Wahab Tahir Sebut Ranperda Pemberian Insentif-Kemudahan Investasi Untungkan UMKM
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menyebut Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat menguntungkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dia selaku Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan dan legislator lainnya mengaku menggodok ini demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, terkhusus UMKM. Demikian disampaikan legislator dari Fraksi Golkar itu saat menggelar Forum Grup Discussion (FDG) membahas Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, di Hotel Lynt, Jalan Hertasning, Senin (5/8/2024). “Silahkan bagi yang mau jadi pengusaha. Lewat perda ini nantinya kita akan diberikan insentif seperti pendanaan,” ujarnya. Dia melanjutkan bahwa ranperda ini masih diperdebatkan di DPRD Makassar. Selain ingin menguntungkan masyarakat, dia tidak mau ranperda ini ketika disahkan akan membebani APBD Kota Makassar. “Jadi perdebatannya masalah semantik. Harus dibedakan itu pemberian sama kemudahan. Jangan sampai ada yang memanfaatkan dengan mengambil keduanya sehingga memberatkan APBD nanti,” jelasnya. “Semoga secepatnya ini kita bisa selesaikan semuanya. Sehingga manfaatnya kepada masyarakat bisa ada apalagi untuk UMKM kita,” tutup Abdul Wahab. Kepala Bidang Kebijakan Advokasi Dinas Penanaman Modal PTSP Makassar, Firman Wahab turut menyampaikan ranperda ini sudah lama ingin dihadirkan menyusul perkembangan investasi yang pesat. “Apalagi ketika di audit oleh BPK itu beberapa kali menjadi temuan terkait dengan keberadaan regulasi ini, sebenarnya sudah lama harus dibuat tapi belum ditetapkan,” katanya. Lebih lanjut, dia menyebut antara pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan dua hal yang berbeda. Dan mesti dipahami dengan jelas lewat perda tersebut. “Ini dua hal yang berbeda, ketika investasi itu ada dukungan kebijakan fiskal seperti pemberian modal. Sedangkan kemudahan itu kebijakan non fiskal jadi bentuknya bukan uang bentuknya seperti fasilitas kemudahan pelayanan,” jelasnya. Terakhir, Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Sulsel, Lukman juga berpendapat perda ini mesti diterbitkan. “Jadi perda ini diharapkan memberikan kepastian hukum yang jelas bagaimana investasi di Makassar,” ujarnya. “Dan perda ini diharapkan juga memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi kota Makassar, utamanya bagi pelaku usaha kecil menengah kita,” tutupnya. (*)
Ketua TP PKK Makassar Meriahkan Festival Kelong Anak Lorong Zona 4 di Tallo
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, memeriahkan penyelenggaraan Festival Kelong Anak Lorong (Kenalan Lorong) Zona 4 yang digelar di Kecamatan Tallo, Minggu (04/08/2024). Festival Kelong ini merupakan ajang tarika suara dengan membawakan lagu bugis yang digelar oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar setiap tahun. Diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Makassar. Festival di titik keempat ini diikuti oleh peserta dari Kecamatan Tallo, Kecamatan Sangkarrang, dan Kecamatan Ujung Tanah. Total sebanyak 32 peserta dari tiga kecamatan tersebut berpartisipasi dalam acara ini. Setibanya di lokasi, Indira disambut oleh Anggota DPRD Kota Makassar Yenni Rahman, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Camat Tallo, Camat Ujung Tanah, Camat Sangkarrang, dan berbagai tokoh masyarakat setempat. Pada saat kedatangan Indira, hampir setengah dari peserta Festival Kelong telah menampilkan performa terbaik mereka di atas panggung. Indira menyampaikan rasa syukurnya dan mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan, camat, dan seluruh jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Ia memberikan apresiasi kegiatan ini karena menjadi potensi dalam menggali bakat dalam mengangkat kembali konten-konten budaya lokal melalui audisi khusus Festival Kelong ini. Semangat Indira melihat bakat-bakat anak muda Kota Makassar pun sangat tinggi. Dirinya terus berupaya menyempatkan diri menghadiri pertunjukan di seluruh titik penyelenggaraan. “Antusiasme dari seluruh kecamatan dan para peserta sangat luar biasa. Saya hadir di zona pertama dan kedua, ketiga tidak sempat, dan hari ini yang keempat. Peserta kali ini banyak dan semangatnya sangat luar biasa. Saya sangat gembira,”ujar Indira. Indira menggaris bawahi pentingnya mengapresiasi budaya lokal agar tidak terlupakan. Festival Kelong Anak Lorong ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan dan melestarikan kebudayaan lokal Makassar. “Ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kota Makassar, dan kita harus terus menginisiasi acara seperti festival kelong ini. Kedepannya, banyak lagi yang akan dibuat oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar untuk mengangkat budaya lokal kita sehingga kita tidak meninggalkan akar budaya kita,” tutupnya.(*)
Nunung Dasniar Dorong Pemerintah Optimalkan Layanan Persampahan di Makassar
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar mengajak masyarakat untuk senantiasa rutin dalam membayarkan retribusi pelayanan persampahan demi menjaga kebersihan lingkungan. Karena, kata Legislator Gerindra Makassar ini, retribusi yang dipungut dari masyarakat bisa meningkatkan pendapatan daerah dalam pembangunan dan mengoptimalkan pelayanan publik. Hal itu disampaikan Nunung Dasniar saat menggelar sosialisasi penyebarluasan Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, di Hotel Grand Maleo Makassar, Minggu (4/8/2024). “Makanya dengan adanya retribusi persampahan ini pemerintah harus maksimal dalam melayani masyarakat kita,” ungkapnya. Apalagi, menurut Nunung, masih banyak masyarakat prasejahtera yang tidak mampu membayar retribusi setiap bulannya. Sehingga, harus diberikan keringanan. Sementara itu, hadir sebagai narasumber, Irwan menjelaskan salah satu indikator dalam insentif RT RW di kota Makassar ada didalamnya pelayanan persampahan. Misalnya anggaran yang digelontorkan untuk melayani setiap masyarakat di wilayahnya. “Sehingga sampah rumah tangga atau komersil pasti berbeda pelayanan retribusinya, contohnya walaupun dia tinggal di jalan protokol pasti berbeda dengan yang tinggal di jalan lorong,” jelasnya. Irwan juga menyampaikan, untuk perhitungan ada tiga pendekatan, pertama pendekatan zonasi atau wilayah, kedua pendekatan kubikasi sampah kemudian jenis sampah yang ada. “Biasanya juga, kelurahan dan kecamatan tidak menyiapkan SKRD atau surat ketetapan retribusi daerah. Kalau ada oknum kelurahan atau kecamatan tanpa memberikan SKRD tersebut, kita sebagai masyarakat boleh tidak membayarkan retribusi pelayanan persampahan,” ungkapnya. Senada, Dedy Kurniawan mengatakan ada tiga jenis retribusi sampah yang disasar oleh pemerintah dalam memungut iuran setiap bulannya, seperti di hotel, jalan lorong dan tempat usaha. Pihak kelurahan akan mengirim ke kecamatan untuk menyetor SKRD ketika akan memungut retribusi sampah. Adapun tata caranya bisa langsung disampaikan ke RT RW setempat. “Tapi sekarang sudah ada tata cara pembayaran retribusi sampah dengan memakai Qris atau via transfer, ini mungkin meminimalisir kebocoran anggaran dengan disetor langsung ke rekening pemerintah,” pungkasnya.
