OJK, Kementerian hingga Presiden Didesak Turun Tangan Atasi Polemik Nasabah dan Bank Mandiri di Makassar
Suaraindonesiaku,com.Makassar, Sulawesi Selatan – Minggu, 29 Maret 2026,Polemik antara nasabah atas nama Wandy Roesandy dengan Bank Mandiri di Makassar kian memanas dan menjadi perhatian publik. Sekretaris Jenderal Lembaga Pemantauan Supremasi Hukum, Rusli, secara tegas mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, hingga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera turun tangan menyikapi persoalan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Rusli kepada awak media dalam pertemuan santai di salah satu warung kopi di Kota Makassar, Minggu (29/03/2026). Menurut Rusli, persoalan yang dialami Wandy Roesandy bukan sekadar sengketa biasa antara nasabah dan perbankan, melainkan diduga mengandung unsur pelanggaran serius yang berpotensi merugikan masyarakat luas jika tidak segera ditangani secara transparan dan akuntabel. > “Kami mendesak OJK sebagai regulator untuk tidak tinggal diam. Begitu juga kementerian terkait, khususnya Kementerian BUMN, serta Presiden Republik Indonesia agar memberi atensi serius terhadap polemik ini,” tegas Rusli. Rusli menilai, sebagai bank milik negara, Bank Mandiri memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, setiap dugaan permasalahan yang mencuat harus diselesaikan secara terbuka dan profesional. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan keadilan bagi pihak nasabah. > “Ini bukan hanya soal satu orang nasabah, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Jika tidak ditangani serius, ini bisa menjadi preseden buruk,” lanjutnya. Polemik antara Wandy Roesandy dan Bank Mandiri sendiri diketahui telah bergulir ke ranah hukum, dengan adanya upaya gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar. Kasus ini pun menarik perhatian berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis, lembaga hukum, dan organisasi sipil. Hingga berita ini diturunkan, pihak Bank Mandiri belum memberikan keterangan resmi terbaru terkait desakan tersebut. Sementara itu, publik menunggu langkah konkret dari OJK dan pemerintah pusat dalam menyikapi persoalan ini secara adil dan transparan. (Tim Redaksi)
PSEL MAKASSAR, Uji Nalar Teknis di Tengah Risiko Sistemik
Opini Oleh: Nasruddin Aziz Suaraindonesiaku.com, Makassar — Niat Pemerintah Kota Makassar untuk mengoptimalkan aset lahan di TPA Tamangapa sebagai lokasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) patut kita apresiasi sebagai upaya efisiensi penggunaan kekayaan daerah. Namun, bila ditinjau dari aspek Teknis dan Lingkungan, nalar harus melangkah jauh melampaui sekadar status kepemilikan lahan. Kita harus menguji secara jujur, apakah secara teknis lahan tersebut mampu memikul beban teknologi PSEL yang masif tanpa mengorbankan keselamatan publik dan efisiensi anggaran. Realitas Lahan Membangun infrastruktur energi di atas lahan TPA aktif bukanlah perkara sederhana. Meskipun secara administratif lahan Tamangapa adalah aset pemkot, secara teknis lahan minimal 4 hektar yang dibutuhkan PSEL di sana saat ini terkubur di bawah gunungan sampah eksis. Memaksakan pembangunan di sana membutuhkan proses _landfill mining_ dan stabilisasi tanah yang sangat mahal untuk mencapai daya dukung _(bearing capacity)_ bagi turbin berat. Sebaliknya, lahan di koridor Ir. Sutami yang telah dibebaskan pengembang adalah lahan matang siap bangun dengan karakteristik tanah industri yang stabil, menjamin jadwal proyek yang jauh lebih terukur. Kelumpuhan Darat Bila kita bicara angka logistik yang presisi, dengan volume sampah 1.000 ton per hari dan densitas 0,65 ton/m³, armada pemkot akan melakukan 256 ritase truk sampah setiap hari yang akan terus mengalir tanpa henti menuju titik lokasi. Beban ini akan berlipat ganda pada fase konstruksi. Untuk pematangan lahan 4 hektar dengan peninggian rata-rata 5 meter untuk menghindari banjir, dibutuhkan 200.000 m³ tanah uruk. Dengan kapasitas truk 6 m³, maka ada tambahan 33.333 ritase truk tanah. Jika dilakukan dalam satu tahun kerja setara 300 hari, maka Jl. Tamangapa Raya akan dibebani tambahan 111 ritase truk tanah per hari. Total 