Wandy Roesandy Tegaskan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Elang Timur Desak Pemkot Makassar Tindak Pidana Pelanggaran PBG & RTH
Suaraindonesiaku,com.MAKASSAR, 12 MEI 2026 – Dalam forum Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SAPPO CARADDE yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Kota Makassar di Karebosi Premier Hotel, Selasa (12/05), Wandy Roesandy, Ketua DPC Makassar Elang Timur (ELIT) menyampaikan penekanan tegas terkait integritas penataan ruang kota> Wandy Roesandy menegaskan bahwa implementasi aplikasi digital harus dibarengi dengan keberanian penegakan hukum di lapangan, terutama menyangkut ribuan bangunan di Makassar yang diduga melanggar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan menyerobot Ruang Terbuka Hijau (RTH). “Kami di Elang Timur menuntut kepastian: Apakah SAPPO CARADDE ini sanggup menjadi instrumen hukum nyata untuk mengeksekusi bangunan yang melanggar PBG dan RTH, tanpa peduli seberapa kuat ‘dekkeng’ (backing) di belakangnya? Jangan sampai sistemnya sudah digital dan canggih, namun nyali penegakan hukum kita di lapangan masih terhambat oleh kepentingan oknum-oknum tertentu,” ujar Wandy di hadapan narasumber dari Pemerintah Kota dan Kejaksaan Tinggi. Ancaman Pidana Bagi Pengelola dan Pemberi Izin Wandy mengingatkan bahwa pelanggaran tata ruang bukan sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran pidana serius. Berdasarkan UU Penataan Ruang, ancaman pidana penjara tidak hanya menyasar pihak pengelola atau pengembang, tetapi juga *pejabat pemberi izin* yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Menurutnya, pembiaran terhadap pelanggaran PBG dan RTH telah menyebabkan dampak ekologis yang fatal bagi warga Makassar, termasuk hilangnya area resapan alami yang memicu krisis cadangan air tanah (akuifer). Kejaksaan Tantang Bukti Awal Merespons desakan dari Elang Timur, perwakilan dari *Intel Kejaksaan Tinggi* yang hadir sebagai narasumber menyatakan kesiapannya untuk melakukan tindakan tegas. “Silakan laporkan jika ada bukti awal, kami akan tindak lanjuti,” ungkap pihak Kejaksaan di forum tersebut. Menyambut tantangan tersebut, Elang Timur menyatakan kesiapannya untuk segera melayangkan Laporan Informasi (LI) resmi dan menawarkan Pakta Integritas kepada Pemerintah Kota Makassar. “Kami akan segera menyerahkan data awal mengenai ribuan bangunan yang melanggar aturan. Kami ingin membuktikan apakah hukum tetap tegak meski yang kami laporkan adalah aset-aset milik oknum pejabat berpengaruh yang berlindung di balik dalih kejar target atau diskresi ilegal,” tutup Wandy. Elang Timur berharap kehadiran aplikasi SAPPO CARADDE menjadi titik balik bagi transparansi perizinan di Makassar, di mana masyarakat dan Ormas dapat berperan aktif memastikan tidak ada lagi bangunan yang berdiri di atas lahan yang merugikan kepentingan lingkungan dan publik.
