DWP Kabupaten Sinjai rayakan HUT ke-26 dengan aksi nyata solidaritas sosial dan kebugaran
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Sinjai merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 dengan aksi nyata solidaritas sosial dan kebugaran. DWP Sinjai menggelar Senam Bersama yang sekaligus menjadi wadah Penggalangan Donasi untuk membantu korban Bencana Alam di Sumatera. Kegiatan yang dilaksanakan di Area Car Free Day (CFD) Lapangan Nasional Sinjai pada Minggu pagi (7/12/2025) ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan anggota DWP. Sekretaris DWP Sinjai, Andi Julia Arisanti, menjelaskan bahwa acara ini merupakan implementasi program kerja bidang sosial budaya DWP dalam rangka HUT. ”Ini kegiatan senam bersama dan penggalangan donasi untuk korban Bencana Alam di Sumatera dalam rangka HUT DWP,” tegas Andi Julia. Andi Julia menerangkan, donasi yang terkumpul dari kegiatan tersebut akan disalurkan secara terpusat dan transparan. ”Hasil dari donasi ini akan kami kirimkan ke rekening DWP Pusat untuk kemudian disalurkan kepada korban bencana di Aceh dan Sumatera,” katanya. Meski jumlah donasi total masih dalam perhitungan, antusiasme masyarakat Sinjai terlihat jelas. Ia menekankan bahwa donasi bukan hanya soal angka, melainkan semangat kebersamaan. “Bukan nilainya semata tapi semangat kebersamaannya. Alhamdulillah selain dari DWP unit, masyarakat juga banyak yang berkontribusi di area CFD,” imbuhnya. Kegiatan penggalangan dana ini merupakan bagian dari rangkaian internal HUT ke-26 DWP. Sebelumnya, DWP Sinjai telah melaksanakan kegiatan sosial edukatif, yakni ikut serta dalam program pendidikan anak tidak sekolah, sejalan dengan tema HUT tahun ini: “#DWPmengajar: Mendidik dengan Hati, menginspirasi Negeri.” Rangkaian acara HUT DWP ke-26 dilanjutkan dengan beberapa kegiatan menarik, di antaranya Lomba Nasi Goreng antar Kepala OPD, Kepala Bagian, dan Camat dan Lomba Fashion Show pada malam hari, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Melalui upaya kemanusiaan ini, DWP Sinjai berharap agar korban bencana di Sumatera dapat cepat tertangani serta pulih secara fisik maupun psikis. “Tentunya kita sebagai saudara meskipun jauh, turut merasakan dan memberikan bantuan semampunya kita,” tutup Andi Julia. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa didampingi Ketua DWP Sinjai, Ny. Rini A. Jefrianto, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan anggota Darma Wanita Kabupaten Sinjai.
Pemkab Sinjai dan jajaran Forkopimda menggelar Rakor Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2025
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2025, yang diinisiasi oleh Polres Sinjai di Aula Parama Satwika, Senin (8/12/2025). Rakor ini menjadi penanda langkah strategis dalam menyikapi potensi bencana yang diprediksi meningkat seiring cuaca ekstrem. Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, hadir dalam pertemuan tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati menyoroti pentingnya sinergi semua pihak agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terarah, dan efektif di lapangan. “Kalau berbicara kesiapsiagaan bencana, semua harus siap setiap saat. Begitu juga dengan peralatan sebagai sarana pendukung harus tersedia,” tegas Ratnawati. Ia secara khusus mengapresiasi inisiatif proaktif Polres Sinjai dalam memperkuat langkah mitigasi. Senada dengan Bupati, Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar menekankan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat bergantung pada koordinasi dan komunikasi yang solid antar instansi. “Kebersamaan dan komunikasi yang baik merupakan kunci utama. Koordinasi lintas sektor yang kuat akan mempercepat pengambilan keputusan dan penanganan di lapangan apabila terjadi kondisi darurat,” ujar AKBP Harry Azhar. Kapolres menegaskan, seluruh unsur terkait, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga Dinas Kesehatan dan Perhubungan wajib memastikan kesiapsiagaan operasional dan kemampuan bergerak cepat demi mengamankan keselamatan masyarakat. “Kita berharap bencana tidak terjadi, namun kesiapan adalah sebuah keharusan. Koordinasi hari ini menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi masyarakat Sinjai,” pungkasnya. Rakor ini merupakan penguatan koordinasi antara Pemda, TNI-Polri, dan stakeholder terkait. Dihadiri lengkap oleh unsur Forkopimda, termasuk Dandim 1424 Sinjai, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu juga dihadiri Kepala BPBD Sinjai, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Dirut RSUD Sinjai, perwakilan Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, Kapolsek dan jajaran Polres Sinjai.