367 ritase truk berat setiap hari di jalan provinsi yang sempit berarti akan ada satu truk melintas setiap 2 menit. Jika truk-truk ini bertemu dengan arus kendaraan rutin dari Gowa dan Maros, kemacetan permanen bukan lagi sekadar prediksi, melainkan kepastian. Risiko kerusakan infrastruktur jalan provinsi dan biaya sosial akibat waktu warga yang terbuang di jalan adalah harga mahal yang harus dibayar demi sebuah keputusan lokasi yang secara teknis tidak ideal. Di koridor industri Sutami, tantangan ini hampir nol karena dukungan jalan yang memang didesain untuk beban berat dan akses tol yang terbuka lebar. Dilema Jalur Langit Hambatan paling fatal di Tamangapa justru berada di udara. Lokasi ini berada tepat di bawah lintasan pendaratan kritis _(final approach path)_ pesawat menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Berdasarkan aturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), tinggi bangunan di sini sangat dibatasi. PSEL modern membutuhkan cerobong asap _(stack)_ setinggi 60-80 meter agar emisi terdispersi aman di atmosfer atas. Namun, demi keselamatan pesawat, otoritas bandara kemungkinan besar hanya mengizinkan cerobong rendah (di bawah 40 meter). Jika cerobong dipaksa pendek, warga Manggala akan terpapar fenomena _downwash_, di mana polutan berbahaya seperti Dioksin dan Furan yang bersifat karsinogenik (pemicu kanker), penyebav gangguan janin dan kerusakan sistem imun; logam berat seperti Merkuri dan Timbal yang dapat menyebabkan kerusakan saraf pusat, penurunan IQ anak dan gagal ginjal; debu halus PM2.5 jatuh langsung ke pemukiman dapat masuk ke aliran darah penyebab penyakit jantung kronis dan ISPA. Belum lagi risiko _Bird Strike Hazard_ (tabrakan burung dengan mesin pesawat) akibat pembongkaran sampah lama selama konstruksi, goncangan dan pembongkaran tumpukan sampah justru akan menyingkap sumber makanan baru (belatung, serangga, tikus) yang sebelumnya tertimbun, mengaktifkan habitat burung di Tamangapa yang diprediksi akan meningkat drastis karena sumber makanan mereka “diaduk” oleh alat berat, tepat di jalur penerbangan rendah, sebuah risiko fatal yang dilarang keras oleh regulasi internasional, International Civil Aviation Organization (ICAO). Efisiensi Utilitas Terakhir, sebuah PSEL adalah pabrik energi yang “haus” air. Di koridor Ir. Sutami, ketersediaan air baku dari Sungai Tallo sangat melimpah untuk sistem pendingin turbin. Di Tamangapa, kelangkaan air baku berisiko mengganggu operasional atau berkonflik dengan kebutuhan warga. Hal ini diperparah dengan inefisiensi transmisi. Interkoneksi di Sutami ke GI KIMA hanya berjarak ±2 km dengan biaya kabel bawah tanah lebih murah dibanding interkoneksi Tamangapa ke GI Borongloe mencapai jarak ±10 km dengan biaya yang akan membengkak drastis. Selisih biaya ini adalah pemborosan investasi tanpa nilai tambah teknis. Memilih Efisiensi yang Sebenarnya Efisiensi sejati bukan sekadar menggunakan lahan milik sendiri, tapi memilih lokasi dengan risiko sistemik terendah. Mempertahankan lokasi di Ir. Sutami yang sudah matang bukan berarti menolak aset daerah dan soal efisiensi energi, tapi soal menyelamatkan jalan provinsi kita dari kelumpuhan dan menjaga langit Makassar tetap aman bagi penerbangan dan warga, serta kepastian kelayakan proyek. Jangan sampai niat baik membersihkan sampah justru berakhir dengan menciptakan kekacauan logistik dan risiko keselamatan yang akan kita sesali di kemudian hari. Mari kita putuskan masa depan Makassar dengan data yang jujur, demi warisan infrastruktur yang sehat dan aman bagi generasi mendatang Penulis: Nasruddin Aziz Akademisi Teknik dan Praktisi Lingkungan
Aliansi GMMSH Soroti OJK, Minta Evaluasi Menyeluruh Kasus Perbankan di Tengah Wacana “Big Bank”