500 Pemuda Sulsel Dilantik, 3 Ketua DPP KNPI Hadir Sekaligus: Sejarah Baru, Vonny Tegaskan Kami Sah & Bersatu
Suaraindonesiaku,com.MAKASSAR, 10 Mei 2026 – Sebanyak 500 pemuda terbaik se-Sulawesi Selatan resmi dilantik menjadi pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Daerah Sulawesi Selatan, dalam momen yang langsung mencatatkan sejarah nasional: untuk pertama kalinya sepanjang sejarah organisasi, pelantikan satu daerah dihadiri langsung oleh tiga orang Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI sekaligus, hadir bersama dalam satu forum, satu waktu, memberikan restu dan pengukuhan penuh. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua KNPI Sulsel, Vonny, dengan struktur lengkap: 3 Ketua Harian, 10 Wakil Ketua, dan 500 pengurus inti yang mewakili seluruh 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Angka 500 bukan sekadar jumlah, melainkan bukti kekuatan, keterwakilan mutlak, dan dukungan nyata pemuda seluruh daerah ini. Vonny menyampaikan rasa haru dan bangga luar biasa saat menyoroti kehadiran para pucuk pimpinan pusat tersebut. “Pelantikan kami ini, menurut saya, sangat bersejarah. Insyaallah kalau saya tidak keliru, ini yang pertama kali terjadi di seluruh Indonesia: Sulawesi Selatan mendapat kehormatan tertinggi, dikukuhkan dan disaksikan langsung oleh tiga Ketua DPP KNPI sekaligus dalam satu acara pelantikan. Jujur, saya sendiri tak pernah membayangkan momen indah ini bisa terjadi, namun Alhamdulillah, hari ini kenyataan itu ada di depan mata kita semua”, ujarnya disambut tepuk tangan gemuruh. “Ini penghormatan tertinggi bagi Sulsel, sekaligus beban kehormatan yang berat. Ini membuktikan kami harus lebih siap, lebih kuat, lebih bekerja keras lagi. Karena hari ini, di pundak kami semua, terukir sejarah baru yang tak terhapuskan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua DPP KNPI dan seluruh pimpinan pusat yang berkenan hadir, bersatu, dan mengukuhkan kami—ini bukti nyata bahwa KNPI Sulsel diakui, sah, dan menjadi rujukan persatuan”, tambah Vonny. Vonny kembali mengajak seluruh pemuda Sulsel bersatu, jauh dari kepentingan pribadi dan ego sempit. “Saya mengajak seluruh pemuda Sulawesi Selatan: mari majukan kepemudaan kita bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kekuasaan semata. Atas nama saya dan seluruh pengurus, saya berjanji: saya siap menjahit kembali tali silaturahmi yang mungkin terputus atau renggang di luar kepengurusan kami, semua kita arahkan ke satu tujuan: Pemuda Indonesia bersatu, KNPI makin maju, Indonesia berjaya”. Terkelibat keberadaan pihak-pihak yang mengaku membawa nama KNPI di luar struktur sah ini, Vonny bicara dengan bahasa halus, elegan, namun tegas penuh makna politik: “Kita paham, di perjalanan gerakan pemuda, kadang muncul nama-nama atau kelompok yang merasa dan mengaku mewakili nama besar organisasi ini. Mari kita anggap itu tanda semangat KNPI memang indah dan diinginkan banyak pihak. Namun biarlah publik dan sejarah yang menilai: mana yang lahir dari proses lengkap, mana yang membawa aspirasi nyata 24 kabupaten kota, mana yang didukung 500 pengurus, dan mana yang dikukuhkan langsung oleh tiga Ketua DPP KNPI sekaligus seperti yang kita saksikan hari ini. Kita tidak menolak keberadaan siapa pun, namun kita percaya: keabsahan tidak perlu diteriakkan keras-keras, ia sudah tertulis jelas dalam proses, struktur, dan restu induk organisasi tertinggi. Biarlah mereka berjalan dengan pemahaman masing-masing, namun kami berdiri kokoh di atas landasan yang pasti, sah, dan diakui seluruh elemen pemuda”. Di akhir, Vonny tegaskan kesiapan total jajarannya: “Dengan kekuatan luar biasa 500 orang ini, kami siap mewakafkan seluruh jiwa, raga, tenaga dan pikiran kami demi memajukan Sulawesi Selatan dan seluruh 24 kabupaten kota di bawah kepemimpinan kami. Kami hadir bukan berdebat, tapi berkarya; bukan memecah belah, tapi menyatukan segala potensi demi kejayaan bersama”.