Agam Kembali Menyala, Sistem Kelistrikan Sumbar Pulih 100% Pascabencana
Suaraindonesiaku,com.Agam, 6 Desember 2025 — PT PLN (Persero) berhasil memulihkan sistem kelistrikan Sumatra Barat pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir November lalu. Berkat kerja keras tim di lapangan, listrik wilayah Sumatra Barat pulih 100% setelah Kabupaten Agam sebagai wilayah terdampak terakhir berhasil dinyalakan pada Jumat (5/12) pukul 17:53 WIB. Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi atas langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak bencana. Dengan pulihnya kelistrikan di Sumatra Barat, aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal. “Kami mengapresiasi dedikasi petugas PLN dan seluruh pihak yang bekerja tanpa henti untuk memulihkan kembali listrik di wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor, meski kondisi medan yang sangat berat. Insyaallah listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan aktivitas bisa berjalan seperti biasa,” ucap Mahyeldi. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa hadirnya listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Maka, sejak awal pihaknya _all out_ untuk merampungkan proses pemulihan kelistrikan pascabencana di wilayah Sumatra Barat. “Sesuai arahan Pemerintah, melalui Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Pak Bahlil Lahadia, seluruh personel bekerja 24 jam penuh di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak mendapatkan suplai listrik kembali. Alhamdulillah, saat ini pasokan listrik Sumatra Barat telah pulih 100%. Semoga ini semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya serta mengoptimalkan layanan publik,” ucapnya. Darmawan juga menyampaikan, pemulihan cepat yang dikerjakan tak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak. Menurutnya, sinergi Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial dalam proses penormalan kelistrikan Sumatra Barat. “Kami menyaksikan bagaimana semangat gotong royong benar-benar hidup. Pemerintah Daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan tim PLN bergerak sebagai satu tubuh. Ini merupakan misi kemanusiaan untuk mengembalikan terang pascabencana di Sumatra Barat,” ujarnya. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim menyampaikan, proses pemulihan di berbagai lokasi terdampak, seperti Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Dharmasraya, Sawah Lunto, Pasaman Timur, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok Selatan, dan Kota Padang memiliki tantangan yang besar. Menurutnya, penanganan tersebut memerlukan langkah teknis yang kompleks akibat terputusnya akses sejumlah lokasi jaringan listrik tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) dan gardu distribusi terdampak. “Petugas kami bersama TNI, Polri, dan masyarakat menembus jalur terjal, membawa peralatan berat secara manual, dan bekerja hingga malam hari karena akses ke titik-titik lokasi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki,” ujar Ajrun. Dirinya melanjutkan, untuk memulihkan kondisi kelistrikan Sumatra Barat, pihaknya membangun kembali beberapa tiang jaringan listrik dan gardu trafo distribusi pada sejumlah daerah terdampak. “Dalam pemulihan ini, PLN berhasil memasang 619 tiang JTM dan JTR, serta 30,95 kilometer sirkuit (kms) kabel listrik pengganti untuk memastikan suplai listrik untuk masyarakat kembali normal,” tutupnya.