Suaraindonesiaku,com.Makassar, Sulawesi Selatan – Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum) kembali angkat suara terkait kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong peningkatan jumlah bank kategori besar atau big bank di Indonesia. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong agar jumlah bank yang masuk dalam kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV dapat bertambah sebagai bagian dari penguatan industri perbankan nasional. Menanggapi hal tersebut, Ketua Aliansi GMMSH, Herman, dalam keterangannya pada Sabtu, 28 Maret 2026, di salah satu warkop di Kota Makassar, menegaskan bahwa langkah tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap berbagai persoalan yang terjadi di sektor perbankan. “Peningkatan status bank menjadi big bank tentu baik secara industri, tetapi jangan sampai mengabaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. OJK harus hadir dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kasus-kasus yang merugikan nasabah,” tegas Herman. Aliansi GMMSH menilai, masih banyak persoalan dalam praktik perbankan di Indonesia, mulai dari dugaan penyalahgunaan sistem, lemahnya perlindungan nasabah, hingga penanganan pengaduan yang dinilai belum maksimal. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah perkara di Kota Makassar, di mana seorang nasabah dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengajukan gugatan perdata dengan nilai mencapai Rp500 miliar. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 70/Pdt.G/2026/PN Mks, serta turut disertai laporan ke Polda Sulawesi Selatan. Aliansi GMMSH menyampaikan bahwa gugatan tersebut didasari atas dugaan manipulasi data tingkat tinggi, intimidasi terhadap keluarga, serta pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam kesempatan tersebut, Herman juga menekankan bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi regulator. “Ini bukan perkara biasa. Jika dugaan ini terbukti, maka ada persoalan serius dalam sistem keamanan data dan tata kelola perbankan. OJK tidak boleh diam dan harus turun melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan harus dijaga melalui transparansi dan penegakan hukum yang tegas. “Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan. Perlindungan nasabah, khususnya terkait data pribadi, harus menjadi prioritas utama,” tambah Herman. Aliansi GMMSH pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini serta mendorong adanya pembenahan di sektor jasa keuangan. (Redaksi)
Gugatan Rp500 Miliar ke Bank Mandiri Menggema di Makassar, Kasus Masuk Ranah Pidana
Suaraindonesiaku,com.Makassar, 27 Maret 2026 – Dugaan pelanggaran serius kembali mencoreng dunia perbankan nasional. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk diduga telah merugikan nasabah atas nama Wandy Roesandy hingga berpotensi merugikan perusahaannya ratusan miliar rupiah. Tidak tinggal diam, Wandy Roesandy telah menempuh langkah hukum tegas, baik secara perdata maupun pidana. Gugatan perdata resmi telah diajukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 70/Pdt.G/2026/PN Mks, dengan nilai fantastis mencapai Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah). Gugatan tersebut dilayangkan atas dugaan manipulasi data tingkat tinggi, intimidasi terhadap keluarga, serta pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain jalur perdata, pihak korban juga telah menempuh upaya hukum pidana atas dugaan pelanggaran UU ITE yang dinilai merugikan secara sistematis dan terstruktur. Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Suara Panrita Keadilan, Kris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tersebut. Ia menilai, sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan maksimal kepada nasabah. > “Kami sangat menyayangkan dugaan tindakan ini. Seharusnya bank sekelas Bank Mandiri memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik kepada nasabah, bukan justru sebaliknya,” tegas Kris kepada awak media, Jumat (27/03/2026), di salah satu warkop di Kota Makassar. Kris juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas, serta mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak objektif dan transparan dalam mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi. Kasus ini pun menjadi sorotan publik, mengingat besarnya nilai gugatan serta seriusnya tuduhan yang dilayangkan. Masyarakat kini menanti langkah tegas dari pihak terkait, termasuk klarifikasi resmi dari Bank Mandiri serta proses hukum yang adil dan terbuka. (Tim Redaksi)
BUMKEL Kodingareng Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi, Lurah Tekankan Kolaborasi Warga
