Konselor Zhen Wangda Sebut Investasi PSEL Perusahaan China di Makassar Ramah Ekonomi Hijau
Suaraindonesiaku.com, Makassar — Konselor Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Republik Indonesia, Zhen Wangda, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral dan mendorong kerja sama konkret di tingkat daerah antara Tiongkok dan Indonesia. Dalam wawancara tertulis dengan media, Zhen Wangda menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan perdananya ke Pulau Sulawesi bersama delegasi. “Saya sangat senang dapat berkunjung ke Provinsi Sulawesi Selatan. Ini adalah kunjungan pertama kami ke Pulau Sulawesi, yang memiliki posisi strategis penting di Indonesia. Sulawesi Selatan merupakan pusat ekonomi dan budaya dengan potensi kerja sama yang sangat besar,” ujar Zhen Wangda. Ia menekankan bahwa sektor pertanian, perikanan, pertambangan, serta industri makanan di Sulawesi Selatan berkembang pesat dan menjadi daya tarik utama bagi investasi. Selain itu, kekayaan budaya serta keindahan alam daerah ini turut memperkuat daya tariknya di tingkat internasional. Kunjungan ini merupakan penugasan resmi dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia untuk memperdalam saling pengertian, memperluas kerja sama praktis, serta mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara. Selama kunjungan, delegasi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, berdialog dengan media, serta melakukan kunjungan lapangan ke wilayah perkotaan, pedesaan, dan komunitas Tionghoa setempat. Dalam kesempatan tersebut, Zhen Wangda juga menyoroti hasil Sidang Dua Sesi Tiongkok 2026 yang menghasilkan Rencana Lima Tahun ke-15 (2026–2030) sebagai arah strategis pembangunan nasional Tiongkok. “Rencana ini tidak hanya menjadi cetak biru modernisasi Tiongkok, tetapi juga membuka peluang baru bagi kerja sama global yang saling menguntungkan, termasuk dengan Indonesia,” jelasnya. Zhen Wangda menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, Tiongkok tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai sekitar 5 persen dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 140 triliun RMB, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam konteks kerja sama ekonomi, ia menyoroti potensi besar Sulawesi, khususnya dalam sektor sumber daya alam seperti nikel yang menjadi komoditas strategis dalam rantai industri global. “Pulau Sulawesi memiliki sumber daya nikel yang melimpah. Kerja sama industri antara Tiongkok dan Indonesia di bidang ini telah berkembang pesat dan memiliki prospek yang sangat luas ke depan,” ujarnya. Lebih lanjut, Zhen Wangda menekankan pentingnya kerja sama dalam bidang inovasi dan transformasi hijau. Tiongkok saat ini menjadi salah satu pemimpin global dalam pengembangan energi terbarukan diantaranya Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL) serta kendaraan energi baru (NEV). “Tiongkok berkomitmen untuk berbagi manfaat inovasi teknologi dengan negara-negara mitra, termasuk Indonesia, guna mendorong pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon,” tambahnya. Sebagai contoh konkret, ia menyoroti keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang dinilai mampu meningkatkan konektivitas sekaligus mengurangi emisi karbon secara signifikan. “Proyek Whoosh merupakan simbol nyata kerja sama berkualitas tinggi antara Tiongkok dan Indonesia, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Zhen. Terkait dinamika global, Zhen Wangda menegaskan komitmen Tiongkok dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia melalui pendekatan multilateral, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Di akhir pernyataannya, ia menegaskan kembali pentingnya hubungan kedua negara sebagai Mitra Strategis Komprehensif. “Tiongkok dan Indonesia adalah mitra strategis komprehensif yang memiliki kepentingan bersama yang luas. Kami siap terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan demi kesejahteraan kedua bangsa serta stabilitas kawasan dan dunia,” tutup Zhen Wangda.