PemerinPemkab Sinjai melalui Dinas DPMPTSP menggelar Bimtek Peningkatan Sumber Daya Manusia
Suaraindonesiaku.com, Sinjai – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan tema “Pelayanan Prima bagi Petugas Mal Pelayanan Publik (MPP)”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Wisma Sanjaya, Sabtu (06/12/2025). Bimtek tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, H. Andi Mandasini, mewakili Bupati Sinjai.Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur tersebut. Turut hadir Kepala Dinas DPMPTSP Sinjai, Lukman Dahlan, serta yang mewakil kepala kantor Kementerian Agama, OPD Teknis, BPJS Kesehatan, dan PDAM Sinjai. Sementara narasumber Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan bersama tim, serta Ketua Yayasan Adil Sejahtera. Dalam sambutannya, Andi Mandasini menegaskan bahwa MPP merupakan wajah terdepan birokrasi daerah dan kualitas pelayanannya sangat ditentukan oleh kompetensi serta sikap petugas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa fasilitas fisik saja tidak cukup untuk menghadirkan pelayanan optimal. Karena itu, peningkatan pengetahuan, keterampilan, integritas, dan etika pelayanan aparatur menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. “Jadi ada tiga poin utama yang kami tekankan kepada para peserta, yaitu penguatan mindset melayani, peningkatan kompetensi teknis terkait prosedur dan regulasi layanan, serta penerapan empati dan hospitality dalam menghadapi masyarakat,” Ujarnya. Selain itu, Andi Mandasini juga menegaskan bahwa pelayanan prima bukan hanya soal senyum dan sapa, tetapi budaya kerja yang menempatkan kepuasan masyarakat sebagai prioritas. Setiap solusi cepat dari petugas, katanya, turut membangun citra positif Pemerintah Kabupaten Sinjai. “Melalui pelaksanaan Bimtek ini, pemerintah daerah tentu sangat berharap agar petugas MPP mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus menjadikan MPP Sinjai sebagai salah satu ikon pelayanan publik terbaik di Sulawesi Selatan,” Jelas Andi Mandasini.
Percepat Pemulihan Pasokan Listrik, PLN UID Sulselrabar Kirim Tim Khusus ke Aceh
Suaraindonesiaku,com.Makassar, 6 Desember 2025 – Upaya pemulihan kelistrikan Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor terus dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, TNI, Polri, dan PLN bergerak bersama memastikan penanganan darurat berjalan efektif agar layanan kelistrikan untuk masyarakat terdampak dapat segera pulih. Guna mempercepat pemulihan pasokan listrik di Aceh, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) menerjunkan tim khusus Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) yang berjumlah 41 personel. Tim khusus yang akan diberangkatkan pada Minggu (7/12) berasal dari PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Makassar Selatan, PLN UP3 Makassar Utara, PLN UP3 Mamuju, PLN UP3 Parepare, PLN UP3 Bulukumba, PLN UP3 Watampone, PLN UP3 Palopo, PLN UP3 Pinrang, dan PLN UP3 Kendari. General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah menjelaskan tim yang ditugaskan adalah personel khusus yang terlatih dan siap ditugaskan ke medan menantang. “Keberangkatan rekan-rekan bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi membawa misi kemanusiaan demi mempercepat pemulihan pasokan listrik. Tetap jaga semangat dan keselamatan saat bertugas,” pungkas Edyansyah. Edyansyah optimis, kehadiran tim PLN mampu memberikan secercah harapan kepada masyarakat di Aceh. Sementara itu, ketua tim khusus PLN UID Sulselrabar, Haryadi Kasim mengaku merasa terpanggil untuk membantu saudara-saudara sebangsa yang ada di Aceh. “Bagi kami ini adalah panggilan dan tugas mulia, walaupun harus berpisah jauh dengan keluarga. Niat kami adalah turut membantu saudara-saudara kita agar pasokan kelistrikan lekas pulih,” kata Haryadi.