Suaraindonesiaku,com.Makassar – Pemerintah Kelurahan Kodingareng menggelar rapat koordinasi dalam rangka membahas mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) yang dilaksanakan di Baruga Kodingareng pada Jumat (27/03/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Pj Ketua LPM Irwan, seluruh Ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat. Rapat ini menjadi langkah awal dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam forum tersebut, berbagai pandangan dan masukan disampaikan guna merumuskan konsep BUMKEL yang tepat sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Turut hadir sebagai narasumber, Sardi, seorang akademisi yang juga merupakan putra asli Pulau Kodingareng. Dalam pemaparannya, Sardi menekankan pentingnya tata kelola yang profesional dan partisipatif dalam pembentukan BUMKEL. “BUMKEL harus dibangun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbasis potensi lokal. Kunci keberhasilannya ada pada keterlibatan aktif masyarakat serta manajemen yang baik,” ujarnya. Sementara itu, Lurah Kodingareng Sachrir, S.E., M.M. dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembentukan BUMKEL merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap BUMKEL ini nantinya menjadi motor penggerak ekonomi di Kelurahan Kodingareng. Dengan kolaborasi semua pihak, kita optimis dapat menciptakan unit usaha yang produktif dan berkelanjutan,” ungkap Lurah. Rapat ini diharapkan menjadi titik awal terbentuknya BUMKEL yang mampu mengelola potensi lokal secara optimal, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Kodingareng.
Aliansi GMMSH Desak Bank Mandiri Bertanggung Jawab atas Dugaan Pelanggaran Data dan Intimidasi, Gugatan Rp500 Miliar Bergulir di PN Makassar
Suaraindonesiaku,com.Makassar – Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum) yang tergabung dalam koalisi sejumlah organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga bantuan hukum (LBH), secara tegas meminta pertanggungjawaban dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas dugaan manipulasi data tingkat tinggi, intimidasi terhadap keluarga korban, serta pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketua Aliansi GMMSH, Herman, dalam keterangannya menyampaikan bahwa secara struktur hukum, Bank Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN. Selain itu, Bank Mandiri juga merupakan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BMRI. “Sebagai institusi keuangan milik negara, Bank Mandiri wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan terhadap data nasabah. Dugaan pelanggaran yang terjadi ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut hak privasi dan keamanan warga negara,” tegas Herman kepada awak media pada Selasa, 24 Maret 2026. Menurutnya, korban dalam kasus ini telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Selain itu, korban juga mengajukan gugatan perdata terhadap Bank Mandiri di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 70/Pdt.G/2026/PN Mks. Dalam gugatan tersebut, korban menuntut ganti rugi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) atas kerugian yang dialami akibat dugaan pelanggaran tersebut. Aliansi GMMSH menilai bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas Bank Mandiri. Mereka mendesak agar proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. “Kami meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pelanggaran ini, serta memastikan keadilan bagi korban. Ini bukan hanya soal individu, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi keuangan negara,” lanjut Herman. Aliansi GMMSH juga mengingatkan bahwa penerapan UU Pelindungan Data Pribadi harus ditegakkan secara serius, terutama oleh lembaga besar yang mengelola data masyarakat dalam jumlah besar seperti perbankan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Bank Mandiri belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Sementara itu, proses hukum di Pengadilan Negeri Makassar saat ini diketahui masih berada pada tahap awal dan berpotensi berlanjut ke tahap pembuktian apabila tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi.