Pahlevi: Penunjukan PLT Dirut PDAM Makassar Jadi Momentum Perbaikan Layanan Air Bersih
Suaraindonesiaku.com, MAKASSAR – Pengangkatan DR. H. Andi Syahrum Makkuarade, S.Sos., M.Si sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PDAM Makassar menuai tanggapan positif dari berbagai elemen, termasuk kalangan pemuda. Figur yang memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan ini dianggap mampu membawa perubahan bagi peningkatan layanan air bersih di Kota Makassar.Senin(20/04/26) Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda Elang Timur Indonesia, Pahlevi, menyampaikan apresiasi dan harapannya atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar kepada Andi Syahrum Makkuarade. Menurutnya, penunjukan ini merupakan langkah yang tepat dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan. “Kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada DR. H. Andi Syahrum Makkuarade, S.Sos., M.Si atas amanah sebagai PLT Direktur Utama PDAM Makassar. Kami berharap beliau dapat menghadirkan inovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat secara merata,” ungkap Pahlevi. Ia juga menyoroti bahwa sosok Andi Syahrum Makkuarade yang saat ini turut menjadi Dewan Pembina DPP Elang Timur Indonesia diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara institusi pelayanan publik dan masyarakat luas. Sinergi tersebut dinilai penting guna menjawab berbagai persoalan distribusi air bersih yang masih dirasakan warga. Gerakan Mahasiswa Pemuda Elang Timur Indonesia menaruh harapan besar agar di bawah kepemimpinan yang baru, PDAM Makassar dapat lebih responsif, akuntabel, dan terus melakukan pembenahan sistem pelayanan. Dengan demikian, kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi secara optimal dan berkeadilan.
Ketua Dewan Komando DPP Elang Timur Indonesia Ucapkan Selamat atas Penunjukan PLT Dirut PDAM Makassar
Suaraindonesiaku,com.MAKASSAR – Penunjukan DR. H. Andi Syahrum Makkuarade, S.Sos., M.Si sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PDAM Makassar mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Sosok yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan dikenal dekat dengan masyarakat ini dinilai tepat untuk mengemban amanah tersebut.Senin(20/04/26) Ketua Dewan Komando DPP Elang Timur Indonesia, Tasbih Mursalin, menyampaikan ucapan selamat sekaligus dukungan atas penunjukan tersebut. Ia menilai langkah Pemerintah Kota Makassar merupakan keputusan strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor air bersih. “Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada DR. H. Andi Syahrum Makkuarade, S.Sos., M.Si atas penunjukannya sebagai PLT Direktur Utama PDAM Makassar. Kami dari DPP Elang Timur Indonesia mendukung penuh kebijakan Pemerintah Kota Makassar, dan berharap amanah ini dapat dijalankan secara profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Tasbih Mursalin. Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa selain menjabat sebagai PLT Dirut PDAM Makassar, DR. H. Andi Syahrum Makkuarade merupakan Dewan Pembina DPP Elang Timur Indonesia. Hal ini dinilai menjadi nilai tambah tersendiri, karena kedekatan beliau dengan organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu memperkuat sinergi antara PDAM Makassar dan masyarakat. DPP Elang Timur Indonesia berharap, di bawah kepemimpinan yang baru, PDAM Makassar dapat semakin optimal dalam meningkatkan kualitas distribusi air bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima demi kesejahteraan warga Kota Makassar. TIM Humas ELANG TIMUR INDONESIA
GMMSH Soroti Kinerja Polda Sulsel, Kasus Dugaan Peretasan Data Wandy Roesandy Dinilai Lamban