Pemkab Sinjai apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif Yayasan LBH Bumi Batara Guru Atas Sosialisasi bantuan hukum
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif yang diambil oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bumi Batara Guru Cabang Sinjai dalam menyelenggarakan Sosialisasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Sinjai, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sosialisasi yang bertempat di Aula Kantor Camat Sinjai Utara pada Jumat (5/12/2025) ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Sinjai Bidang Politik dan Hukum, Hj. Andi Hariyani Rasyid, yang mewakili Bupati Sinjai. Dalam sambutannya, Hj. Andi Hariyani Rasyid menegaskan bahwa Pemkab Sinjai menyambut baik dan memberikan apresiasi atas upaya YLBH Bumi Batara Guru dalam melaksanakan kegiatan ini. Ia menyoroti bahwa akses terhadap keadilan adalah hak fundamental setiap warga negara, sesuai jaminan dalam konstitusi. ”Konstitusi kita menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan kepastian, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil,” tutur Hj. Andi Hariyani Rasyid. Ia mengakui adanya kendala yang dihadapi masyarakat, terutama terkait minimnya pemahaman mengenai hak-hak hukum dan keterbatasan kemampuan finansial untuk mengakses jasa hukum profesional. Oleh karena itu, peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi sangat krusial. Kehadiran YLBH Bumi Batara Guru dinilai sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sinjai. Hj. Andi Hariyani Rasyid menjelaskan bahwa acara sosialisasi ini memiliki makna yang sangat penting. Ini bukan sekadar penyampaian materi, tetapi merupakan langkah konkret untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum (Legal Awareness), yaitu memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, prosedur hukum, dan bagaimana menghadapi masalah hukum. Selanjutnya, melalui kegiatan ini pula dapat memperluas jangkauan Bantuan Hukum, memastikan bahwa masyarakat yang tergolong miskin atau rentan dapat mengetahui dan memanfaatkan layanan bantuan hukum secara gratis. Kepada seluruh peserta yang hadir, Staf Ahli Bupati berpesan agar memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. ”Dengarkan, tanyakan, dan sebarkan informasi yang didapatkan. Jadilah duta-duta kesadaran hukum di lingkungan Bapak dan ibu sekalian,” harapnya. Lebih lanjut, ia meminta YLBH Bumi Batara Guru untuk terus menjaga integritas, profesionalitas, dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas mulia ini. Sementara itu, Ketua Panitia, Andi Nurfahrul Ismail, menyebut bahwa penyuluhan hukum ini sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pimpinan lembaga penegak hukum setempat, termasuk Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Anthonie Spilkam Mona, Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai M. Ridwan Bugis, perwakilan Polres Sinjai, serta Ketua YLBH Bumi Batara Guru Cabang Sinjai Subhan. Pemkab Sinjai menegaskan kesiapan untuk mendukung setiap langkah yang bertujuan memperkuat penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.
RS Aceh Tamiang dan Posko Pengungsian Menyala! Genset PLN Dukung Layanan Perawatan Korban Pascabencana
Suaraindonesiaku,com.Aceh Tamiang, 5 Desember 2025 – Prioritas penyalaan listrik terus dikebut PLN dalam penanganan kondisi bencana di Aceh Tamiang. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia, Aceh Tamiang yang menjadi pusat layanan kesehatan korban bencana berhasil menyala pada Kamis (4/12) dengan mesin genset PLN yang didatangkan dari kota Langsa untuk kebutuhan prioritas layanan rumah sakit. Petugas PLN di lapangan membawa genset berkapasitas 66.000 Watt dan lampu-lampu _emergency_ sambil menembus jalur darat berlumpur, tanah amblas, hingga ruas jalan yang terputus untuk menjangkau fasilitas kesehatan dan posko pengungsian. Direktur Utama RSUD Muda Sedia, Aceh Tamiang, Andika Putra menyampaikan apresiasi mendalam atas respons PLN dalam situasi darurat tersebut. “Di tengah kondisi yang serba sulit, kehadiran listrik dari PLN adalah penyelamat. Tanpa itu, banyak tindakan medis yang tidak bisa kami lakukan. Kami sangat berterima kasih karena respons cepat ini benar-benar menjaga keselamatan pasien,” ujar Andika. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa dalam situasi darurat, kehadiran listrik menjadi penopang utama bagi layanan publik yang tidak boleh berhenti. “Atas arahan langung dari Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, kami prioritaskan rumah sakit harus menyala lebih dulu, karena di sana ada nyawa yang dipertaruhkan. Tim PLN bergerak _all out_ tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal batas, menembus medan apa pun agar layanan kritis tetap berjalan,” ujar Darmawan. Tidak hanya rumah sakit, posko pengungsian di Tamiang Sport Center juga berhasil menyala menggunakan jaringan PLN pada Kamis (4/12), sehingga proses evakuasi, distribusi logistik, hingga pendataan warga dapat berjalan. Untuk mendukung pasokan air bersih, PLN juga telah mengoperasikan genset 33.000 watt yang dikirim dari Binjai untuk PDAM Aceh Tamiang sehingga kebutuhan air bersih masyarakat telah berhasil dinormalkan pada Kamis (4/12). Selain itu, untuk mendukung layanan publik dan pemerintahan, PLN juga menyediakan genset 100.000 watt yang saat ini masih dalam proses pengiriman dari Banda Aceh menggunakan KP Wisanggeni milik POLRI. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Aceh, Eddi Saputra, menegaskan bahwa pemulihan kelistrikan diprioritaskan pada layanan publik. “Jalan putus, banyak titik terisolir, tapi kami tidak boleh berhenti. Fasilitas vital seperti rumah sakit, posko pengungsian, dan titik pelayanan masyarakat harus mendapatkan listrik terlebih dahulu. Kami berterima kasih kepada TNI dan POLRI yang telah membantu mobilisasi peralatan dan berbagai kebutuhan di lapangan,” ujarnya. Dengan pemulihan jaringan yang terus berlangsung dan dukungan suplai darurat di lapangan, PLN memastikan masyarakat Aceh Tamiang mendapatkan akses listrik dan lampu penerangan untuk melewati masa tanggap darurat ini. Sekilas Tentang PLN PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emissions (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia.
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, membuka Sosialisasi Kepatuhan Pelayanan Publik
Suaraindonesiaku.com, Sinjai – Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, membuka Sosialisasi Kepatuhan Pelayanan Publik yang dirangkaikan Penandatanganan MoU Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara Pemkab Sinjai dan Ombudsman RI Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Kamis (4/12/2025). Agenda tersebut sekaligus menjadi ruang sosialisasi Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang menjadi instrumen penting dalam memetakan potensi maladministrasi serta meningkatkan standar pelayanan publik di daerah. Dalam sambutannya, Bupati Sinjai, Ratnawati Arif menyampaikan bahwa Kabupaten Sinjai pada 2024 berhasil meraih nilai 92,13 dengan zonasi hijau dan kategori “A”, kategori kepatuhan tertinggi dari Ombudsman RI. Prestasi itu, katanya, harus dijaga dan ditingkatkan melalui komitmen bersama seluruh perangkat daerah. “Harapan kami, nilai kepatuhan pelayanan publik di tahun-tahun berikutnya dapat lebih meningkat. Karena itu, kita harus bekerja bersama untuk mencegah maladministrasi, sekaligus memastikan bahwa setiap proses layanan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya. Momentum penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan MoU Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara Bupati Sinjai dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar. Kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Selain MoU, turut dilakukan Penandatanganan Komitmen Anti Maladministrasi oleh Sekda Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, para staf ahli Bupati, para asisten, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala Puskesmas, direktur RSUD, direktur Perumda Air Minum, serta para kepala desa se-Kabupaten Sinjai. Komitmen ini mempertegas bahwa setiap unsur pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik yang bebas dari praktik maladministrasi. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Ismu Iskandar, menyampaikan apresiasinya atas langkah cepat Pemkab Sinjai. Ia menyebut Sinjai sebagai kabupaten kedua di Sulawesi Selatan yang melakukan penandatanganan MoU tersebut. “Saya selalu menekankan bahwa kerja sama seperti ini tidak boleh berhenti pada seremonial. Masyarakat menunggu dampak nyata dari komitmen bersama antara Ombudsman dan pemerintah daerah,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa setiap laporan dan pengaduan masyarakat adalah bentuk kepedulian serta partisipasi publik dalam mendorong perbaikan pelayanan agar semakin berkualitas, responsif, dan akuntabel.