KOMBES GELAR BUKA PUASA BERSAMA DI LKSA-MAWADDAH WARAHMAH
Suaraindonesiaku,com.Makassar- Sabtu, 14 Maret 2026 Komunitas Masyarakat Bersih (Kombes) menggelar kegiatan buka puasa bersama di LKSA Mawaddah Warahmah, di jalan Garuda Buntu Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso. Sebuah panti asuhan yang menjadi binaan koordinator kerohanian, Hj. Nurlinda. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara anggota komunitas dan anak-anak panti asuhan. Sejak sore hari, para anggota Kombes telah berkumpul untuk mempersiapkan hidangan berbuka serta berinteraksi dengan anak-anak panti. Tawa dan canda menghiasi suasana, menciptakan keakraban yang terasa begitu tulus. Anak-anak panti tampak antusias menyambut kedatangan para relawan yang membawa semangat berbagi dan kepedulian. Koordinator kerohanian LKSA Mawaddah Warahmah, Hj. Nurlinda, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Komunitas Masyarakat Bersih yang telah meluangkan waktu untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus terjalin sehingga anak-anak panti merasakan dukungan dan perhatian dari masyarakat. Menjelang waktu berbuka, seluruh peserta bersama-sama memanjatkan doa, memohon keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Terkhusus mendoakan Ketua Umum, Hj. Hasnah Hapsari agar segera sembuh dari sakitnya. Setelah azan Magrib berkumandang, suasana kebersamaan semakin terasa saat semua yang hadir menikmati hidangan berbuka puasa bersama. Melalui kegiatan ini, Komunitas Masyarakat Bersih berharap dapat menumbuhkan semangat kepedulian sosial serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Buka puasa bersama ini bukan hanya sekadar berbagi makanan, tetapi juga berbagi kebahagiaan, perhatian, dan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan.
2026 PLN UID Sulselrabar Hadirkan “Cahaya Berkah Ramadan 1447 H”, Jangkau 6.950 Penerima Manfaat
Suaraindonesiaku,com.Makassar, 13 Maret 2026 – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN kembali menghadirkan program sosial keagamaan bertajuk Cahaya Berkah Ramadan 1447 Hijriah dengan tajuk “Kepedulian yang Menghadirkan Harapan.” Kegiatan yang digelar di Kantor PLN UID Sulselrabar ini dirangkaikan dengan tausiyah Ramadan oleh Ustadz Luqman Jamal, Lc, serta penyerahan bantuan kepada santri dan anak-anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian PLN terhadap masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan. Dalam kegiatan ini, PLN menghadirkan santri dari dua pondok pesantren tahfidz Al-Qur’an, yaitu Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Ar-Rahman dan Pondok Pesantren Hidayatullah Tanralili, yang masing-masing diwakili oleh tiga santri dan satu pendamping. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh 150 anak panti asuhan dari lima panti asuhan di Kota Makassar, yakni Panti Asuhan Rahmatullah Batua, Panti Asuhan An-Nabawi, Panti Asuhan Resky Amanda, Panti Asuhan Shafamarwah, dan Panti Asuhan Assalam, yang masing-masing didampingi oleh dua orang pengasuh. General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen PLN melalui YBM PLN untuk terus menebarkan manfaat dan kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Ramadan merupakan momentum yang sangat baik untuk memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial. Melalui program Cahaya Berkah Ramadan ini, kami berharap dapat menghadirkan kebahagiaan sekaligus memberikan dukungan kepada anak-anak yatim, para santri, serta masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. Secara keseluruhan, dalam rangka Program Berkah Ramadan 1447 H, YBM PLN UID Sulselrabar menyalurkan bantuan kepada 6.950 penerima manfaat yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Program tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, di antaranya berbagi bingkisan sembako Ramadan, santunan bagi