Suaraindonesiaku,com.Makassar – Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum) melontarkan sorotan tajam kepada pihak Polda Sulawesi Selatan terkait penanganan laporan dugaan tindak pidana yang dialami oleh Wandy Roesandy, yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan. Diketahui, Wandy Roesandy selaku korban telah melaporkan oknum pegawai Bank Mandiri atas dugaan peretasan data, pengancaman, serta pencemaran nama baik. Laporan tersebut tercatat berdasarkan surat tanda terima aduan pada Jumat, 23 Januari 2026, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, penanganan perkara ini juga telah diperkuat dengan terbitnya SP2HP Nomor: B/239/III/RES.2.5./2026/Ditreskrimsus serta Laporan Informasi Nomor: LI/224/III/RES.2.5/2026/Ditreskrimsus tertanggal 27 Maret 2026. Namun demikian, hingga saat ini pihak terlapor yang merupakan oknum pegawai Bank Mandiri diketahui belum juga dilakukan pemanggilan oleh penyidik. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah publik, khususnya terkait komitmen penegakan hukum yang profesional dan transparan. Ketua Aliansi GMMSH, Herman, dalam keterangannya kepada awak media pada Senin, 20 April 2026, menegaskan bahwa lambannya proses pemanggilan terhadap terlapor berpotensi mencederai rasa keadilan korban serta menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian. “Ini menjadi pertanyaan serius. Bukti administrasi sudah jelas, laporan sudah berjalan, bahkan SP2HP sudah terbit. Namun hingga kini belum ada langkah tegas berupa pemanggilan terhadap terlapor. Kami mendesak Polda Sulsel untuk segera bertindak profesional dan transparan,” tegas Herman. Ia juga menambahkan bahwa keterlambatan penanganan perkara seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut perlindungan data pribadi dan hak hukum masyarakat. GMMSH juga meminta agar penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel tidak tebang pilih dalam menangani perkara, terlebih kasus ini menyangkut dugaan pelanggaran serius terhadap data pribadi dan hak hukum warga negara. Lebih lanjut, GMMSH menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, serta membuka kemungkinan melaporkan perkembangan perkara ini ke instansi pengawas internal Polri maupun lembaga eksternal apabila tidak ada progres berarti dalam waktu dekat. “Jangan sampai hukum terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kami akan terus mengawal dan memastikan kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutupnya. (Tim Redaksi)
Aliansi GMMSH Desak Polda Sulsel dan PN Makassar Objektif Tangani Kasus Wandy Roesandy
Suaraindonesiaku,com.Makassar, 18 April 2026 — Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum) melalui Ketua, Herman, mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap objektif dan profesional dalam menangani kasus yang menimpa Wandy Roesandy. Dimana diketahui Wandy Roesandy sebagai Korban atas dugaan Peretasan Data, Pencemaran Nama Baik hingga Pengancaman yang dilakukan oleh diduga Oknum Pegawai Bank Mandiri. Kasus tersebut saat ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 70/Pdt.G/2026/PN Mks. Selain itu, dugaan tindak pidana terkait peretasan data, pencemaran nama baik, hingga pengancaman juga sedang dalam tahap penyelidikan oleh Polda Sulawesi Selatan melalui Ditreskrimsus, berdasarkan Laporan Informasi Nomor LI/224/III/RES.2.5/2026/Ditrekrimsus tertanggal 27 Maret 2026. Herman menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia menilai, Wandy Roesandy patut mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal sebagai korban dugaan kejahatan siber dan intimidasi yang diduga melibatkan oknum pegawai dari Bank Mandiri. “Ini bukan sekadar perkara perdata, tetapi juga menyangkut dugaan tindak pidana serius seperti peretasan data pribadi, pencemaran nama baik, dan pengancaman. Kami meminta agar proses hukum berjalan transparan, objektif, dan tanpa intervensi pihak manapun,” tegas Herman kepada awak media pada Sabtu, 18 April 2026. Aliansi GMMSH juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, mengingat kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk apabila tidak ditangani secara serius. Terlebih, isu perlindungan data pribadi saat ini menjadi perhatian publik luas seiring meningkatnya kejahatan siber di Indonesia. Lebih lanjut, Herman meminta agar pihak kepolisian segera meningkatkan status penanganan perkara jika ditemukan cukup bukti, serta mendesak majelis hakim di PN Makassar untuk memeriksa perkara secara independen dan profesional. “Kami berharap tidak ada pihak yang kebal hukum. Siapapun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya. Aliansi GMMSH memastikan akan terus melakukan pengawalan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum dalam kasus tersebut.