LKK PKB Sinjai Gelar Pendidikan Kader Loyalis Tahap II, Perkuat Militansi dan Komitmen Perjuangan
Suaraindonesiaku,com.Sinjai – Lembaga Kaderisasi Kabupaten (LKK) DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sinjai menggelar kegiatan Pendidikan Kader Loyalis (PKP) tahap kedua yang dirangkaikan dengan pelantikan kader loyalis PKB, bertempat di Kabupaten Sinjai. Kegiatan ini diikuti sebanyak 76 peserta dan turut menghadirkan pemateri dari struktur LKP DPW, sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas, ideologi, serta militansi kader di tingkat daerah. Ketua LKK PKB Kabupaten Sinjai, Risman, SE., MM., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting dalam meneguhkan komitmen perjuangan kader. “Menjadi kader loyalis bukanlah beban, melainkan kehormatan. Loyalis berarti satu garis komando, satu kerja nyata, dan satu hati bersama rakyat,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, kader LKK memiliki peran strategis dalam membawa visi kemaslahatan keluarga melalui perjuangan politik PKB. Menurutnya, melalui Pendidikan Kader Pertama (PKP) ini, para peserta akan ditempa secara mental, diperkuat secara ideologis, serta dipertajam dalam strategi perjuangan, sehingga mampu menjadi ujung tombak kemenangan partai di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Sinjai, A.Olivia Batari Sugi. S.H., turut hadir dalam kegiatan tersebut sekaligus menutup secara resmi pelantikan kader loyalis PKB. Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi atas semangat para peserta serta berharap kader yang dilantik dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader LKK yang tangguh, loyal, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai perjuangan PKB yang berakar dari ulama untuk kemaslahatan bangsa.
Bupati Gowa Siap Hadir di Pelantikan DPD KNPI Vonny Ameliani Suardi.
Suaraindonesiaku,com.Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menyatakan komitmennya untuk menghadiri agenda pelantikan Ketua KNPI Sulawesi Selatan dalam pertemuan yang berlangsung di rumah jabatan (rujab) Bupati Gowa pada Senin, 4 Mei 2026. Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, pertemuan tersebut menjadi momentum silaturahmi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan. Dalam sambutannya, Husniah Talenrang mengapresiasi kunjungan Ketua KNPI Sulsel bersama jajaran Organisasi Kepemudaan (OKP) yang hadir. Ia menegaskan pentingnya peran KNPI sebagai wadah pemersatu pemuda lintas organisasi. “Saya sangat mengapresiasi kunjungan Ketua KNPI Sulsel bersama rekan-rekan OKP hari ini. Terkait agenda pelantikan nanti, saya pastikan hadir,” ujarnya. Lebih lanjut, Bupati Gowa berharap KNPI tetap menjadi rumah besar yang inklusif bagi seluruh organisasi kepemudaan. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kolaborasi antar OKP menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju. Ia juga menekankan pentingnya peran pemuda dalam mendukung visi pembangunan Sulawesi Selatan. Adapun sejumlah OKP yang turut hadir mendampingi dalam pertemuan tersebut antara lain PMII, HMI, IMM, GMNI, IPPNU, IPNU, BKPRMI, GAMKI, ANSOR, PERADAH, dan TIDAR. Kehadiran berbagai elemen kepemudaan ini mencerminkan semangat persatuan dan sinergi dalam mendukung KNPI sebagai wadah bersama. Sementara itu, Ketua KNPI Sulsel, Vonny Ameliani Suardi, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Gowa atas sambutan yang hangat dan penuh kekeluargaan. Ia berharap komunikasi dan kolaborasi antara KNPI dan pemerintah daerah terus terjalin erat demi kemajuan pemuda dan daerah di Sulawesi Selatan.
