PPPK Teknis Kota Makassar Salurkan Donasi untuk Korban Demonstrasi di DPRD
suaraIndonesiaku,com.Makassar – Sebagai wujud empati dan kepedulian sosial, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis Tahun 2024 Kota Makassar turut serta memberikan dukungan nyata kepada para korban aksi demonstrasi yang terjadi di Gedung DPRD Kota Makassar. Donasi yang berhasil dihimpun dari keluarga besar PPPK Teknis disalurkan secara langsung kepada pihak-pihak yang terdampak, meliputi: • Korban meninggal dunia, yakni almarhum Muh. Akbar Basri (Staf Sekwan DPRD Kota Makassar), almarhumah Sarinawati (Staf Sekwan DPRD Kota Makassar), serta almarhum Rusdandiansyah atau Dandi (Driver Shopee Food). Bantuan diberikan dalam bentuk santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. • Korban luka yang masih menjalani perawatan intensif, yaitu Agung (Satpol PP), Budi (Satpol PP), Agus (Satpol PP), dan Arman (Satpol PP). Bantuan yang diberikan berupa dukungan biaya pengobatan serta kebutuhan pendukung lainnya. • Rekan-rekan Dinas Perhubungan yang mengalami kerugian materi akibat kendaraan mereka terbakar saat demonstrasi berlangsung. Penyaluran donasi ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, sebagai wujud solidaritas sekaligus bentuk dukungan moral bagi para korban dan keluarga yang terdampak. Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban yang dirasakan, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan, kedamaian, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Melalui langkah nyata ini, PPPK Teknis Tahun 2024 Kota Makassar menegaskan bahwa nilai kemanusiaan dan semangat gotong royong akan senantiasa menjadi fondasi utama dalam setiap pengabdian.
Kanwil Kemenhum Sulsel Bersama Pemkab Sinjai Gelar Rapat Terhadap 4 Rancangan Regulasi Daerah
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenhum) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap empat rancangan regulasi daerah. Rapat tersebut digelar secara zoom meeting dari Gedung Command Center Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Rabu (3/9/2025). Kempat rancangan regulasi yang dibahas itu yakni Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak dan Kewajiban dan Pemberhentian Jabatan Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. Selanjutnya, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sinjai Bersatu, Ranperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Ranperbup tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Rapat dihadiri oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Sulsel, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Andi Ilham Abubakar, Bagian Hukum Setdakab Sinjai serta perwakilan dari perangkat daerah terkait di lingkup Pemkab Sinjai. Andi Ilham Abubakar mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini untuk memastikan rancangan regulasi daerah yang disusun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selaras dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya. “Jadi tahapan ini wajib dilaksanakan sebelum Perda atau Perbup itu ditetapkan untuk melihat bahwa regulasi ini selaras atau tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya,” jelasnya. Kegiatan ini diisi dengan diskusi dan berbagai masukan dan saran yang diberikan serta panduan teknis terkait pengharmonisasian dan penulisan regulasi agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Melalui forum ini, diharapkan seluruh rancangan regulasi yang tengah disusun berkualitas dan mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Sinjai serta mendukung pencapaian program kerja pemerintah daerah secara efektif dan berlandaskan hukum yang kokoh.
KTNA Sinjai Audiensi dengan Bupati, Laporkan Persiapan Rembuk Nasional
Suaraindonesiaku.com, Sinjai — Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sinjai melaksanakan audiensi dengan Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, pada Rabu (3/9/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati, Kantor Bupati Sinjai, Tanassang, ini bertujuan untuk melaporkan rencana kegiatan KTNA. Dalam audiensi tersebut, Ketua KTNA Kabupaten Sinjai, Ilham, menyampaikan laporan mengenai persiapan mereka untuk mengikuti Rembuk Nasional KTNA se-Indonesia. Kegiatan akbar ini rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 18 September 2025 di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. ”Kehadiran kami hari ini adalah untuk menyampaikan secara langsung kepada Ibu Bupati tentang agenda penting ini. Kami akan berpartisipasi aktif dalam Rembuk Nasional KTNA yang akan dihadiri oleh perwakilan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia,” ujar Ilham. Menurut Ilham, Rembuk Nasional ini merupakan kesempatan emas bagi KTNA Sinjai untuk bertukar gagasan, memperkuat jaringan, dan membawa aspirasi petani serta nelayan dari Kabupaten Sinjai ke tingkat nasional. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa Rembuk Nasional kali ini akan membahas persiapan penting untuk Pekan Nasional KTNA (Penas KTNA) tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Provinsi Gorontalo. Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menyambut baik kedatangan KTNA dan memberikan apresiasi atas partisipasi mereka dalam kegiatan berskala nasional tersebut. Dukungan penuh dari pemerintah daerah diharapkan dapat memotivasi KTNA Kabupaten Sinjai untuk berkontribusi maksimal dan membawa hasil positif bagi sektor pertanian dan perikanan di wilayahnya. Turut hadir dalam audiensi ini, Kepala Dinas Perikanan Syamsul Alam, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Burhanuddin serta jajaran Pengurus KTNA Kabupaten Sinjai. (Tim Website)
