakat Kota Makassar.
Pemberitahuan Kehilangan Sertifikat Tanah di Kabupaten Maros Atas Nama Makmur Sani
Suaraindonesiaku.com, Maros – Telah hilang 1 Buah Sertifikat Hak Milik Atas Nama Ir. Makmur Saini, Mt., yang terletak Perumahan Griya Maccopa Indah F4 No. 11, Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai, Kelurahan Bontoa, Lingkungan Sambotara, dengan No. Objek Pajak 73 08. 010. 002. 017-0200. 0. “Bagi siapa saja yang menemukan atau mengetahui keberadaan sertifikat tersebut, mohon dapat menghubungi saya di Nomor HP 082187640742,” kata Kuasa Pemilik Sertifikat, Hamdani kepada media, Kamis, 16 Oktober 2025. Selain menghubungi nomor pihak Kuasa Pemilik Sertifikat, pihak yang menemukan sertifikat tanah tersebut juga bisa melaporkan ke aparat desa setempat atau kantor pertanahan terdekat. “Demikian pengumuman ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih,” ucap Hamdani.
PLN Dukung UMKM Naik Kelas di Ajang Andalan Hati: UMKM Sulsel Maju dan Berkarakter
Suaraindonesiaku,com.Makassar, 16 Oktober 2025 — Komitmen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kembali diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam pameran “Andalan Hati: UMKM Sulsel Maju dan Berkarakter” yang digelar di Monumen Mandala, Makassar, Rabu (15/10). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-356, sekaligus menjadi wadah untuk menampilkan kreativitas dan potensi pelaku UMKM lokal. Ratusan pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, kriya, hingga produk ramah lingkungan berpartisipasi dalam ajang ini untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) turut berpartisipasi dengan menghadirkan berbagai produk unggulan dari Rumah BUMN PLN binaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Produk-produk tersebut mencerminkan semangat kemandirian, inovasi, dan keberlanjutan yang menjadi ciri khas UMKM binaan PLN UID Sulselrabar di wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang hadir meninjau langsung kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasinya saat berkunjung ke booth PLN UID Sulselrabar. Ia menilai PLN telah berperan aktif dalam mendorong tumbuhnya pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat berkembang dan berdaya saing. “Kami berterima kasih kepada PLN yang senantiasa hadir mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM. Kami berharap PLN terus menjadi pelopor dalam memajukan UMKM, membantu mereka naik kelas, dan berdaya saing di tingkat nasional bahkan global,” ujar Andi Sudirman Sulaiman. Selain menampilkan produk UMKM unggulan, PLN juga memanfaatkan momentum pameran ini untuk melakukan sosialisasi berbagai layanan digital PLN, seperti aplikasi PLN Mobile. Pengunjung yang hadir, terutama pelaku UMKM, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap berbagai inovasi dan kemudahan akses layanan PLN secara digital. General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, menyampaikan bahwa keikutsertaan PLN dalam ajang ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM binaan yang tangguh, inovatif, dan berkarakter. “PLN percaya bahwa pemberdayaan masyarakat adalah salah satu kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui Rumah BUMN PLN dan program TJSL, kami ingin memastikan pelaku UMKM memiliki akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan pasar yang lebih luas,” ungkap Edyansyah. Ia menambahkan, keberhasilan UMKM binaan PLN tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, memanfaatkan teknologi digital, dan mengedepankan keberlanjutan lingkungan dalam proses usahanya. “Kami ingin setiap UMKM binaan menjadi contoh nyata bahwa bisnis yang tumbuh bisa tetap menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Ini sejalan dengan komitmen PLN mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB 8): Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi,” imbuhnya. Melalui kegiatan ini, PLN UID Sulselrabar berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan BUMN dapat terus diperkuat. Tidak hanya untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan, tetapi juga untuk membangun karakter UMKM yang kreatif, mandiri, dan berdaya saing global. Narahubung: Ahmad Amirul Syarif Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar No. HP: 0815-2309-123
Dipimpin Wakil Bupati, Pemkab Sinjai Tertibkan Bangunan Liar di Area Pasar Sentral