Kombes Gelar Pengajian dan Rapat Pembentukan Panitia SAKURA
Suaraindonesiaku,com.Makassar – Komunitas Masyarakat Bersih (Kombes) menggelar kegiatan pengajian yang dirangkaikan dengan rapat pembentukan panitia program Sahabat Kombes Berqurban (SAKURA). Kegiatan tersebut berlangsung di kediaman Ketua Umum Kombes, Hj. Hasnah Hapsari, yang berlokasi di Jl. Rappocini Raya Lr. 3/51, dalam suasana penuh kebersamaan.Jumat(1/5/26) Dalam forum tersebut, Suryadi Yamin secara resmi ditunjuk dan berpengalaman sebagai Ketua Panitia SAKURA. Penunjukan ini diharapkan mampu mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan qurban secara terstruktur, transparan, dan tepat sasaran. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Umum Kombes, Almalik, Koordinator Divisi Kerohanian Hj. Nurlinda, serta para koordinator kecamatan (Korcam) dan jajaran pengurus Kombes lainnya. Kehadiran seluruh unsur pengurus mencerminkan komitmen bersama dalam menyukseskan program SAKURA sebagai wujud kepedulian sosial kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua Umum Kombes, Hj. Hasnah Hapsari, menekankan pentingnya nilai keikhlasan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam pelaksanaan ibadah qurban. Ia berharap program SAKURA dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan ini, Kombes menegaskan kesiapan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha dengan program yang terorganisir dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Wakil Ketua Umum DPP APPI Tasbih Mursalin Berhasil Damaikan Konflik Anak Onta dan RBS
Suaraindonesiaku,com.Makassar – Ketegangan yang sempat memanas antara kelompok Anak Onta dan kelompok RBS (Rajawali Bersatu) akhirnya berhasil diredam melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPP APPI, Tasbih Mursalin (Kak ABI), di kawasan CPI (Center Point of Indonesia), pada Minggu, 26 Mei 2026. Konflik yang terjadi di tengah masyarakat tersebut sempat menimbulkan keresahan warga. Namun, berkat langkah cepat dan pendekatan persuasif yang dilakukan Tasbih Mursalin (Kak ABI), kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan perselisihan dan kembali menjaga kondusivitas lingkungan. Dalam proses mediasi, Kak ABI mengedepankan dialog terbuka serta menanamkan pentingnya persatuan dan solidaritas antar pemuda. Ia menegaskan bahwa konflik hanya akan merugikan semua pihak dan menghambat kemajuan bersama. “Saya bilang ke mereka, saya hadir untuk mendamaikan karena saya Cinta Ki dan Sayangki semua ndi’-ndiku Saribattangku, saya tidak mau kalau ada yang saling melukai, baku Jagaki Baku sayangki” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang turut membantu proses perdamaian, di antaranya Ada Mas Wandy, Pak Boghel, Pak Padomo, dan Pak Donald, yang telah berkontribusi hingga proses mediasi berjalan dengan baik. Tasbih Mursalin (Kak ABI) turut mengapresiasi sikap kedua kelompok yang bersedia duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan secara damai. Menurutnya, hal tersebut menjadi contoh positif bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Langkah mediasi yang dilakukan Kak ABI patut diapresiasi sebagai bentuk kepemimpinan yang mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai. Keberhasilan meredam ketegangan antara kedua kelompok menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik masih menjadi solusi efektif dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan di tengah masyarakat. Dengan tercapainya kesepakatan damai ini, diharapkan situasi kembali aman dan kondusif, serta tidak terjadi lagi konflik serupa di kemudian hari. Seluruh elemen pemuda juga diharapkan dapat lebih mengedepankan dialog, persaudaraan, serta sikap saling menghargai dalam menyikapi setiap perbedaan.
Wakil Ketua Umum DPP APPI Tasbih Mursalin Berhasil Damaikan Konflik Anak Onta dan RBS
Suaraindonesiaku,com.Makassar – Ketegangan yang sempat memanas antara kelompok Anak Onta dan kelompok RBS (Rajawali Bersatu) akhirnya berhasil diredam melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPP APPI, Tasbih Mursalin (Kak ABI), di kawasan CPI (Center Point of Indonesia), pada Minggu, 26 Mei 2026. Konflik yang terjadi di tengah masyarakat tersebut sempat menimbulkan keresahan warga. Namun, berkat langkah cepat dan pendekatan persuasif yang dilakukan Tasbih Mursalin (Kak ABI), kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan perselisihan dan kembali menjaga kondusivitas lingkungan. Dalam proses mediasi, Kak ABI mengedepankan dialog terbuka serta menanamkan pentingnya persatuan dan solidaritas antar pemuda. Ia menegaskan bahwa konflik hanya akan merugikan semua pihak dan menghambat kemajuan bersama. “Saya bilang ke mereka, saya hadir untuk mendamaikan karena saya Cinta Ki dan Sayangki semua ndi’-ndiku Saribattangku, saya tidak mau kalau ada yang saling melukai, baku Jagaki Baku sayangki” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang turut membantu proses perdamaian, di antaranya Ada Mas Wandy, Pak Boghel, Pak Padomo, dan Pak Donald, yang telah berkontribusi hingga proses mediasi berjalan dengan baik. Tasbih Mursalin (Kak ABI) turut mengapresiasi sikap kedua kelompok yang bersedia duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan secara damai. Menurutnya, hal tersebut menjadi contoh positif bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Langkah mediasi yang dilakukan Kak ABI patut diapresiasi sebagai bentuk kepemimpinan yang mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai. Keberhasilan meredam ketegangan antara kedua kelompok menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik masih menjadi solusi efektif dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan di tengah masyarakat. Dengan tercapainya kesepakatan damai ini, diharapkan situasi kembali aman dan kondusif, serta tidak terjadi lagi konflik serupa di kemudian hari. Seluruh elemen pemuda juga diharapkan dapat lebih mengedepankan dialog, persaudaraan, serta sikap saling menghargai dalam menyikapi setiap perbedaan.