anak yatim, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, dukungan pangan bagi pesantren, program Belanja Bahagia bersama anak yatim, santunan bagi lansia dhuafa dan Muslimah tangguh, apresiasi bagi dai, guru ngaji, dan marbot, dukungan bagi sahabat difabel, bantuan kemanusiaan, serta santunan bagi purnakarya PLN. Melalui berbagai program tersebut, YBM PLN berupaya menjadi jembatan kebaikan antara para muzakki dan mustahik sekaligus memperluas dampak sosial PLN di tengah masyarakat. Kegiatan Cahaya Berkah Ramadan ini juga diisi dengan tausiyah oleh Ustadz Luqman Jamal, Lc yang mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat iman, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta menumbuhkan semangat berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Perwakilan dari salah satu panti asuhan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh PLN dan YBM PLN kepada anak-anak panti asuhan. “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas undangan serta bantuan yang diberikan. Anak-anak merasa bahagia dapat merasakan kebersamaan dalam kegiatan ini. Semoga PLN terus diberkahi dan semakin banyak memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. Melalui program ini, PLN optimis semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh, sehingga kehadiran PLN tidak hanya menghadirkan listrik bagi masyarakat, tetapi juga membawa manfaat dan harapan bagi kehidupan yang lebih baik.
PLN UID Sulselrabar Gelar Apel Siaga Kelistrikan Idul Fitri 1447 H, Pastikan Listrik Andal Saat Lebaran
Suaraindonesiaku,com.Makassar, 12 Maret 2026 – PLN menunjukan komitmennya untuk terus menjaga pasokan listrik selama bulan Ramadhan dengan menyiagakan ribuan personil 24 jam. Menjelang hari raya Idul Fitri 1447 H, seluruh unit PLN dalam naungan PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) menggelar apel pasukan guna memastikan kesiapan petugas dalam menjaga keandalan pasokan listrik agar masyarakat dapat beribadah dengan khusyuk (11/3). General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah menegaskan pasokan listrik di Sulsel, Sultra dan Sulbar saat ini terbilang aman dan tercukupi. “Dalam apel siaga kali ini kami msmastikan sebanyak 2.315 personel diterjunkan di 73 posko siaga yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan SulawesI Barat selama 24 jam” ujar Edyansyah. Dirinya mencatat, diprediksi beban puncak rata-rata saat momen Ramadhan di Sistem Kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan sekitar 1918,1 Mega Watt (MW). Saat Idul Fitri beban puncak diperkirakan sebesar 1.548 MW dan Daya Mampu Pasok sebesar 2080,1 MW, sehingga pasokan listrik cukup. Selain itu pasokan Energi Baru Terbarukan diproyeksikan sebesar 47,68% di Sulselrabar yang merupakan salah satu sistem terhijau di Indonesia. “Untuk memastikan kenyamanan dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat, PLN juga menyiapkan alat pendukung dalam periode siaga diantaranya 152 Genset, 30 _Uninterruptible Power Supply (UPS)_, 79 Unit Gardu Bergerak (UGB), 13 Crane, 308 Mobil, 169 Motor. Tak hanya itu 10 tim khusus Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) juga turut disiagakan,” ujarnya. Edyansyah juga menegaskan untuk pengguna kendaraan listrik yang ingin bepergian pada momen mudik lebaran tidak perlu khawatir karena PLN telah menyediakan 69 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar dalam 53 lokasi di Sulselrabar. “Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, agar di Hari Raya Idul Fitri 1447 H nanti masyarakat dapat dengan nyaman melakukan aktifitasnya dengan kontinuitas pasokan listrik yang andal dan pasokan yang memadai. Saat ini layanan pelanggan PLN dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile. Pelanggan dapat mengunduh aplikasi PLN Mobile di Playstore maupun AppStore,” tandasnya.