Apiaty Amin Syam Ajak Warga Bergaya Hidup Berkelanjutan Lewat Jaga Lingkungan
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Prof Apiaty K Amin Syam mengajak warga untuk melakukan gaya hidup berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang ada di sekitar. Hal itu disampaikannya saat Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Makassar. Bertempat di Hotel Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, Minggu (4/8/2024). Legislator dari Fraksi Golkar ini menyampaikan perda ini sudah mengatur bagaimana cara hidup berkelanjutan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah sampah. “Perda ini sangat mengharapkan namanya keberlanjutan. Makanya tentu kita perlu memahami bagaimana cara melestarikan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarang,” ujarnya. “Contohnya kita buang sampah plastik itu kalau dibuang sembarangan ke permukaan tanah atau laut itu bisa mencemari air yang kita gunakan,” lanjut Apiaty. Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ini pun meminta agar warga yang hadir dalam sosialisasi ini ikut ambil bagian dalam menyebarluaskan perda ini. Sehingga, warga yang lain ikut bergaya hidup keberlanjutan dengan paham cara menjaga lingkungan. “Kami harapkan kepada smua untuk bisa menyebarluaskan ini, dan harus disampaikan kepada kita kepada saudara agar perda ini diketahui,” tukasnya. Sementara itu, Dosen Universitas Hasanuddin, Ahmad Muhclis mengatakan sampah memang masih menjadi masalah utama di Makassar. Dia melihat masih banyak warga yang kurang sadar menjaga lingkungan. “Padahal ini sebenernya tidak susah dilakukan jika kita mulai membiasakan diri. Kalau ada tempat sampah yah disitulah kita buang,” ujarnya. “Kita harus tahu kalau menjaga lingkungan itu penting. Selain pemanasan global yang terjadi, sudah banyak fenomena alam yang terjadi karena kita tidak menjaga lingkungan,” tambah Ahmad Muhlis. Terakhir, Faidah Azuz menyampaikan bahwa perda ini sudah mengatur secara rinci perihal pencegahan pencemaran lingkungan dari berbagai segi. Dia berharap warga semuanya paham. “Pengendalian itu berkaitan dengan pencegahan jadi semua yang bisa tercemar itu sudah diatur agar kita tetap menjaga lingkungan,” tutup Faidah. (*)
PC IMM Makassar Timur Hadirkan Dialog Akar “Muhammadiyah dan Tambang dalam Paradigma Kader IMM”
Suaraindonesiaku.com, Makassar – PC IMM Makassar Timur gelar dialog Akar, Muhammadiyah dan Tambang dalam Paradigma kader IMM, Dialog akar ini berlangsung pada Sabtu 3 Agustus 2024, di Taman Firdaus kampus UMI Dialog ini bertujuan mengadvokasi kader IMM maktim supaya mempunyai pemahaman terkait isu yang lagi kontroversial mengenai deklarasi PP Muhammadiyah menerima izin mengelola tambang. Dialog ini mengadirkan kakanda Roki Sugara demisioner ketua IMM Makassar Timur sebagai pemantik dan dihadiri oleh kader IMM Makassar Timur, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Dalam dialog tersebut kakanda Roki Sugara memberikan pendapat bahwa Muhammadiyah merupakan Lembaga keagamaan yang sudah mandiri dan memiliki prinsip mengutamakan kesejahteraan ummat dan kepentingan ummat, tetapi dengan Keputusan yang cukup berani dalam menerima izin mengelolah tambang dari pemerintah Dilanjutkan bahwa hal ini merupakan langkah yang pasti akan menuai prokontra dalam internal Muhammadiyah maupun di luar intenal Muhammadiyah, Dimana izin pengelolaan tambang ini patut kita curigai karena pemberian izin ini jangan sampai alat transaksional kepentingan, akan tetapi kita tidak boleh sampai melihat hanya satu sisi saja, maka dari itu dialog ini tidak berhenti sampai disini. Dialog ini berlangsung dengan interaktif dari peserta forum dialog, beberapa peserta dialog setuju dengan Keputusan PP Muhammadiyah karena tentu dalam proses pengambilan Keputusan melalui pengkajian yang dalam maka tidak diragukan bahwa Keputusan tersebut penuh dengan pertimbangan Ada juga yang mempertanyakan komitmen Muhammadiyah apakah akan tetap konsisten untuk ummat atau akan ikut dengan terpolarisasi oleh kepentingan sekelompok kecil orang karena informasi mengenai izin dan mekanisme dalam pengelolaan tambang belum bersifat transparansi, jadi sebagai kader kita harus tetap peka dan mengawal kebijakan PP Muhammadiyah (*)