Suaraindonesia.com, SINJAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai kembali menertibkan bangunan liar milik pedagang yang berdiri di area Pasar Sentral Sinjai bagian atas, Rabu (15/10/2025). Penertiban ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda, dan melibatkan tim gabungan dari sejumlah instansi. Diantaranya Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM, Dinas PUPR, serta DLHK. Turut serta pula aparat dari Kecamatan Sinjai Utara, Kelurahan Bongki, Polres, Kodim, dan Kejaksaan. Kegiatan berlangsung aman dan tertib. Para pedagang yang terkena penertiban diarahkan untuk direlokasi ke dalam area Pasar Sentral agar aktivitas jual beli tetap berjalan lancar. Selain penertiban, petugas gabungan juga melakukan pemangkasan pohon di area Pasar Sentral. Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata kawasan pasar agar lebih rapi dan nyaman. “Sesuai dengan Perda penertiban, ada beberapa pohon yang harus ditebang karena membahayakan pengunjung maupun pedagang. Penertiban ini dilakukan demi kenyamanan bersama dan akan berkelanjutan,” ujarnya. Ia menambahkan, Pemkab Sinjai juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan melalui Gerakan Sinjai Bersih “Tante Lisa” (Tangan Terampil Lihat Sampah Ambil). “Ini perlu terus digelorakan agar menjadi perhatian kita semua. Kami sudah melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang karena bangunan mereka berada di area yang bukan peruntukannya, melainkan lahan parkir,” jelasnya. Dengan penertiban ini, Andi Mahyanto berharap penataan Pasar Sentral Sinjai dapat berjalan lebih baik, sehingga lingkungan pasar menjadi lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh pengunjung dan pedagang.
Workshop Implementasi BLUD Kesehatan Sinjai Resmi Ditutup, Sekda Tekankan Integritas dan Keadilan Layanan
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR – Rangkaian kegiatan Workshop Implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Kesehatan Kabupaten Sinjai telah resmi berakhir. Penutupan workshop yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai ini dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Rabu (15/10/2025). Workshop ini fokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan tata kelola layanan fasilitas kesehatan daerah melalui skema BLUD. Dalam sambutannya, Sekda Andi Jefrianto Asapa memberikan penekanan penting mengenai faktor-faktor kunci di balik keberhasilan BLUD. Menurutnya, keberhasilan implementasi BLUD tidak hanya bergantung pada regulasi dan sistem, melainkan sangat ditentukan oleh komitmen, integritas, dan profesionalisme dari seluruh pihak pengelola. “Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai berkomitmen penuh. Ke depan, kami akan terus mendukung penguatan BLUD melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi kinerja BLUD dengan perencanaan pembangunan daerah,” tegasnya. Sekda Sinjai mengingatkan peserta workshop bahwa BLUD di sektor kesehatan tidak boleh berorientasi pada profit, melainkan harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa tujuan utama BLUD bukan mencari keuntungan, melainkan memastikan ketersediaan dan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan kepada publik. “Mari kita terus menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan publik, integritas, dan profesionalitas dalam bekerja, dengan orientasi pada kepuasan masyarakat. Kebutuhan publik harus menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang kita lakukan,” pesannya. Pada kesempatan tersebut, Andi Jefrianto Asapa juga membawakan materi dengan mengenai “Monitoring, Evaluasi, dan Kinerja BLUD”. Materi ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana dan layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang telah berstatus BLUD. Penutupan workshop ini diharapkan menjadi bekal bagi seluruh pihak terkait untuk segera mengimplementasikan tata kelola BLUD yang efektif, transparan, dan berintegritas demi peningkatan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Sinjai
Ekspor Perdana CV Harvest Green Global Agriculture, Kirim Butir Kelapa ke Berbagai Negara