DPMPTSP Kabupaten Sinjai menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 dan Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Terintegrasi melalui OSS RBA. Sosialisasi ini dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai A. Jefrianto Asapa, di Aula Wisma Sanjaya, Kecamatan Sinjai Utara, Kamis (4/12/2025) Pagi. Kepala DPMPTSP Lukman Dahlan mengatakan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini penting mengingat bukan hanya dasar hukum perizinan berusaha berbasis risiko yang berubah, namun juga skema perizinan yang kini dibedakan berdasarkan tingkat risiko: usaha dengan risiko rendah, menengah, atau tinggi. “Selain untuk meningkatkan pengetahuan, sosialisasi ini juga untuk meningkatkan keterampilan dalam implementasi PP 28/2025, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan berusaha,”ungkap Lukman dalam laporannya. Sementara itu, Sekda menyampaikan perubahan mekanisme OSS-RBA perizinan berusaha ini merupakan upaya konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, memperjelas peran dan tanggung jawab setiap tingkatan Pemerintahan, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. “Transformasi layanan perizinan OSS-RBA adalah langkah strategis negera dalam menciptakan kemudahan berusaha, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi inklusif,”ungkap A. Jefri saat membuka sosialisasi. Sekda berharap seluruh peserta dapat memahami isi bimtek ini, sehingga penerapannya kedepan bukan hanya memastikan pelayanan perizinan cepat namun memiliki kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin memulai dan mengembangkan usaha. “Pelajari semua mekanisme OSS-RBA, pahami peran dan tanggung jawab masing-masing dan jadikan gerai perizinan sebagai pusat pelayanan yang benar-benar membantu masyarakat,”harap Sekda. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra A. Irwansyahrani Yusuf, Perwakilan DPMPTSP Prov. Sulsel, serta Tim Teknis Perangkat Daerah, Penanggung Jawab dan Operator Gerai Panrita di Desa serta Pelaku Usaha sebagai peserta bimtek. (Humas Mominfo)
Pemkab Sinjai Resmi Kerjasama dan Teken MoU dengan Kejari bidang perdata
Suaraindonesiaku.com, SINJAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Penyelesaian Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Penandatanganan yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Sinjai pada Rabu, 3 Desember 2025, ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Kesepakatan bersama ini ditandatangani langsung oleh Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Mohammad R. Bugis. Acara penandatanganan ini turut disaksikan oleh Wakil Bupati Sinjai, A. Mahyanto Mazda, jajaran jaksa, serta seluruh Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan Kepala Bagian Setdakab Sinjai. Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati Arif menegaskan bahwa MoU ini adalah bentuk komitmen untuk menciptakan kepastian hukum dan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Kesepakatan ini sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah melalui perlindungan hukum di bidang perdata dan TUN,” ujar Bupati. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya mempererat sinergi, tetapi juga menyediakan payung hukum yang kuat, bertindak sebagai upaya preventif dan kuratif untuk meminimalisir risiko hukum dalam kebijakan publik dan pelaksanaan program pembangunan. Melalui kesepakatan ini, Pemerintah Daerah berhak mendapatkan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya dari Kejaksaan, menjadikannya upaya preventif dan kuratif dalam meminimalisir risiko hukum dalam pengambilan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan. Secara garis besar, Kesepakatan Bersama ini mencakup tiga bentuk layanan utama dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Pemerintah Daerah. Pertama, Pemberian Bantuan Hukum, di mana JPN akan bertindak mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara, yang dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi. Kedua, Pemberian Pertimbangan Hukum, yang melibatkan JPN dalam memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) dan/atau pendampingan (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas permintaan resmi dari Pemda Sinjai. Terakhir, terdapat Tindakan Hukum Lain, di mana JPN dapat bertindak sebagai Mediator atau Fasilitator untuk melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, atau aset milik Pemerintah Daerah, serta menangani permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Bupati Ratnawati Arif secara tegas menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. “Gunakanlah fasilitas ini secara optimal. Libatkan Kejaksaan Negeri Sinjai sedini mungkin dalam setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Jangan pernah berjalan sendiri ketika ada Jaksa Pengacara Negara yang siap mendampingi kita,” tegasnya. Bupati optimis bahwa dengan sinergi yang kuat, seluruh program pembangunan di Kabupaten Sinjai dapat berjalan lancar, terhindar dari jerat hukum, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Mohammad R. Bugis, menyambut baik MoU ini dan menilai kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk mendukung pembangunan daerah melalui instrumen hukum. “Kami siap bersinergi dengan Pemkab Sinjai untuk menghadirkan solusi hukum yang efektif dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun masyarakat,” terang Mohammad R. Bugis.