Perkuat Koalisi “DIA” di Pilgub Sulsel Partai PPP Siap Terbitkan SK
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjukkan komitmennya di Pilkada serentak 2024. Akan segera menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan calon Gubernur Sulsel ke Moh Ramdhan Pomanto. Rencananya, surat keputusan itu akan diserahkan dalam waktu dekat ini, di Jakarta. “DPP (PPP) akan mengeluarkan surat (rekomendasi), hari ini hanya satu nama yaitu pak DP (Danny Pomanto),” ungkap Ketua Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Sulsel, Rahmat Taqwa Quraisy, via pesan singkat Whatsapp, tadi. “(Penyerahannya) oleh DPP PPP, insyaAllah 3-5 hari ke depan,” sambung RTQ-akronim anggota DPRD Makassar tersebut. Sikap politik partai berlambang Ka’bah ini semakin memperkuat langkah Danny Pomanto untuk maju di Pilgub Sulsel. Sebelumnya, Danny Pomanto juga telah menerima surat rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan begitu, syarat kursi partai pengusung Danny Pomanto sudah hampir mencukupi 17. Sisa menunggu surat rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kursi PPP di DPRD Sulsel sendiri memiliki delapan kursi. Sama dengan PKB, juga delapan kursi. Jadi total sementara, baru 16 kursi yang diperoleh Danny Pomanto. Sementara itu, PDIP memiliki 6 kursi di DPRD Sulsel hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Ketua Desk Pilkada DPP PKB, Abdul Halim Iskandar sebelumnya telah menyerahkan surat rekomendasi untuk Danny Pomanto berpasangan dengan Azhar Arsyad (“DIA”). Danny Pomanto sebagai bakal calon Gubernur Sulsel, dan Azhar Arsyad yang juga Ketua PKB Sulsel sebagai bakal calon Wakil Gubernur Sulsel. “Alhamdulillah. Hari ini DPP PKB mengeluarkan rekom untuk Pilgub Sulsel,” kata Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, Kamis lalu, 01 Agustus 2024. (***)
BRIDA Makassar Dukung Tata Pemerintahan Smart City dengan Optimalisasi Pendampingan Inovator
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen untuk mewujudkan salah satu visi Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yakni Percepatan Tata Pemerintahan Sombere And Smart City. Dalam upaya ini, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar mengambil peran untuk mendukung percepatan program tersebut melalui optimalisasi inovasi pelayanan publik. Kepala BRIDA Kota Makassar, Nirman Mungkasa, menjelaskan BRIDA memiliki tanggung jawab untuk mendampingi inovator dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menciptakan berbagai inovasi. “Kami berfokus pada pengembangan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sesuai dengan prinsip smart city,” jelas Nirman pada Jumat, (2/8/2024). Nirman mengatakan pendampingan BRIDA dilakukan melalui Inikubator Inovasi, yang merupakan salah satu inovasi dari BRIDA. “Inikubasi ini memiliki mentor yang membantu dalam pembuatan aplikasi, mengembangkan ide-ide, pembuatan video promosi, dan berbagai layanan digital lainnya yang mendukung pengembangan inovasinya,” jelasnya. Lebih lanjut, kata Nirman, BRIDA juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang telah diluncurkan untuk memastikan setiap inovasi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berdampak positif dan dapat meningkatkan pelayanan untuk kualitas hidup masyarakat,” jelasnya. Nirman menyebutkan pada tahun 2023, Kota Makassar menjadi salah satu Kota Terinovatif di Indonesia, dalam kompetisi Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Keberhasilan tersebut dicapai berkat partisipasi para inovator dalam 79 inovasi, yang terdiri dari 56 inovasi berbasis digital dan 23 inovasi non-digital,” sebutnya. Untuk tahun 2024, Nirman mengatakan BRIDA menargetkan minimal 150 inovasi yang akan dikirim untuk berpartisipasi dalam IGA 2024. “Saat ini sudah ada lebih dari 500 inovasi yang dihasilkan oleh para inovator di lingkungan Pemkot Makassar, kami menargetkan minimal 150 inovasi yang ikut berkompotensi,” jelasnya. Nirman optimis bahwa Makassar dapat kembali mempertahankan predikat sebagai kota terinovatif dengan semakin banyaknya inovasi yang dihasilkan. Nirman menekankan pentingnya inovasi di jajaran pemerintahan dalam mencapai optimalisasi tata pemerintahan yang Sombere and Smart City.