Diamnya Bank Mandiri Dinilai Bukti Manajemen Bobrok, GMMSH Desak Ungkap Pelaku Peretasan Data Wandy Roesandy
Suaraindonesiaku,com.Maros, 16 April 2026 — Sikap bungkam pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait dugaan peretasan data nasabah kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, GMMSH melalui Ketua Herman menilai diamnya manajemen perbankan tersebut sebagai cerminan buruknya tata kelola internal. Herman menegaskan, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak Bank Mandiri terkait dugaan peretasan data yang dialami oleh Wandy Roesandy. Padahal, kasus ini telah mencuat ke publik dan menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. “Diamnya Bank Mandiri semakin memperkuat dugaan bahwa ada yang ditutup-tutupi. Ini bukan hanya soal kelalaian, tapi bisa mengarah pada bobroknya manajemen pengelolaan data nasabah,” tegas Herman kepada awak media, Kamis (16/4/2026). GMMSH mendesak Bank Mandiri untuk segera bersikap transparan dan mengungkap siapa oknum yang bertanggung jawab atas dugaan peretasan tersebut. Selain itu, Herman juga meminta agar pihak bank tidak menghindar dari tanggung jawab hukum dan moral terhadap nasabah. Menurutnya, kasus ini harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum internal. “Ini menyangkut keamanan data pribadi. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap sistem perbankan bisa runtuh. Kami mendesak agar pelaku segera diungkap dan diproses hukum tanpa pandang bulu,” lanjutnya. GMMSH juga mendorong lembaga terkait, termasuk otoritas pengawas perbankan dan aparat penegak hukum, untuk turun tangan secara serius dalam mengawal kasus ini. Herman menegaskan pihaknya akan terus mengawal hingga ada kejelasan hukum dan keadilan bagi korban. Kasus dugaan peretasan data yang menimpa Wandy Roesandy sendiri sebelumnya telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan kini tengah dalam proses penanganan. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bank Mandiri terkait perkembangan kasus tersebut.
PRIMA DMI Makassar Pasang Badan: Pidato Jusuf Kalla Diframing Secara Menyesatkan
Suaraindonesiaku,com.Makassar, 15 April 2026 — Ketua PRIMA DMI Makassar, Asrijal Syahruddin, menyampaikan keprihatinannya terhadap beredarnya potongan pidato Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), yang dinilai telah digiring opini secara tidak utuh di ruang digital. Menurutnya, pernyataan Jusuf Kalla terkait istilah “mati syahid” telah dipotong dari konteks aslinya dan kemudian disebarluaskan dengan sudut pandang tertentu yang berpotensi menyesatkan publik. “Aspek yang ditampilkan ke publik bukanlah gambaran menyeluruh, melainkan hanya bagian kecil yang terlepas dari konteks sebenarnya,” ujar Asrijal. Ia menilai narasi yang berkembang justru bertolak belakang dengan rekam jejak Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional. Selama ini, Jusuf Kalla dikenal sebagai figur negarawan yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama dua periode, serta berperan penting dalam berbagai proses perdamaian konflik di Indonesia. “Beliau memiliki kontribusi besar dalam menjaga persatuan bangsa dan membangun perdamaian di berbagai daerah,” tambahnya. Asrijal juga mengkritisi fenomena potongan informasi yang disebarkan tanpa konteks utuh. Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk penyederhanaan fakta yang berujung pada pembentukan persepsi yang keliru di masyarakat. “Ketika sebuah pernyataan dipisahkan dari latarnya, lalu disertai narasi provokatif, maka yang terjadi adalah distorsi makna,” jelasnya. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa praktik penyebaran informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan tidak dapat semata-mata dilindungi atas nama kebebasan berekspresi. Dalam perspektif hukum, tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku. Jusuf Kalla merupakan Putra terbaik Sulawesi-Selatan yang juga selalu menjadi panutan di Prima DMI. Menurutnya, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur batasan dalam menyampaikan informasi di ruang publik, khususnya yang dapat merugikan kehormatan pihak lain. “Ruang digital tetap berada dalam koridor hukum. Setiap konten yang disebarkan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memastikan kebenaran dan keutuhan konteks sebelum menarik kesimpulan.