Sorotan ke BPJS Kesehatan, PANDAWA Diduga Picu Kebocoran Data Nasabah
Suaraindonesiaku,com.Makassar, 29 April 2026 — Layanan PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp) milik BPJS Kesehatan kini menuai sorotan tajam. Layanan resmi berbasis WhatsApp yang digunakan untuk pengurusan administrasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu diduga memiliki celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sorotan ini mencuat setelah munculnya kasus dugaan peretasan data yang dialami nasabah Bank Mandiri, Wandy Roesandy. Ia mengaku menjadi korban pengancaman dan pencemaran nama baik yang diduga berawal dari kebocoran data pribadi yang diakses melalui layanan PANDAWA. Dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu (29/4/2026), Wandy mengungkapkan bahwa dirinya telah resmi melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulawesi Selatan. Namun, ia menyayangkan proses penanganan yang dinilai belum maksimal. “SP2HP yang saya terima terkesan keliru karena hanya berdasarkan laporan informasi, padahal saya sudah jelas melapor secara langsung sebagai korban. Ini bukan sekadar dugaan biasa, tetapi menyangkut pengancaman, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” tegas Wandy. Lebih jauh, dalam sorotan yang berkembang, pihak BPJS Kesehatan juga dinilai tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Sejumlah pihak menilai, apabila terbukti terdapat celah sistem pada layanan PANDAWA yang memungkinkan akses data oleh pihak tidak berwenang, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian serius, bahkan berpotensi masuk dalam unsur “turut serta” karena dianggap membuka akses yang dimanfaatkan oleh pelaku peretasan. Kasus ini turut memunculkan dugaan keterlibatan oknum internal yang disebut-sebut memanfaatkan akses data untuk kepentingan tertentu, termasuk melakukan tekanan dan intimidasi terhadap korban. Publik kini mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan digital yang digunakan oleh BPJS Kesehatan, khususnya pada layanan berbasis WhatsApp seperti PANDAWA. Selain itu, aparat penegak hukum diminta untuk bertindak transparan dan profesional dalam mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang menyeret isu sensitif terkait perlindungan data pribadi. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh lembaga, baik pemerintah maupun sektor perbankan, bahwa pengelolaan dan perlindungan data pribadi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab hukum yang harus dijalankan secara ketat di tengah era digital saat ini.