Pemkab Sinjai Ikuti Rakor Virtual Ditjen Polpum Kemendagri, Perkuat Stabilitas Sosial Politik Daerah
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai mengambil langkah proaktif untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayahnya. Langkah ini ditandai dengan partisipasi dalam rapat koordinasi (rakor) virtual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (2/9/2025). Rakor ini diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Jefrianto Asapa dari Ruang Kerja Sekda. Ia didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Andi Ilham Abubakar serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Akbar Juhamran. Pertemuan ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah untuk menyamakan langkah dalam memastikan situasi tetap kondusif di tengah berbagai dinamika nasional. Sekda Andi Jefrianto Asapa menyampaikan bahwa Ditjen Polpum Kemendagri menggarisbawahi beberapa poin arahan penting dari Menteri Dalam Negeri. Poin-poin ini, yang sebelumnya juga telah disampaikan kepada para kepala daerah, menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. ”Poin penting yang disampaikan kepada kami para Sekretaris Daerah dan Kepala Kesbangpol adalah bagaimana Pemerintah Daerah segera melakukan pooling system di daerah masing-masing,” ujarnya. Selain itu, ada beberapa arahan lain yang ditekankan untuk menjaga kondusivitas. Pertama, para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk tidak menyebarkan konten kekerasan terkait demonstrasi yang marak belakangan ini melalui media sosial. Kedua, pemerintah daerah diharapkan lebih aktif menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti pasar pangan murah dan bakti sosial. Guna memperkuat ketahanan di tingkat masyarakat, pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) juga menjadi salah satu fokus utama. Terakhir, para kepala daerah diharapkan tidak meninggalkan daerah, apalagi melakukan perjalanan ke luar negeri, untuk sementara waktu. Menindaklanjuti hasil rakor ini, Andi Jefri berharap agar langkah-langkah yang dibahas dapat segera diimplementasikan. “Kita berharap agar teman-teman di Kesbangpol segera menindaklanjuti sehingga situasi di Kabupaten Sinjai ini tetap kondusif, tidak seperti di daerah lain,” harapnya. Andi Jefri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan kenyamanan. “Kami berharap masyarakat mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Forkopimda untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” tutupnya.
Bapenda Sinjai Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Tarif PBB Tahun 2025
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai memberikan penjelasan terkait isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang santer diperbincangkan di publik. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sinjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis, menegaskan bahwa tarif pajak bumi dan bangunan tidak mengalami kenaikan. Kepala Bapenda Sinjai H. Asdar Amal Dharmawan, mengatakan tarif PBB di Kab Sinjai sudah ditetapkan melalui Perda PDRD No 3 Tahun 2023 dan sudah berjalan sejak Januari 2024 sehingga tidak mengalami kenaikan tahun ini. Dia pun menyebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi atau ZNT tanah tidak dilakukan penyesuaian atau tetap sama sejak diserahkan dari Pajak Negara tahun 2014, dimana nilai atau harga pada sistem terendah Rp1.700/M2 sampai dengan Rp285.000 / M2. “Jadi khusus pajak bumi tidak mengalami penyesuaian sejak pajak negara diserahkan ke Pemerintah Daerah,” terangnya, Selasa (2/9/2025). Untuk nilai bangunan mengalami penyesuaian dengan berdasar pada perhitungan nilai bangunan pada NJOP, yakni menyesuaikan nilai semen, batu bata, dan ongkos kerja. Itupun penyesuaian nilai masih sangat wajar. Misalnya, nilai semen pada sistem dinaikkan dari Rp30 ribu menjadi Rp45 ribu. “Sehingga, hanya wajib pajak yang memiliki bangunan yang mengalami penyesuaian, yang nilainya bervariasi tergantung kondisi dan luasan bangunan,” bebernya. Penyesuaian ini juga telah melalui beberapa kali simulasi sampai mendapat nilai yang dianggap wajar dengan kondisi saat ini yang tidak memberatkan wajib pajak. Dan, tidak kalah pentingnya bahwa penyesuaian ini juga merupakan hasil dari konsultasi dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba sebagai perpanjangan Ditjen Pajak Kemenkeu di Kabupaten Sinjai, dan sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembinaan pengelolaan pajak di daerah. “Sekali lagi yang mengalami penyesuaian adalah NJOP bangunan, bukan bumi atau tanahnya. Itu pun kami telah menetapkan tarif minimal Rp20 ribu, artinya jika pokok pajaknya di bawah Rp18 juta maka PBB yang dibayar Rp20 ribu, hal ini berdasarkan Perda yang diterbit pada tahun 2023,” ungkapnya
