Suaraindonesiaku.com, Makassar – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menilai Gubernur Sulawesi Selatan tidak memahami substansi kritik publik terkait maraknya aksi simbolik penanaman pohon pisang di ruas-ruas jalan rusak yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Ketua Bidang Pendidikan dan Pendampingan Beasiswa BADKO HMI Sulsel, Abd. Razak Usman, menegaskan bahwa aksi tanam pohon pisang bukanlah bentuk penghambatan pembangunan, melainkan simbol kekecewaan masyarakat atas lambannya penanganan infrastruktur serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kondisi jalan yang membahayakan keselamatan publik.
“Jika kritik masyarakat justru dibalas dengan pernyataan yang terkesan menyalahkan warga, maka Gubernur telah gagal membaca substansi persoalan. Tanam pohon pisang bukan tindakan menghalangi pembangunan, tetapi bahasa protes rakyat ketika aspirasi mereka tidak lagi didengar,” tegas Razak.
Menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya menunjukkan kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik, bukan membangun narasi yang berpotensi mengesankan bahwa masyarakat adalah pihak yang keliru.
“Ucapan seorang gubernur bukan sekadar candaan. Setiap pernyataan pejabat publik memiliki konsekuensi politik, moral, dan psikologis bagi masyarakat. Karena itu, kritik tidak boleh diposisikan sebagai gangguan terhadap pemerintah. Kritik adalah instrumen demokrasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
BADKO HMI Sulsel menilai polemik tersebut mencerminkan pentingnya membangun komunikasi publik yang lebih empatik. Pemerintah seharusnya menangkap pesan utama dari aksi simbolik masyarakat, yakni tuntutan atas percepatan pembangunan infrastruktur yang aman, merata, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Jangan sampai pemerintah lebih sibuk merespons simbol kritik daripada menyelesaikan akar persoalan yang melahirkan kritik itu sendiri. Rakyat tidak sedang mencari sensasi. Mereka sedang menyuarakan keresahan atas kondisi jalan yang setiap hari mengancam keselamatan pengguna,” lanjutnya.
BADKO HMI Sulsel juga mengingatkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya diukur dari pidato dan narasi di ruang publik, tetapi dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami menegaskan bahwa pemimpin tidak patut menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan celetukan yang mengaburkan substansi persoalan. Kepemimpinan menuntut kedewasaan dalam menerima kritik, bukan mempertentangkannya dengan kepentingan pembangunan,” kata Razak.
Sebagai organisasi kader dan gerakan intelektual, BADKO HMI Sulsel menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh proses pembangunan di Sulawesi Selatan secara kritis, objektif, dan konstitusional.
“Kami akan terus mengawasi pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan. Apabila narasi pemerintah tidak berbanding lurus dengan realisasi pembangunan dan penyelesaian persoalan masyarakat, maka kritik publik akan terus menguat sebagai bentuk kontrol demokratis. Pemerintah harus menjadikan hal itu sebagai alarm untuk berbenah, bukan sebagai ancaman yang harus dihindari,” tutup Abd. Razak Usman.