GMMSH Tegas! Aliansi Siap Lawan Dugaan Mafia Supremasi Hukum dalam Kasus Wandy Roesandy Bersama Oknum Pegawai Bank Mandiri
Suaraindonesiaku,com.Makassar – Ketua Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum) Provinsi Sulawesi Selatan, Herman, menegaskan sikap tegas dan tanpa kompromi dalam mengawal kasus yang menimpa Wandy Roesandy. Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan peretasan data pribadi, pengancaman, serta pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai Bank Mandiri. Herman menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap mengawal kasus ini hingga tuntas demi menegakkan supremasi hukum yang bersih dan berkeadilan. “Ini bukan perkara kecil. Jika benar ada oknum yang bermain dan menyalahgunakan kewenangannya, maka ini adalah bentuk nyata kejahatan terhadap hak privasi dan hukum. Kami tidak akan main-main, ini harus dibongkar sampai ke akar,” tegas Herman. Sebagai bentuk keseriusan, Aliansi GMMSH telah secara resmi melayangkan surat kepada sejumlah lembaga strategis negara, di antaranya: Kapolri Bareskrim Polri Ketua Komisi III DPR RI Kabid Propam Kapolda Sulawesi Selatan Wassidik Krimsus Irwasda Polda Ketua DPR RI Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ketua Komisi B OJK Sulsel Ketua Dewan Komisioner OJK Pusat Menteri BUMN Menteri Keuangan Komisi Yudisial Bank Mandiri Ketua Mahkamah Agung Kepala Lembaga Perlindungan Data Pribadi Presiden Republik Indonesia Bursa Efek Indonesia Langkah hukum juga telah ditempuh, di antaranya pelaporan resmi ke Polda Sulawesi Selatan serta gugatan perdata yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar. Herman menegaskan, apabila dalam waktu dekat pihak Bank Mandiri tidak memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait dugaan keterlibatan oknum pegawainya, maka GMMSH akan mengambil langkah lebih besar. “Jika mereka tetap bungkam, maka satu kata: lawan mafia supremasi hukum! Kami akan turun langsung, dan tidak menutup kemungkinan akan menduduki kantor pusat Bank Mandiri di Jakarta bersama ratusan massa sebagai bentuk perlawanan rakyat,” tegasnya kepada awak media pada Selasa,14 April 2026, setelah melayangkan surat resminya. Aliansi GMMSH juga menyoroti pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam penanganan kasus yang menyangkut data pribadi, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan diharapkan seluruh pihak terkait dapat segera memberikan respons serta langkah konkret guna memastikan keadilan bagi korban.
Ahsan Muzri.S Nahkoda Baru Forum Awardee Beasiswa Unggulan Indonesia Timur
Suaraindonesiaku.com, Makassar, Sabtu, 11 April 2026 — Forum Awardee Beasiswa Unggulan Indonesia Timur sukses menyelenggarakan Musyawarah Besar IV pada Sabtu, 11 April 2026 di BBGTK Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat arah organisasi, mempererat solidaritas antarawardee, serta menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi bangsa, khususnya di Sulawesi Selatan. Musyawarah besar tahun ini mengusung tema “Insan Unggul Indonesia Timur: Aktualisasi Kontribusi Nyata Bagi Bangsa.” Tema tersebut merefleksikan semangat para awardee untuk tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga aktif mengaktualisasikan ilmu, kepemimpinan, dan pengabdian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu agenda utama dalam Musyawarah Besar IV ini adalah pemilihan ketua forum. Dalam proses musyawarah yang berlangsung penuh semangat kebersamaan, Ahsan Muzri.S terpilih sebagai nahkoda baru Forum Awardee Beasiswa Unggulan Indonesia Timur. Ahsan Muzri merupakan awardee Beasiswa Unggulan jenjang S2 dan S3. Saat ini, ia tengah menempuh studi sebagai mahasiswa semester 4 program doktor (S3) Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Makassar. Rekam jejak akademik tersebut menjadi modal kuat bagi Ahsan dalam memimpin forum menuju organisasi yang semakin progresif, kolaboratif, dan berdampak. Dalam pernyataannya usai terpilih, Ahsan Muzri menyampaikan bahwa amanah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus panggilan untuk terus berkontribusi kepada bangsa. “Amanah ini bukan sekadar kepercayaan organisasi, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata kepada bangsa. Forum BU Indotim harus menjadi wadah kolaborasi, pengabdian, dan aktualisasi gagasan bagi insan-insan unggul untuk memberi manfaat bagi masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjadikan forum ini sebagai ruang bersama yang mampu memperkuat sinergi antarawardee, memperluas dampak program Beasiswa Unggulan, serta melahirkan berbagai inisiatif strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan Musyawarah Besar IV ini menegaskan bahwa Forum BU Indotim bukan hanya sekadar komunitas penerima beasiswa, melainkan juga wadah kepemimpinan, pengembangan kapasitas, dan pengabdian yang berorientasi pada kemajuan bangsa. Melalui semangat kebersamaan dan visi kontribusi nyata, forum ini diharapkan terus tumbuh menjadi kekuatan kolektif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul di Sulawesi Selatan. Forum Awardee Beasiswa Unggulan Indonesia Timur merupakan wadah kolaboratif bagi para penerima Beasiswa Unggulan di kawasan Sulawesi Selatan untuk membangun jejaring, memperkuat kapasitas, serta mendorong kontribusi nyata dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
Pelantikan PDUI Komisariat Bulukumba, Perkuat Peran Dokter Umum di Layanan Primer
Suaraindonesiaku.com, Bulukumba, Sabtu (11/4/2026) — Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) resmi melantik pengurus Komisariat Bulukumba dalam sebuah acara yang berlangsung di Ruang Pertemuan RSUD Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua IDI Cabang Bulukumba dr. Firdaus, S.Ked., M.Kes., Ketua PDUI Cabang Sulawesi Selatan Dr. dr. Aswan Usman, M.Kes., serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dr. H. Muhammad Amrullah, M.Kes. Pengurus PDUI Komisariat Bulukumba yang dilantik terdiri dari puluhan dokter umum yang berpraktik di wilayah tersebut. Kepengurusan ini dipimpin oleh dr. Ilyas Nurdin untuk periode 2026–2029. Dalam sambutannya, dr. Ilyas Nurdin menegaskan bahwa dokter umum memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan para sejawat untuk tetap percaya diri dan tidak merasa rendah diri dibandingkan profesi medis lainnya. “Dokter umum adalah ujung tombak pelayanan kesehatan. Kita harus bangga dengan profesi ini dan terus meningkatkan kompetensi,” ujarnya. Sementara itu, Ketua PDUI Sulawesi Selatan, Dr. dr. Aswan Usman, M.Kes., menyampaikan bahwa pembentukan PDUI Komisariat di tingkat kabupaten diharapkan dapat memperkuat kontribusi dokter umum dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. “Dengan adanya PDUI Komisariat, diharapkan pelayanan kesehatan semakin meningkat, terutama dalam penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta program prioritas lainnya,” jelasnya. Ketua IDI Cabang Bulukumba, dr. Firdaus, S.Ked., M.Kes., turut menyambut baik terbentuknya PDUI Komisariat Bulukumba. Ia berharap organisasi ini dapat menjadi mitra strategis IDI dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. “PDUI Komisariat Bulukumba diharapkan mampu berkontribusi dan berkolaborasi dengan IDI dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulukumba,” ungkapnya. Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, dr. H. Muhammad Amrullah, M.Kes. Ia mengapresiasi terbentuknya PDUI Komisariat Bulukumba, mengingat sebelumnya ia pernah menjabat sebagai sekretaris PDUI Kabupaten Bulukumba pada periode sebelum menjabat sebagai Ketua IDI. Selain kegiatan pelantikan, PDUI Sulawesi Selatan dan PDUI Bulukumba berkolaborasi dengan Perdosri (Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik) Sulampua mengadakan workshop bertajuk “Penatalaksanaan Awal Osteoarthritis Lutut dengan Efusi di Layanan Primer,” sebagai upaya peningkatan kompetensi dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Di saat yang bersamaan, pengurus PDUI Sulawesi Selatan juga melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan di Puskesmas Caile, Bulukumba, dengan mengangkat topik penyakit campak yang saat ini mengalami peningkatan kasus. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan masyarakat setempat. Diharapkan melalui penyuluhan tersebut, pengetahuan masyarakat terkait pencegahan dan penanganan campak semakin meningkat, sehingga kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan juga bertambah dan masyarakat Kabupaten Bulukumba dapat terhindar dari penyakit tersebut. Tidak hanya itu, para pengurus yang terdiri dari puluhan dokter umum juga melaksanakan pemeriksaan cek kesehatan gratis (CKG) bagi masyarakat di wilayah Caile, Bulukumba. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan kadar kolesterol, asam urat, serta gula darah. Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat sebagai bentuk pelayanan langsung dan kontribusi nyata dokter umum dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan rangkaian kegiatan tersebut, kehadiran PDUI Komisariat Bulukumba diharapkan mampu memperkuat sinergi antar tenaga kesehatan serta memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan dan kesehatan masyarakat di daerah.