Bupati Ratnawati Dorong RSUD Sinjai Perkuat Layanan Lewat Forum Konsultasi Publik
Suaraindonesiaku.com, Sinjai – Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menegaskan pentingnya Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai ruang dialog untuk memperkuat mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Sinjai. Hal itu ia sampaikan saat membuka FKP yang digelar UPT RSUD Sinjai di Aula Lantai II RSUD, Senin (1/9/2025). Mengusung tema “Mendengar dengan Hati, Melayani dengan Ramah: RSUD Sinjai Prima untuk Sinjai”, forum ini menjadi sarana komunikasi antara pengelola layanan kesehatan dengan masyarakat. Direktur RSUD Sinjai, dr. Kahar Anies, menuturkan FKP bertujuan menyerap aspirasi publik serta merumuskan kebijakan yang adil dan transparan. “Kami ingin forum ini menghasilkan solusi terbaik demi peningkatan layanan di RSUD Sinjai,” katanya. Bupati Ratnawati menambahkan, FKP tidak berhenti pada diskusi, tetapi harus melahirkan rencana aksi nyata. “Rasa aman dan nyaman adalah fondasi pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena itu, masukan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya. Kegiatan ini diikuti Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa selaku Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan dr. Emmy Kartahara Malik, kepala puskesmas, BPJS, organisasi masyarakat, LSM, serta insan media.
DPC PKB Sinjai Resmi Melantik Kader Loyalis LKK, Ini Harapan Risman sebagai Ketua LKK
Suaraindonesiaku.com, Sinjai — Dewan pimpinan cabang kabupaten Sinjai Resmi melantik kader loyalis LKK DPC kabupaten sinjai sebanyak 70 kader. Bertempat Di hotel Sanjaya sinjai. Minggu, (31/08/2025) Pelantikan dihadiri langsung, ketua DPC PKB kabupaten sinjai A.Olivia Batari Sugi, Sekertaris DPC Zainal Abidin Hasnur, S.SOS., M.Si S.H, Pengurus dan Struktur LKP Sulawesi Selatan sebagai pemateri, Pengurus DPC kabupaten sinjai serta Ketua LKK Risman, S.E., M.M Ketua LKK Risman, S.E., M.M dalam sambutanya sangat bangga terhadap kader-kader muda partai PKB sinjai yang dimana telah mengikuti pelatihan kaderisasi. Pendidikan kader loyalis bertujuan untuk membentuk kader-kader yang loyal berintegritas dan memiliki komitmen kuat terhadap partai “Saya menyambut baik kehadiran kader-kader muda PKB dalam pendidikan kader loyalis ini yang diselenggarakan oleh Lembaga Kaderisasi Kabupaten Sinjai Partai Kebangkitan Bangsa”, ucap risman Ketua LKK PKB sinjai memberi pemaham bahwa Kader PKB sinjai Harus menjadi kader yang loyal, Solid dan siap berjuang kapanpun di butuhkan. kader Pejuang Perubahan untuk memberi solusi, memperjuangkan nasib petani, nelayan, guru, santri dan rakyat kecil. “Karna itu saya ingin menekankan kepada Kader PKB sinjai Harus menjadi kader yg loyal, Solid dan siap berjuang kapanpun di butuhkan. Ingatlah kita bukan sekedar kader, kita adalah Pejuang Perubahan. Kita hadir untuk memberi solusi, memperjuangkan nasib petani, nelayan, guru, santri dan rakyat kecil”, Tegasnya PKB adalah partai yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan, memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat “PKB ini sebagai partai yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan, memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat” lanjutnya Kader yang tangguh, cerdas, dan berintegritas, serta mampu menjadi agen perubahan bagi masyarakat dan bangsa terutama di kabupaten sinjai. “Kita harus menjadi kader yang tangguh, cerdas, dan berintegritas, serta mampu menjadi agen perubahan bagi masyarakat dan bangsa.” Tutup risman
Demi Menjamin Keamanan Peserta Didik, Disdik Keluarkan Edaran Belajar Daring Sementara Waktu
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pendidikan resmi mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan pembelajaran daring untuk seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP mulai 1 hingga 4 September 2025. Langkah ini menyusul adanya imbauan Gubernur Sulsel Nomor 338/12640/Disdik tertanggal 31 Agustus 2025, mengingat meningkatnya aksi demonstrasi dibeberapa daerah. Dalam surat edaran bernomor 100.3.4.4/04.5439/Disdik, Kepala Dinas Pendidikan Sinjai, Irwan Suaib menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. “Pelaksanaan pembelajaran agar dilaksanakan secara daring mulai tanggal 1 s.d. 4 September 2025. Guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas pembelajaran secara optimal serta memastikan peserta didik aktif belajar secara daring,” bunyi edaran tersebut. Selain itu, Kepala Satuan Pendidikan juga diminta untuk memantau jalannya pembelajaran daring sekaligus menjaga agar kondisi sekolah tetap aman dan kondusif. Disdik Sinjai juga menegaskan bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara hingga kondisi di lapangan dinyatakan kondusif. Ketentuan lebih lanjut akan diinformasikan kemudian sesuai perkembangan situasi.