Danantara dan PLN Bagikan 2.000 Paket Perlengkapan Sekolah untuk Siswa di Sulawesi Tenggara
Suaraindonesiaku,com.Buton, 11 Maret 2026 – Dalam rangka memperingati 1 Tahun Danantara Indonesia, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) menyalurkan bantuan 2.000 paket perlengkapan sekolah kepada siswa sekolah dasar di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui program _Cahaya Kebahagiaan untuk Generasi Harapan Bangsa_ . Penyaluran bantuan ini dilaksanakan secara bertahap mulai 3 Maret 2026 di sejumlah wilayah provinsi Sulawesi Tenggara. Program ini merupakan bagian dari gerakan nasional Danantara Indonesia yang menyalurkan sebanyak 88.000 paket perlengkapan sekolah kepada anak-anak di seluruh provinsi di Indonesia. Inisiatif ini menjadi wujud komitmen bersama BUMN dalam mendukung peningkatan akses pendidikan sekaligus menumbuhkan semangat belajar bagi generasi penerus bangsa. Dalam momentum tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menyampaikan pesan kepada anak-anak Indonesia untuk terus menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini. _”Belajar yang baik. Cintai ayah dan ibu. Hormati guru. Rukun dengan teman. Cintai tanah air kita.”_ Pesan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anak-anak Indonesia untuk terus belajar dan menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Sebagai tahap awal, PLN UID Sulselrabar telah menyalurkan sebanyak 400 paket perlengkapan sekolah kepada para siswa di SDN 95 Buton, Yayasan Terpadu Al Mutmainnah Buton, serta sejumlah sekolah di Kota Baubau dan Raha. Sekolah-sekolah tersebut merupakan bagian dari wilayah dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas pendukung pendidikan yang masih terbatas. Penyaluran bantuan ini akan terus dilaksanakan secara bertahap hingga mencapai total 2.000 paket perlengkapan sekolah bagi siswa di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebahagiaan atas bantuan ini dirasakan oleh para siswa penerima manfaat. Syahnafika (12) siswa Yayasan Terpadu Al Mutmainnah Buton, mengungkapkan rasa syukurnya setelah menerima perlengkapan belajar baru. Sebelumnya dengan keterbatasan yang ada ia mengaku tetap semangat menuntut ilmu. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Danantara dan PLN yang telah memberikan perlengkapan sekolah gratis. Saya sangat senang karena sekarang memiliki alat tulis baru seperti tas, pulpen dan buku untuk belajar. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah. Saya berjanji akan belajar sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita agar dapat membanggakan orang tua dan bangsa,” ujar Syahnafika. Pada kesempatan yang berbeda, General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Edyansyah menjelaskan bahwa melalui program Cahaya Kebahagiaan untuk Generasi Harapan Bangsa, PLN bersama Danantara Indonesia ingin menghadirkan dukungan nyata bagi anak-anak Indonesia agar semakin semangat dalam belajar dan meraih cita-cita. “PLN tidak hanya menghadirkan listrik untuk masyarakat, tetapi juga ingin menyalakan harapan bagi generasi masa depan. Melalui bantuan perlengkapan sekolah ini, kami berharap dapat memberikan motivasi bagi anak-anak untuk terus belajar, berprestasi, serta menjadi generasi yang kelak mampu membangun bangsa,” ujar Edyansyah. Manager PLN ULP Pasar Wajo Zulkifli Setiok yang mewakili manajemen PLN UID Sulselrabar menyerahkan bantuan secara langsung kepada para siswa menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian PLN terhadap dunia pendidikan sekaligus dukungan terhadap generasi penerus bangsa. “Melalui momentum peringatan satu tahun Danantara Indonesia, PLN tidak hanya menyalakan listrik bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan cahaya kebaikan dengan peduli terhadap kondisi pendidikan di Indonesia melalui pembagian tas dan perlengkapan sekolah. Kami berharap bantuan ini dapat menumbuhkan semangat belajar para siswa sehingga mereka dapat terus berprestasi di sekolah,” ujar Zulkifli. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar anak-anak sekaligus memperkuat komitmen PLN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan generasi Indonesia.