Dukung Penataan Kota, Bidang IX HIPMI Makassar Hadirkan Program Pemberdayaan PKL dan UMKM
Suaraindonesiaku,com.Makassar – BPC HIPMI Kota Makassar melalui Bidang IX (UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan) menyatakan kesiapan untuk mengambil peran strategis dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha di Kota Makassar, baik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak penertiban maupun pelaku UMKM secara umum. Langkah penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dinilai sebagai bagian dari upaya penataan kota yang perlu diiringi dengan solusi pemberdayaan ekonomi yang konkret dan berkelanjutan. HIPMI hadir sebagai mitra strategis untuk memastikan bahwa para pelaku usaha tetap mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Ketua Bidang IX BPC HIPMI Kota Makassar, Baso Muhammad Ikram menegaskan bahwa pendekatan yang dibangun tidak hanya bersifat responsif terhadap kondisi PKL, tetapi juga menyasar penguatan ekosistem UMKM secara menyeluruh di Kota Makassar. Adapun program yang akan dijalankan meliputi: 1. Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Memberikan peningkatan kapasitas bagi PKL dan pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha, strategi pemasaran, serta penguatan daya saing. 2. Pendampingan dan Transformasi Usaha Mendorong pelaku usaha untuk naik kelas melalui inovasi produk, digitalisasi, serta integrasi ke dalam rantai pasok yang lebih luas. 3. Fasilitasi Akses Permodalan Menghubungkan pelaku UMKM dengan lembaga keuangan dan perbankan guna mendapatkan akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. 4. Penguatan Ekosistem UMKM Berbasis Kolaborasi Membangun sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan ruang usaha yang lebih tertata dan produktif. BPC HIPMI Kota Makassar juga menegaskan komitmennya untuk siap berkolaborasi dan membantu Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan serta menjalankan program-program pemberdayaan UMKM yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. “HIPMI siap menjadi mitra aktif Pemerintah Kota Makassar dalam memberdayakan UMKM. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan penataan juga diikuti dengan penguatan ekonomi masyarakat, sehingga pelaku usaha tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan naik kelas,” tegas pernyataan Ikram yang juga Ketua DPD KNPI Kota Makassar Dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan pada ekonomi rakyat, HIPMI optimistis bahwa UMKM di Kota Makassar dapat menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Korban Didampingi GMMSH Lakukan Penyuratan ke Polda Sulsel, Soroti SP2HP Dinilai Tidak Sesuai Aduan
Suaraindonesiaku,com.Makassar, 29 April 2026 — Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum) bersama korban, Wandy Roesandy, secara resmi melayangkan surat ke Polda Sulawesi Selatan. Surat tersebut berisi keberatan atas penerbitan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) yang dinilai tidak sesuai dengan substansi aduan yang telah dimasukkan oleh pihak korban. Dalam aduannya, Wandy Roesandy melaporkan dugaan tindak pidana serius berupa peretasan, pengancaman, serta pencemaran nama baik yang juga diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kasus ini turut menyeret oknum pegawai dari salah satu perbankan nasional, yakni Bank Mandiri. Namun, dalam SP2HP yang diterbitkan oleh penyidik Polda Sulsel, status penanganan perkara disebut masih merujuk pada Laporan Informasi (LI). Hal ini menuai keberatan keras dari pihak korban dan GMMSH. Pasalnya, penggunaan LI sebagai dasar rujukan dalam SP2HP dinilai kurang tepat untuk kasus ini. Herman selaku Ketua Aliansi GMMSH menegaskan bahwa perkara yang dilaporkan merupakan delik aduan murni, bukan delik umum, sehingga seharusnya penanganannya mengacu langsung pada surat aduan resmi korban tertanggal 23 Januari 2026, bukan pada Laporan Informasi. “LI memang tidak salah secara prosedur sebagai langkah awal, namun dalam kasus ini kurang tepat dijadikan rujukan utama di SP2HP. Ini adalah delik aduan murni, bukan delik umum. Jadi seharusnya dasar penanganannya jelas mengacu pada surat aduan korban, bukan LI,” tegas Herman kepada awak media, Rabu (29/4/2026). Ia juga menjelaskan bahwa menjadikan aduan sebagai Laporan Informasi berpotensi memperlambat proses hukum, karena LI umumnya hanya digunakan sebagai bahan awal penyelidikan sebelum ditingkatkan menjadi Laporan Polisi (LP). “Hal ini berdampak pada lambannya pelayanan terhadap korban. Padahal unsur tindak pidana sudah jelas dan bukti awal sudah cukup. Korban bahkan telah memiliki tanda bukti lapor, sehingga seharusnya sudah bisa diterbitkan LP dan ditindaklanjuti secara maksimal,” lanjutnya. Aliansi GMMSH menilai adanya indikasi penundaan dalam peningkatan status perkara, yang berpotensi merugikan korban secara hukum. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Polda Sulsel untuk segera melakukan koreksi administratif terhadap SP2HP yang telah diterbitkan, serta meningkatkan status laporan ke tahap yang lebih tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait penyuratan yang dilayangkan oleh GMMSH bersama korban.