Muslimah Wahdah Islamiyah Sinjai Gelar Tasyakuran Dirosa, Bupati Apresiasi Program Peningkatan Bacaan Al-Qur’an
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Muslimah Wahdah Islamiyah Kabupaten Sinjai menggelar Tasyakuran Dirosa di Auditorium Andi Azikin, Jalan Persatuan Raya Sinjai, Minggu (31/08/2025) pagi. Kegiatan ini diikuti ratusan ibu-ibu yang selama ini mengikuti program pembelajaran Al-Qur’an melalui metode Dirosa atau Pendidikan Al-Qur’an Orang Dewasa. Pada kegiatan tersebut, Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif turut hadir membersamai. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan dukungan pemerintah daerah terhadap program tersebut. Menurutnya, Dirosa memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya kaum ibu, dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an. “Program Dirosa ini sangat bermanfaat karena membantu ibu-ibu memperbaiki bacaan Al-Qur’an. Pemerintah daerah tentu sangat mendukung upaya seperti ini,” ujarnya. Kegiatan tasyakuran ini sekaligus menjadi momentum silaturahmi dan penguatan komitmen Muslimah Wahdah Islamiyah Sinjai dalam mendorong peningkatan literasi Al-Qur’an di kalangan masyarakat. Dengan mengusung tema “Rajut Hari dengan Al-Qur’an Raih Keberkahan”, acara Tasyakuran Dirosa ini menghadirkan Ustadzah Rosniar sebagai pemateri. Ia merupakan daiyah dan trainer Muslimah Wahdah Islamiyah Kabupaten Sinjai
Rapat Kerja Wilayah II Lafkespri Korwil Sulawesi Selatan Digelar di Makassar
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (Lafkespri) Korwil Sulawesi Selatan sukses menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke-2 yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar. Mengusung tema “Membangun Ekosistem Akreditasi yang Adaptif dan Berkelanjutan di Sulawesi Selatan”, kegiatan ini dihadiri oleh 52 surveior dari total 65 surveior Puskesmas dan Klinik Lafkespri yang bertugas di wilayah Sulsel, Sabtu (30/08/2025) Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Lafkespri Pusat, Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt., serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. dr. Ishaq Iskandar, MH, M.Kes, yang memberikan apresiasi atas kontribusi Lafkespri di wilayah ini. “Selama periode 2023 hingga 2024, Lafkespri telah mengakreditasi sekitar 30 persen Puskesmas dan 48 persen Klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Sulawesi Selatan. Capaian ini membuktikan tingkat kepercayaan tinggi fasilitas kesehatan terhadap kinerja surveior Lafkespri,” ujar Dr. Ishaq dalam sambutannya. Rakerwil yang rutin digelar setiap tahun ini menjadi ajang evaluasi kinerja kepengurusan selama setahun terakhir sekaligus forum untuk menyusun program strategis untuk satu tahun ke depan. Ketua Korwil Lafkespri Sulsel menyampaikan bahwa ke depan, penguatan kapasitas surveior akan menjadi prioritas agar mampu menjawab kebutuhan fasilitas kesehatan sekaligus mengikuti perkembangan regulasi terbaru dari Kementerian Kesehatan. Selain rapat kerja dan diskusi internal, kegiatan ini juga menghadirkan sesi materi pemahaman akreditasi terkait integrasi layanan primer per klaster, yang disampaikan oleh dr. Cornelius Tjahjono. Dalam sambutannya, Ketua Umum Lafkespri Pusat, Dr. Chazali Situmorang, mengapresiasi kualitas kegiatan ini. “Diskusi, rekomendasi, dan saran yang dihasilkan pada Rakerwil ini akan menjadi bahan penting untuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lafkespri yang akan diselenggarakan pada Oktober 2025 di Jakarta,” ujarnya. Dengan terselenggaranya Rakerwil II ini, diharapkan Lafkespri Sulawesi Selatan semakin siap membangun ekosistem akreditasi yang adaptif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan primer di masa depan.