Abdul Wahab Tahir Ingatkan Pentingnya Beri ASI Eksklusif untuk Bayi
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Bertempat di Hotel Lynt, Jalan Hertasning, Sabtu (3/8/2024). Dalam sosialisasi ini, legislator dari Fraksi Golkar itu menghadirkan dua narasumber. Keduanya adalah dr Jelita Inayah Sari dan Ustadz Samsir. Abdul Wahab menyampaikan bahwa ibu-ibu berusaha mungkin harus memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya. Sebab, asi mengandung gizi yang banyak. “Anak itu dalam perspektif Islam mereka itu wajib diperhatikan oleh orang tua apalagi ibu kita. Tentu saja salah satunya kita harus berikan ASI,” ujarnya. ASI yang terdapat pada seorang ibu, kata Abdul Wahab, merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki perempuan. Perannya dalam memberikan air susu mendorong pertumbuhan anak lebih optimal. “Jadi inilah keistimewaan perempuan kita. Begitu pentingnya peran perempuan apalagi untuk anak,” ujarnya. Narasumber, dr Jelita Inayah Sari menjelaskan gizi ada pada ASI Eksklusif memang lebih banyak. “Bukan itu saja, keunggulan lainnya dari ASI Eksklusif itu adalah kita bisa menurunkan berat badan kita. Saya dulu sebulan menyusui itu sudah turun 10 kg,” katanya. Semua ibu, kata dia, punya peluang untuk memberikan ASI Eksklusif dalam jangka waktu yang lama atau sesuai periodenya yaitu 2 tahun. Itu selama mereka haid. “Selama anda fase menstruasi, masih memungkinkan untuk menyusui, apabila ada kendala sehingga hanya tiga bulan itu boleh saja disusui oleh ibu pengganti,” tukasnya. Begitu pula yang disampaikan Ustadz Samsir. Dia menegaskan peran seorang ibu penting bagi tumbuh kembang anak. “Maka berilah perhatian kepada anak kita karena dialah penerus bangsa kita,” ujarnya. Dia juga mengatakan kasih sayang ibu kepada anaknya mempengaruhi karakter anak. Untuk itu, sejak bayi perlu diperhatikan dengan baik. “Mulai dari bayi seperti pemberian ASI Eksklusif itu sudah bagian dari perhatian kita kepada anak kita. Jangan sampai itu dilupakan,” tutup Ustadz Samsir. (*)
Ketua DPRD Makassar Terima Kunjungan Silaturahmi Kajari, Bahas Isu Terkini Penegakan Hukum
Suaraindonesiaku.com, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar Nauli Rahim Siregar, Jumat (2/8/2024). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu berlangsung di ruang Rapat Ketua DPRD. Rudianto Lallo didampingi Ketua Fraksi PAN DPRD Makassar Hamzah Hamid, Sekretaris DPRD H Dahyal, Kabag Humas & Protokol Syahril, dan Kabag Umum Muhajir. Dalam kunjungan tersebut, Nauli Rahim Siregar menyampaikan maksud kedatangannya terutama sebagai Kajari Makassar yang baru sebulan lebih bertugas di Kota Makassar. Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menyambut baik silaturahmi Kajari Makassar. Rudianto menekankan pentingnya sinergi antara kejaksaan dan legislatif dalam mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang efektif di Kota Makassar. Nauli Rahim Siregar mengapresiasi sambutan dari Ketua DPRD Kota Makassar. Ia menyampaikan tekadnya untuk memperkuat kerja sama antara kejaksaan dan DPRD dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang mungkin muncul di wilayah Kota Makassar. Dalam dialog intens tersebut, kedua belah pihak membahas