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR — Momen bersejarah terjadi di Kota Makassar dengan terlaksananya pelepasan ekspor perdana CV Harvest Green Global Agriculture, sebuah perusahaan rintisan anak muda Sulawesi Selatan yang kini menembus pasar internasional. Acara ini dihadiri oleh Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, Tenaga Ahli Export Center Makassar, Pimpinan Bank Mandiri Makassar, serta jajaran Direktur dan Komisaris CV Harvest Green Global Agriculture, di kantor Bea Cukai Makassar, Senin (13/10/2025). Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulsel Ir. Sitti Chadidjah, M.Si., menegaskan bahwa momentum ekspor perdana ini menjadi bukti nyata daya saing produk pertanian Sulawesi Selatan. “Kelapa bukan hanya hasil bumi semata, melainkan simbol kerja keras petani, hasil sinergi antarinstansi, dan wujud nyata kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional,” Sitti Chadidjah. Ia menambahkan bahwa Badan Karantina Indonesia, melalui Karantina Sulsel, berperan penting dalam memastikan setiap produk ekspor aman, sehat, dan memenuhi standar internasional. “Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, ekspor dari Sulsel akan terus meningkat, tak hanya ke Vietnam, tapi juga ke berbagai negara lainnya,” imbuhnya optimis. Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Ade Irawan, menyampaikan kebanggaan atas peran instansinya dalam pencapaian ini. “Alhamdulillah, hari ini menjadi tonggak bersejarah dengan terlaksananya pelepasan ekspor perdana CV Harvest Green Global Agriculture, yang salah satunya mengirim 60.000 butir kelapa ke Vietnam. Bea dan Cukai hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga fasilitator perdagangan yang berkomitmen memberikan kemudahan bagi pelaku ekspor agar semakin tumbuh dan membanggakan,” tuturnya. Direktur CV Harvest Green Global Agriculture, Alfyan Sabir Narsum, turut berbagi kisah inspiratif perjalanan bisnisnya. “Perjalanan kami tidak mudah. Dari pengurusan legalitas, proses ekspor, hingga keterbatasan modal — semua kami hadapi dengan tekad dan kerja keras. Hari ini adalah bukti bahwa mimpi bisa diwujudkan dengan semangat pantang menyerah,” Alfyan penuh haru. Ia menegaskan bahwa CV Harvest Green Global Agriculture kini berdiri sebagai simbol kebangkitan generasi muda Sulsel yang percaya diri bersaing di pasar global. Sebagai penutup, Komisaris CV Harvest Green Global Agriculture, Andi Besse Nabila Saskia, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung. “Langkah bisnis, ini juga soal semangat anak muda yang percaya bahwa produk Indonesia mampu bersaing di dunia. Mari terus tumbuh bersama, membawa hasil bumi Indonesia semakin dikenal dan dihargai,” kata dia. Ekspor perdana ini, ujar Andi Besse, merupakan refleksi nyata bagaimana kolaborasi antarinstansi, inovasi anak muda, dan dukungan lembaga keuangan mampu menciptakan lompatan ekonomi baru dari daerah, melalui CV Harvest Green Global Agriculture, telah menunjukkan bahwa produk lokal bisa menembus global asal dikelola dengan komitmen, integritas, dan sinergi lintas sektor.
Dinas Koperasi Sinjai Gandeng BPVP Bantaeng Tingkatkan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa
Suaraindonesia.com, SINJAI – Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai bekerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bantaeng melaksanakan Pelatihan Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, A. Jefrianto Asapa, Selasa (14/10/2025) di Aula Serba Guna, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sinjai. Kegiatan yang akan berlangsung selama 4 hari itu diikuti 80 orang peserta atau para ketua pengurus koperasi desa merah putih. Sekda Sinjai, Andi Jefrianto dalam sambutannya menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya koperasi-koperasi baru yang kuat dan profesional, terutama di tingkat desa dan kelurahan. “Melalui kerja sama dengan BPVP Bantaeng, diharapkan peserta pelatihan dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewirausahaan yang akan menjadi bekal dalam mengelola koperasi dengan lebih efektif,” ungkapnya. Selain itu, Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan terbuka terhadap hal-hal baru yang disampaikan oleh para narasumber dan instruktur. “Jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas diri dan kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, sehingga koperasi yang dikelola benar-benar menjadi pilar ekonomi masyarakat dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan anggota,” imbuhnya. Pada kesempatan itu, Andi Jefrianto menjelaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan, dan menjadi wadah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, “Untuk itu melalui koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, masyarakat dapat membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, gotong royong, dan kebersamaan,” tambahnya.