banyak isu terkini, antara lain upaya pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemantapan hukum di Kota Makassar. Sekretaris DPRD H Dahyal juga turut memberikan pandangan dan usulannya dalam diskusi tersebut. Menurutnya, sekwan akan selalu berperan aktif dalam mendukung terciptanya sinergi yang optimal antara kejaksaan dan legislatif. Setelah melalui banyak diskusi serius, pertemuan ditutup dengan suasana yang akrab. Rudianto Lallo dan jajaran pimpinan DPRD Kota Makassar sepakat untuk terus menjalin komunikasi yang baik dan membangun kerja sama yang lebih erat demi kepentingan bersama. Silaturahmi ini tidak hanya menciptakan hubungan yang baik antara kejaksaan dan legislatif, tetapi juga memberikan harapan baru untuk kemajuan dan keadilan di Kota Makassar.
Ketua TP PKK Makassar Dorong Kader Pokja IV di Kecamatan Mariso dan Ujung Pandang Cerdas Lewat Bimtek
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR,- Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, mendorong Kader TP PKK Kota Makassar di Kecamatan Mariso dan Ujung Pandang untuk menjadi kader PKK dan warga cerdas melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Hal itu disampaikan Indira pada Bimtek yangdigelar di Aula Kantor Camat Mariso, Rabu (31/07/2024). Diikuti oleh Kader Pokja IV yaitu kader PKK khusus untuk mendukung program TP PKK dalam hal kesehatan, kelestarian lingkungan kidup dan perencanaan sehat. Diketahui, Bimtek intensif Pokja IV ini telah digelar selama delapan hari dan diikuti dua kecamatan secara bergantian. Kegiatan hari ini sekaligus menjadi Penutup Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader Pokja IV. Pada arahannya, Indira menyampaikan kegiatan pembinaan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas kader PKK. Sehingga bisa maksimal dalam mengimplementasikan program kerja PKK kepada masyarakat. Indira mengingatkan bahwa kader PKK memiliki peran krusial dalam membantu masyarakat memahami dan melaksanakan program-program PKK. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan kader sangat diperlukan. “Kita sebagai PKK punya tugas untuk mengedukasi warga dan mensosialisasikan program-program kita. Semangat kita sangat penting, dan kita harus menjadi warga yang cerdas dalam melaksanakan semua tugas yang ada,” ujarnya. Indira mendorong para kader agar maksimal menyerap ilmu dan pengetahuan yang diberikan. Ia juga mengingatkan pentingnya kerjasama dan kekompakan antar kader. Indira menekankan bahwa tugas kader PKK tidak hanya berhenti pada pelaksanaan program, tetapi juga mencakup bagaimana cara berinteraksi dengan warga, menyampaikan informasi dengan baik, dan memastikan program-program PKK dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat dengan optimal. “Kenapa ini sangat penting karena kita sebagai PKK tugasnya kita adalah menghayo-hayo, mengedukasi juga warga, bagaimana meminta warga dengan baik sehingga dengan warga kita bisa sama-sama menjalankan program-program,” rincinya. Dengan Bimtek ini, Indira berharap kader-kader PKK Kota Makassar dapat menjadi agen perubahan yang cerdas dan berdedikasi, mampu mengimplementasikan program-program PKK secara efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(*)
